Akhir Neoliberalisme Sachs?

Oleh I Wibowo

Buku Jeffrey Sachs, The End of Poverty, menarik perhatian banyak kalangan karena dua hal. Pertama, karena buku ini mengupas masalah yang gawat di dunia saat ini.
Kemiskinan yang diperkirakan akan dapat diatasi berbarengan dengan kemajuan teknologi, ternyata malah semakin memburuk. Kedua, pengarang dari buku ini menjadi daya tarik sendiri bak magnet yang menyedot serbuk besi.

Jeffrey Sachs lama dikenal sebagai ekonom berhaluan neoklasik dari Universitas Harvard. Ia pernah menjadi penasihat negara-negara komunis (Eropa Timur dan Rusia) agar memeluk sistem ekonomi pasar neoliberal. Tapi dengan mengangkat tema mengakhiri kemiskinan, Sachs secara mencolok telah menggeser posisinya. Dalam buku ini ia tidak lagi mengatakan bahwa kemiskinan adalah urusan orang miskin itu sendiri, melainkan merupakan urusan banyak orang, bahkan urusan global.

Dua daya tarik ini membuat wartawan, sarjana, maupun orang biasa tidak bisa tidak membeli buku ini. Apa yang mau ditawarkan oleh Sachs untuk mengatasi kemiskinan? Strategi apa yang mau dia usulkan? Apakah dia mengulang-ulang lagu lama ataukah dia mempunyai terobosan baru? Saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan itu selangkah demi selangkah.

Argumen Pokok

Dalam bukunya The End of Poverty (2005), Jeffrey Sachs mengatakan bahwa situasi kemiskinan ekstrem itu ditandai oleh tiadanya enam macam modal (capital): (1) human capital, (2) business capital, (3) infrastructure, (4) natural capital, (5) public institutional capital, (6) knowledge capital. Ini berakibat orang miskin terperangkap dalam ”jebakan kemiskinan”.

Ini sebuah situasi yang amat parah. Meskipun orang miskin itu ingin ke luar dari kemiskinannya, ia tidak mampu melakukan hal itu dengan kekuatannya sendiri. Hal ini diibaratkan dengan orang yang ingin naik tangga. Bagaimana ia mungkin naik tangga kalau untuk mengangkat kakinya ke mata tangga yang pertama saja ia tidak mampu?

Lalu, bagaimana ke luar dari jebakan kemiskinan? Sachs tidak gegabah mengatakan bahwa negara-negara itu kurang atau gagal terjun dalam pasar global (gagasan neoliberal). Ia mengusulkan model yang disebutnya clinical economics. Seperti seorang dokter yang tidak membuat diagnosa dengan memerhatikan banyak faktor, begitu pula diagnosa atas kemiskinan: penyakit, cuaca buruk, lingkungan yang hancur, isolasi fisik, dan tentu saja tiadanya cukup uang. Maka ia memberikan sebuah checklist panjang yang terdiri dari tujuh hal.

Maka, ”jebakan kemiskinan” tidak diatasi dengan memakai satu obat saja berupa perdagangan bebas atau deregulasi, bak panadol yang dipakai untuk mengobati segala penyakit. Jebakan kemiskinan harus langsung ditangani dan digarap, yaitu dengan memberikan ”bantuan” langsung. Ini tidak dapat dikatakan bahwa Sachs ingin menciptakan ketergantungan pada bantuan. Ia setuju bahwa lebih baik memberi kail daripada ikan. Tetapi ia mengoreksi rumus ini. Bagaimana bisa memancing kalau lapar? Beri dulu ikan supaya bisa berdiri memancing! Mereka harus dibantu—dalam istilah Sachs—untuk ”menjejakkan kaki” (to jump start). Setelah mereka ke luar dari ”jebakan kemiskinan” baru mereka sanggup ikut memancing.

Ini sebabnya ia sedemikian menggebu-gebu menuntut agar negara-negara kaya menyediakan bantuan sebesar 135 miliar dollar AS pada tahun 2006, terus meningkat hingga 195 miliar dollar AS pada 2015 (untuk sampai pada target Millenium Development Goals ). Tuntutan ini bukan impian karena negara-negara kaya telah setuju dengan Monterrey Consensus pada tahun 2002 untuk menyediakan ”bantuan pembangunan resmi” (official development aid/ODA) sebesar 0,7 persen dari GNP mereka atau sekitar 235 miliar dollar AS per tahun.

Adanya ODA akan memengaruhi pendapatan rumah tangga, anggaran negara, dan pendapatan per kapita. Tiga hal ini pada gilirannya akan menimbulkan ”pertumbuhan ekonomi” yang akan mendorong meningkatkan pendapatan rumah tangga. Kalau ini terjadi, maka negara itu akan mampu menjalankan sendiri roda ekonomi mereka.

Sachs memang melihat di negara-negara yang amat miskin, saking miskinnya, rakyat memang tidak mungkin meningkatkan tabungan mereka, dan sekaligus juga tidak mungkin mendukung anggaran negara. Ekonomi negara miskin benar-benar terjebak dalam kubangan kemiskinan. Hanya dengan adanya ODA jebakan itu dapat dipatahkan.

Yang baru

Yang jelas baru adalah kedudukan penting dari ODA itu sendiri untuk mengentaskan satu miliar penduduk dunia dari kemiskinan (didefinisikan sebagai hidup dengan 1 dollar AS per hari). Negara kaya diwajibkan menyisihkan sebagian dari kekayaannya untuk negara-negara miskin. Cara pemberian bantuan seperti ini jelas bertentangan dengan ajaran ekonomi neoklasik.

Dengan kata lain, Sachs menolak pendekatan yang dianut oleh IMF maupun Bank Dunia (World Bank), yaitu program penyesuaian struktural atau lebih dikenal SAP (structural adjustment program). Struktur ekonomi lama dirombak dan diganti dengan struktur ekonomi yang murni pro-pasar.

Pendekatan SAP ini dikatakan tidak mungkin diterapkan di negara-negara yang miskin yang terpuruk ”di bawah anak tangga”. Kondisi ini malah akan semakin parah jika harus menjalankan privatisasi, deregulasi, dan liberalisasi perdagangan sebagaimana dibuktikan secara empiris di Afrika. Sachs sempat menuduh bahwa IMF maupun Bank Dunia itu sebenarnya menyebarkan ideologi konservatif yang kini tengah mengalami pasang naik di Amerika Serikat dan Inggris. Ideologi ini mengatakan bahwa masing-masing orang/negara bertanggung jawab atas nasibnya sendiri, termasuk kemiskinannya. Tidak ada urusan orang/negara kaya dengan mereka yang miskin.

Namun di samping itu, ada dua hal baru dalam pendekatan Sachs. Pertama adalah Sachs menempatkan peran public sector dalam seluruh proses mengatasi kemiskinan. Bantuan yang dibagikan kepada public sector itu diarahkan untuk: (1) modal manusia (kesehatan, pendidikan, dan nutrisi), (2) infrastruktur (jalan, listrik, air, dan sanitas, perlindungan lingkungan), (3) modal alami (pemeliharaan keragaman hayati serta ekosistem), (4) modal lembaga publik (administrasi publik yang dikelola baik, sistem pengadilan, polisi) dan bagian dari modal pengetahuan (penelitian ilmiah untuk kesehatan, energi, pertanian, cuaca, dan ekologi).

Ringkasnya, sektor publik harus tetap ada untuk menjalankan kegiatan yang terfokus pada investasi untuk sekolah, klinik, jalan, dan riset. Dia memberi lima alasan mengapa sektor publik harus menangani hal-hal itu. Dengan ini, Sachs ke luar dari paradigma neoliberal yang sedemikian antinegara.

Kedua, Sachs menghidupkan peran PBB, dalam hal ini UN Development Program (UNDP). Badan ini dapat ditugasi untuk mengoordinir kerja badan khusus PBB lainnya yang ada di sebuah negara, juga IMF dan Bank Dunia. Di setiap negara, UN Country team diberi tugas mengepalai sebuah UN resident coordinator yang memberi laporan kepada pengelolaan UNDP, yang kemudian akan meneruskan laporan itu kepada Sekjen PBB.

Kerja sama berbagai badan dari PBB ini dipastikan oleh Sachs akan lebih efektif menanggulangi kemiskinan. Usulan ini sangat inovatif dan sekaligus juga mendobrak praktik yang sekarang ada, yang menyerahkan urusan pembangunan kepada IMF dan Bank Dunia yang ingin menjalankan fungsi kontrol agar perekonomian dunia dijalankan menurut asas pasar bebas.

Tiga hal ini dengan sendirinya memisahkan Sachs dari ekonom neoliberal pada umumnya. Misalnya, ia tidak menyerahkan urusan pengentasan kemiskinan kepada invisible hand atau sistem pasar. Walaupun sebelumnya Sachs adalah seorang ekonom neoliberal tulen, dalam buku ini ia menunjukkan arah pergeseran yang jelas.

Asumsi

Sachs mengandaikan bahwa pada zaman globalisasi sekarang pemberantasan kemiskinan semestinya dapat dipermudah. Globalisasi yang dimaksud di sini adalah hubungan erat antara negara kaya dan negara miskin, dan hubungan itu diikat dengan ”kesadaran etis” yang kuat untuk memberantas kemiskinan.

Kesadaran ini sebenarnya sejak tahun 1945 sudah berembus di dunia (didirikannya PBB), tetapi tampak makin menguat lagi ketika dirumuskannya Monterrey Consensus pada tahun 2002. Para pemimpin negara maju digerakkan oleh hati nuraninya bersepakat untuk menyisihkan sebagian dari kekayaannya untuk negara-negara miskin.

Tanpa asumsi adanya kesadaran etis seperti ini Sachs akan mengalami kesulitan untuk menempatkan usulannya. Ia menyadari potensi ”etika global” semacam ini dapat menggalang negara-negara di dunia untuk memberi dukungan kuat bagi peran PBB untuk menjalankan fungsi koordinasi di antara negara-negara di dunia. Mungkin PBB dia bayangkan akan menjadi semacam ”pemerintahan global”?

Dari sudut ini, asumsi Sachs sangat berseberangan dengan asumsi IMF maupun Bank Dunia. Dua organisasi internasional ini kini lebih sibuk bicara global governance yang tetap mengandalkan mekanisme pasar, sementara Sachs cenderung memakai global government di samping pasar untuk menyelesaikan masalah kemiskinan.

Mungkinkah?

Usulan Sachs yang menuntut agar negara-negara maju meningkatkan ODA jelas sangat inovatif dan juga masuk akal, tetapi usulan ini akan terbentur pada kenyataan politis. Banyak negara maju berkeberatan untuk memberikan sumbangan. Sachs sendiri mengakui betapa sulit menuntut negara-negara kaya untuk menyisihkan 0,7 persen dari GNP untuk disumbangkan kepada negara-negara miskin. Bantuan dari Amerika Serikat, negara terkaya di dunia itu, cuma 0,2 persen dari GNP. Bahkan untuk mencapai target 0,5 persen banyak negara kaya yang belum ”mencapai target”, seperti Jepang, Jerman, Inggris, Spanyol, Kanada, dan Perancis.

Dengan ini tampak bahwa meskipun ada fenomena ”globalisasi” yang dikatakan membuat Planet Bumi terhubung satu sama lain secara erat, pada kenyataannya entitas yang disebut ”negara” masih berciri nasional. Kepentingan nasional masih di atas kepentingan global.

Anehnya, Sachs tidak mendukung ”gerakan anti-globalisasi” yang makin merebak sejak demonstrasi besar di Kota Seattle pada akhir November 1999. Gerakan ini pada dasarnya ingin mendobrak kebuntuan struktur ekonomi global yang sekarang ada yang dibangun untuk menguntungkan negara-negara maju dengan korporasi global yang dimilikinya.

Tuntutan mereka adalah sebuah ”tata ekonomi internasional baru” (NIEO) yang berasas keadilan dan kesamaan. Sachs malah mengkritik gerakan itu dengan nada sinis sebagai knee-jerk antipathy to capitalism that reflects a more profound misunderstanding. Baginya, globalisasi ekonomi yang sekarang ada ini sudah bagus, yang perlu dibenahi adalah kebijakan publik negara-negara.

Yang terakhir ini menimbulkan kontradiksi besar dalam kerangka pemikiran Sachs. Di satu pihak dia ingin mendobrak watak egois kapitalisme (usulan menaikkan ODA), tetapi di lain pihak ia tidak mau mengendalikan gerak dan kegiatan kapitalis. Masalahnya justru ada pada watak kapitalisme yang serakah itu. Imbauan dan khotbah moral harus dilanjutkan dengan tindakan nyata yang efektif.

Untuk memaksa mereka agar mau bersikap sosial, harus dipakai cara-cara untuk menghalangi sikap yang anti-sosial. Dari sini dapat dimengerti bahwa Sachs tidak bicara tentang NIEO, yang pada dasarnya merupakan kerangkeng bagi para kapitalis. Ia malah bicara tentang peran untuk PBB.

Melihat kenyataan ini sangat sulit usulan Sachs ini akan menjadi kenyataan. Oleh kelompok ”kanan” usulannya itu dianggap membahayakan kepentingan nasional mereka, mereka akan menolaknya atas nama nasionalisme. Sementara itu, oleh kelompok ”kiri” usulannya dipandang tidak serius atau main-main, hanya sekadar menyenangkan hati bos-nya sekarang, yaitu Sekjen PBB Kofi Annan (Sachs saat ini adalah penasihat pribadi dari Kofi Annan). Baik ”kanan” maupun ”kiri” akan menolak usulan Sachs yang sebenarnya cukup inovatif.

Meski demikian, ada perkembangan menarik yang muncul sehubungan dengan kesepakatan negara-negara maju untuk menghapus utang negara-negara paling miskin di dunia (HIPC). Pada tanggal 11 Juni 2005 para menteri keuangan G-8 sepakat untuk menghapuskan utang dari 18 negara termiskin di dunia (Benin, Bolivia, Burkina Faso, Etiopia, Ghana, Guyana, Honduras, Madagaskar, Mali, Mauritania, Mozambik, Nikaragua, Niger, Rwanda, Senegal, Tanzania, Uganda, dan Zambia).

Utang yang dihapuskan itu termasuk utang kepada IMF. Gerakan seperti ini kiranya dapat menimbulkan ”tekanan moral” untuk terjadinya gerakan yang lebih besar, baik untuk mendukung peran PBB di dunia internasional maupun mengerangkeng para kapitalis global.

I WIbowo, Pengamat Globalisasi