Pemanasan global bukanlah fenomena baru, bukan pula fenomena yang terjadi tiba-tiba dari langit. Pemanasan global bukanlah sebab, ia adalah akibat. Akibat dari mode produksi kapitalistik.”
Begitulah pandangan pertama dari Ikhwan. Saya tak meragukan lagi ketepatan pandangan ini. Sebab, tak bisa disangkal, betapa dahsyat akibat dari proses panjang kapitalisasi sumberdaya alam demi laba yang sebesar-besarnya. Kedahsyatan akibatnya telah menciptakan teror yang luar biasa pula terhadap keberlangsungan kehidupan di muka bumi ini. Kedahsyatan akibatnya juga telah menciptakan kecemasan penduduk dunia dan para pemimpinnya.

Dan seperti yang telah diulas Ikhwan, puncak kecemasan itu akan ditumpahkan pada KTT Perubahan Iklim di Bali pada Desember 2007. KTT yang diharapkan menjadi tonggak baru untuk mengatur agenda mengatasi pemanasan global tersebut.

Menyikapi KTT Perubahan Iklim ini, muncul pertanyaan serius bagi saya (sebagaimana pertanyaan serupa Ikhawan. “Jadi mau ke mana KTT Perubahan Iklim di Bali, dan Bali Mandate yang akan dihasilkannya? Apakah resolusi yang diputuskan oleh para pembesar dunia itu akan menjadi jawaban tepat mengatasi pemanasan global dan segala problem implikasinya?”

Kalau menilik latar pandangan dan pilihan sikap para pembesar yang hadir di Bali, sebagai penghamba laba dari proses eksploitasi dan ekstraksi alam secara masif, rasanya sungguh sangat meragukan. Lebih ragu lagi, karena proses serupa telah dilakukan berkali-kali, sejak pertemuan Stockholm tahun 1982, KTT bumi Rio de Jeneiro tahun 1992, hingga yang terakhir Palam Johannesburg tahun 2002. Pada hampir semua pertemua itu, hanya menghasilkan agenda yang justru paralel dengan kepentingan ekonomi-politik negara pengagum praktek kapitalistisme. Bahkan, ketika pembesar dunia menyepakati Protokol Kyoto tentang pengurangan emisi gas rumah kaca, justru negara produsen besar emisi gas rumah kaca seperti, Amerika, tak mau tunduk pada kesepakatan itu.

Lalu, adakah jalan lain sebagai jalan baru menuntaskan problem perubahan iklim ini? Sederhananya, kalau praktek kapitalistik yang bertumpu pada eksploitasi dan ekstraksi sumberdaya alam secara besar-besaran adalah penyebab pemanasan global, maka jawaban sederhananya adalah mengubah praktek produksi menjadi lebih arif terhadap lngkungan. Atau menurut Ikhwan, sebenarnya, yang paling mendasar dilakukan adalah perubahan fundamental dari mode produksi. Mau tak mau, memang harus ada satu mekanisme yang bisa membuat roda kapitalisme berhenti, baik dengan jalan paksaan maupun jalan solidaritas.

Bagaimana kita mesti bersikap bersama?

Kalau perubahan fundamental dari mode produksi adalah jawaban atas pemanasan global, maka pertanyaan lanjutnya, bagaimana mestinya kita menyikapinya? Atau dengan kata lain, kita mestinya melakukan apa?

Berkaitan dengan pertanyaan ini, saya memulainya dengan kritik atas gerakan lingkungan yang berkembang selama ini.

Dalam hemat saya, ada tiga tipe gerakan lingkungan yang berkembang:

pertama, gerakan yang masih berkutat pada penyelamatan alam semata tanpa menyentuh aspek sosial, ekonomi dan politik. Gerakan tipe ini berkonsentrasi untuk
melakukan konservasi alam dan biasanya menempatkan aspek sosial-ekonomi masyarakat sebagai sisi lain yang menghambat;

kedua, gerakan lingkungan yang memfokuskan diri pada pengembangan praktek produksi alternatif tetapi, mengabaikan aspek politik. Gerakan ini mengembangkan solusi praktek
alternatif dalam produksi, seperti yang telah diuraikan Ikwan, ada pertanian berkelanjutan berbasis keluarga yang sangat ramah lingkungan karena menggunakan bahan organik yang diperoleh secara mandiri;

dan ketiga, gerakan lingkungan yang mulai memberi perhatian pada aspek sosial, ekonomi dan
politik. Selama ini, gerakan lingkungan tipe ini mengambil strategi penyelamatan lingkungan dengan meng-advokasi kebijakan yang melegitimasi praktek eksploitasi dan ekstraksi alam serta mencemari lingkungan.

Dalam gerakannya, mulai pula bekerja bersama dengan kelompok masyarakat yang
secara langsung maupun tak langsung menjadi korban dari kerusakan lingkungan, seperti korban banjir, kekeringan dan pencemaran. Dalam kesadarannya, gerakan tipe ini juga mulai mempersoalkan aspek politik-ekonomi dengan menempatkan neoliberalisme sebagai musuh.

Tipe gerakan lingkungan yang ketiga adalah bentuk gerakan lingkungan yang termaju saat ini. Akan tetapi, (maafkan kalau saya salah), gerakan lingkungan tipe termaju ini belum mengambil strategi untuk bagaimana bisa membangun kerjasama dengan kelompok buruh yang bekerja di pabrik-pabrik, yang menjadi bagian dari penyebab lahirnya problem lingkungan. Selain itu, gerakan lingkungan ini belum, menempatkan gerakan tani dengan tuntutan reforma agraria, teknologi dan modal untuk petani sebagai sekutu strategisnya. Sehingga dalam prakteknya, belum menemukan titik sinergi dengan gerakan sosial politik kerakyatan yang lain.

Kerap, tidak bertemunya titik sinergi itu didasari oleh perbedaan subyektif masing-masing kelompok terhadap kelompok lain, yang menciptakan saling “curiga” dalam arti yang luas. Lebih dari itu, ada pula yang memandang sebagai perbedaan yang bersifat ideologis, misalnya saja, gerakan lingkungan dicurigai justru bertentangan dengan semangat ideologis buruh dan tani karena menempatkan alam di atas manusia. Sebaliknya juga demikian, gerakan lingkungan mencurigai gerakan buruh dan tani menempatkan manusia di atas alam, sehingga dicurigai tidak akan menjawab problem ekologis.

Kalau ini persoalannya, maka ada baiknya kita merujuk pandangan Jhon Bellamy Foster, bahwa inti problem ekologi itu adalah pada interaksi antara manusia dan alam, bagaimana kita mengatur hubungan antara manusia dan alam.

Kembali ke soal bagaimana menyikapi isu pemanasan global. Lebih lanjut Jhon Bellamy berpendapat, *”namun kita juga perlu memahami bahwa kita tidak bisa memungkiri fakta bahwa kita telah mengubah alam selama kita hidup dan bekerja atas bumi ini. Sampai tahap ini tujuan utama kita seharusnya adalah mengubah alam tanpa merusaknya, membuat aturan tentang hubungan kita dengan alam”.

Merujuk pada pandangan ini, menurut hemat saya, sudah semestinya gerakan lingkungan tidak memisahkan atau tidak dipisahkan dengan gerakan buruh dan gerakan tani. Bukankah problem buruh dan tani adalah bagian dari problem ekologis?

Bagaimana pertanian bisa dikembangkan dalam lingkungan yang rusak?

Ilustrasi Ikhwan sangat jelas bahwa “neoliberalisme dijalankan dalam beberapa cara: Pertama, dengan perkebunan raksasa yang monokultur-intensif. Demi skala ekonomis, maka ribuan bahkan jutaan hektar lahan (atau hutan) dipapras untuk menanam komoditi tertentu. Tindakan ini selain menggusur, juga melanggengkan ketidakadilan struktur kepemilikan tanah sebagai alas produksi. Penggunaan pupuk dan pestisida juga berakibat buruk yang membuat petani skala kecil bergantung pada perusahaan agrokimia. Selebihnya, yang terjadi jelas penindasan manusia dan lingkungan, karena semua proses ini berkontribusi besar bagi proses pemanasan planet bumi.

Kedua, perdagangan bebas, yang mematikan pasar dan harga domestik. Ini juga dikuasai hanya oleh pemain-pemain besar macam Cargill, Tyson, ADM, General Mills dan Charoen
Phokpand (di Asia). Parahnya lagi, perdagangan bebas dihalalkan oleh rejim perdagangan bebas Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Lengkaplah sudah, proses dumping produk murah dari produsen raksasa ke pasar lokal pun berlangsung mulus. Buah apel dan pir dari Cina, beras Thailand, apel Washington, kedelai AS, daging Australia yang masuk ke negeri kita adalah hasil dari proses ini. Anda bisa bayangkan betapa masifnya transportasi pangan di seluruh dunia. Hal ini jelas berkontribusi besar bagi peningkatan emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global.* Ilustrasi ini menegaskan pandangan bahwa neoliberalisme adalah musuh utama kaum tani.

Bagi kaum buruh, bagaimana buruh tetap bisa bekerja ketika pabrik harus tutup karena cara produksi yang mencemari lingkungan secara langsung akan mempengaruhi ketersediaan pasokan bahan baku dari alam? Sampai disini, saya berpandangan, tani dan buruh juga sebernarnya adalah kelompok yang bisa peduli pada lingkungan. Bahwa saat ini buruh dianggap sebagai bagian dari problem lingkungan karena bekerja di pabrik yang mencemari lingkungan, ya…iyalah. Tetapi jangan lupa, bahwa pilihan menjadi buruh adalah dilatari oleh kebutuhan memenuhi tuntutan ekonomi keluarganya sehingga terpaksa bergabung memihak modal yang mencemari lingkungan. Dalam prakteknya, buruh juga mengalami penindasan oleh modal sebagai musuh yang sama. Artinya praktek ekonomi neoliberilsme adalah musuh utama kaum buruh.

Dalam titik inilah mestinya persentuhan kepentingan bersama bisa diwujudkan menjadi bangunan aliansi politik yang strategis antara gerakan lingkungan, gerakan buruh dan gerakan tani. Artinya, dalam menyikapi isu pemanasan global sebagai mainan baru neoliberalisme (meminjam istilah Ikhwan), memungkinkan satu aliansi politik strategis yang lebih luas terbangun. Dalam konteks aliansi politik strategis itu, saya berpandangan bahwa saat ini pertumbuhan gerakan akan lebih maju dan kuat. Aliansi politik strategis itu kemudian secara bersama membangun strategi taktiknya untuk menghadapi musuh-musuh rakyat saat ini. Jika problem rakyat dan tanah-air secara keseluruhan adalah masih kuatnya penghalang demokrasi dan makin kukuh-kuatnya rezim neoliberalisme maka, aliansi politik strategis ini akan menghadapi secara bersama pula untuk menghancurkannya.

Epilog

Sebagai penutup apresiasi saya terhadap pemikiran Ikwan, berkaitan dengan isu neoliberalisme dan pemanasan global, saya berharap diskusi mengenai kemungkinan membangun aliansi politik strategis itu bisa mewujudkan dirinya sebagai bentuk kekuatan baru, untuk (pinjam istilah Andreas Iswinarto) menempuh jalan baru – jalan pembebasan Indonesia.***

DALAM beberapa tahun belakangan, isu pemanasan global (atau perubahan iklim) kian menjadi  isu sentral.
Puncaknya, KTT Perubahan Iklim di Bali pada Desember 2007 nanti, diharapkan menjadi tonggak baru untuk mengatur agenda mengatasi pemanasan global tersebut.

Asal pemanasan global

Banyak yang menganalisis bahwa pemanasan global adalah penyebab banjir, kekeringan, atau kelaparan yang mengancam planet dan umat manusia saat ini. Ini jelas salah kaprah. Pemanasan global bukanlah fenomena baru, bukan pula fenomena yang terjadi tiba-tiba dari langit. Pemanasan global bukanlah sebab, ia adalah akibat. Akibat dari mode produksi kapitalistik.

Mode produksi kapitalistik inilah yang luput dianalisis banyak tokoh dan akademisi di seluruh dunia—bahkan environmentalis sekalipun, yang hanya memusatkan perhatiannya pada isu lingkungan saja. Sektor agraria (bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya) seperti pertanian, perikanan, pertambangan dan industri secara historis telah dieksploitasi dengan praktek-praktek kapitalistik. Jadi, sejatinya, perusakan lingkungan tak hanya dilakukan akhir-akhir ini di masa neoliberal tapi, sesungguhnya adalah rangkaian sejarah panjang penindasan mulai dari era kolonial.

Namun, adalah logis jika dikatakan kontribusi pemanasan global mulai sangat marak dari era neoliberal (1944 hingga sekarang). Mengutip kata Soekarno, era penjajahan gaya baru inilah yang ditandai mode produksi yang mengerikan: asap-asap pabrik yang mengepul menghitamkan udara, jutaan hektar tanah yang dirangsek untuk perkebunan raksasa, gedung yang mencakar-cakar langit, dan masifnya hutan yang dibabat. Kesemuanya bertujuan tunggal, demi laba sebesar-besarnya. Mode produksi ini tak kenal puas, tak kenal batas untuk tumbuh. Dan kita bisa lihat hasilnya, angka-angka yang hanya dinikmati segelintir perusahaan raksasa, negara maju, dan individu pemilik kapital.

Untuk ilustrasi, kita bisa menilik sedikit di dalam industri pangan. Di sini, neoliberalisme dijalankan dalam beberapa cara: Pertama, dengan perkebunan raksasa yang monokultur-intensif. Demi skala ekonomis, maka ribuan—bahkan jutaan hektar lahan (atau hutan) dipapras untuk menanam komoditi tertentu. Tindakan ini selain menggusur, juga melanggengkan ketidakadilan struktur kepemilikan tanah sebagai alas produksi. Penggunaan pupuk dan pestisida juga berakibat buruk yang membuat petani skala kecil bergantung pada perusahaan agrokimia. Selebihnya, yang terjadi jelas penindasan manusia dan lingkungan, karena semua proses ini berkontribusi besar bagi proses pemanasan planet bumi.

Kedua, perdagangan bebas, yang mematikan pasar dan harga domestik. Ini juga dikuasai hanya oleh pemain-pemain besar macam Cargill, Tyson, ADM, General Mills dan Charoen Phokpand (di Asia). Parahnya lagi, perdagangan bebas dihalalkan oleh rejim perdagangan bebas Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Lengkaplah sudah, proses dumping produk murah dari produsen raksasa ke pasar lokal pun berlangsung mulus. Buah apel dan pir dari Cina, beras Thailand, apel Washington, kedelai AS, daging Australia yang masuk ke negeri kita adalah hasil dari proses ini. Anda bisa bayangkan betapa masifnya transportasi pangan di seluruh dunia. Hal ini jelas berkontribusi besar bagi peningkatan emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global.

Rejim baru

Ada beberapa catatan penting menuju perhelatan besar di Bali nanti. Sudah banyak analisis, tapi solusi mendasar yang menyentuh sekalian rakyat dan lingkungan tidak banyak dimajukan. Malah banyak tawaran baru dibuat untuk melanggengkan kebijakan dan praktek neoliberalisme. Masalah-masalah yang lebih struktural seperti kemiskinan, ketidakadilan sosial, pengangguran malah tidak disinggung.

Tawaran-tawaran Pengurangan Deforestasi Negara Berkembang (REDD), carbon trading, jelas melemahkan posisi rakyat—terutama yang berada di negara miskin dan berkembang. Alih-alih menjadi solusi struktural bagi masalah-masalah rakyat saat ini, tawaran ini malah kembali menjadi titik balik pengerukan keuntungan bagi pemilik kapital. Dengan prinsip 3P (Polluter Pays Principles) kita dibayar untuk melindungi hutan, tapi yang terus menebar asap polusi adalah pabrik, mobil dan perusahaan di negara-negara maju. Beberapa praktek carbon trading malah menggusur masyarakat adat dari teritorinya, seperti kejadian di Indonesia dan Ekuador. Keadaan inilah yang disebutkan sebagai ketidakadilan iklim (Walhi, 2007), yang akan terus langgeng selama kebijakan dan praktek neoliberal berlangsung di muka bumi ini.

Jadi mau ke mana KTT Perubahan Iklim di Bali, dan Bali Mandate yang akan dihasilkannya? Dari berbagai peraturan mulai dari Protokol Kyoto hingga menuju Kopenhagen beberapa tahun ke depan, ada dua hal yang bisa kita garisbawahi. Pertama, lingkungan bisa digunakan sebagai isu baru untuk mewujudkan rejim baru secara multilateral, untuk mengatur segala aspek yang berhubungan dengannya. Cara-cara ini sudah pernah digunakan oleh pengusung neoliberal dalam menguasai rejim perdagangan (WTO), moneter (IMF) hingga pembangunan (Bank Dunia). Aturan-aturan yang disepakati bahkan bisa disesuaikan dengan langgam kerja IMF dan Bank Dunia untuk terus mempraktekkan “ekonomi keruk” untuk melapangkan jalan pemilik kapital di negara miskin dan berkembang (Dani Setiawan, 2007). Bahkan atas nama lingkungan, banyak proyek bisa digolkan untuk menyediakan bahan bakar nabati (agrofuel) di negara miskin dan berkembang. Proyek ini kembali akan menggusur rakyat dari lahannya dan tak pelak mereproduksi lagi struktur agraria yang tak adil.

Kedua, selama ini forum multilateral jelas kurang beresonansi dengan gerakan rakyat. Jika skenario menciptakan rejim lingkungan jadi kenyataan, maka dengan kondisi saat ini masalah-masalah rakyat yang riil tak akan banyak berubah. Adaptasi mengenai pemanasan global dari agen-agen neoliberal malah lebih mengerikan. Coba catat sudah berapa banyak iklan perusahaan raksasa yang anda lihat berkampanye ramah lingkungan? Chevron, CNOOC, Exxon, BASF bahkan Riaupulp berlomba-lomba mengambil hati rakyat. Sementara di tingkat basis yang terjadi tetap ekonomi keruk seperti yang diterangkan di atas.

Sementara di sisi lain, di tingkatan basis ternyata sudah banyak praktek-praktek, yang walaupun dalam skala kecil, ternyata mempromosikan keadilan sosial dan keadilan ekologi. Pertanian berkelanjutan berbasis keluarga sangat ramah lingkungan, bahkan sangat sedikit membuang emisi gas rumah kaca karena menggunakan bahan organik yang diperoleh secara mandiri. Di banyak negara, ini sudah jadi praktek awam: di India dinamakan natural farming, di Indonesia pertanian selaras alam dan berbagai macam varian lainnya.

Di banyak negara Eropa Barat terutama Perancis dan Swiss, distribusi dan perdagangan pangan hasil pertanian berkelanjutan berbasis keluarga juga dilakukan dengan mengutamakan pangan lokal. Hal serupa dilakukan di Kuba, juga di sebagian negara Afrika Barat terutama Mali dan Senegal—tak lupa di banyak daerah di Indonesia. Dengan pangan lokal, cara-cara neoliberal yang memperdagangkan pangan antarbenua maupun antarnegara jadi tak efektif. Hal ini juga berarti efisiensi dalam pengeluaran emisi, lebih ramah lingkungan, serta mengantisipasi pemanasan global.

Masih banyak tawaran lainnya yang riil dari rakyat di seluruh dunia. Tapi, sebenarnya, yang paling mendasar dilakukan adalah perubahan fundamental dari mode produksi. Mau tak mau, memang harus ada satu mekanisme yang bisa membuat roda kapitalisme berhenti, baik dengan paksaan maupun jalan solidaritas. Tapi, dengan perkembangan negosiasi isu lingkungan mendekati langgam rejim IMF, Bank Dunia dan WTO, solusi-solusi rakyat cenderung ditinggalkan. Dan pemanasan global malah bablas jadi mainan baru neoliberal.***

Mohammed Ikhwan, Koordinator Pusat Pengkajian dan Penelitian  Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI

DUA pekan menjelang Kongres ke-17 Partai Komunis Cina, pada 15 Oktober 2007, pemerintah Cina menekan penerbit Jurnal pemikiran bergengsi Dushu (Readings), untuk tidak lagi menerbitkan jurnal tersebut.

Dushu adalah jurnal yang diasuh oleh Wang Hui, salah seorang yang dikenal sebagai tokoh aliran Kiri Baru (New Left) di Cina. Terbit pertama kali pada April 1979, di bawah Hui, Dushu muncul membahas beragam tema pemikiran seperti, filsafat Barat, teori sosial, dan pemikiran ekonomi. Nama-nama seperti Nietzsche, Heidegger, Cassirerr, Marcuse, Sartre, dan Freud, ramai dibincangkan. Tetapi, menariknya, Dushu tidak membahas tema seperti teori modernisasi atau ekonomi mazhab neo-klasik.

Tetapi, tulisan ini tidak akan mendiskusikan soal Dushu. Saya mau mengajak pembaca untuk berkenalan dengan gerakan Kiri Baru di Cina, saat ini.

Berbicara tentang Kiri Baru di Cina, mengandung banyak ironi. Istilah kiri itu sendiri adalah sesuatu yang nista. Bermula dari reformasi ekonomi yang dicanangkan Deng sejak akhir 1978, dan makin terkonsolidasikannya kekuatan faksi Deng, istilah kiri merupakan label yang dipancangkan pada era kegelapan sosialisme Cina di bawah Mao Zedong. Terutama, yang terkait dengan peristiwa-peristiwa tertentu seperti, lompatan jauh ke depan (great leap forward), revolusi kebudayaan (cultural revolution), dan kolektivisme (collectivism). Label Kiri di masa ini, disebut sebagai Kiri Lama.

Selain itu, istilah Kiri Baru tidak pertama-tama digunakan oleh Wang Hui atau Cui Zhi Yuan. Istilah ini justru pertama kali digunakan oleh lawan polemik mereka. Tujuannya untuk mendiskreditkan. Dengan menyebut Kiri Baru, dimaksudkan agar memori orang langsung terhubung dengan Kiri lama era Mao. Dan itu berarti, diskusi lebih lanjut tak ada gunanya.

Tetapi, makin lama cap Kiri Baru makin menjadi penanda bagi sebuah gerakan pemikiran yang menentang jalan reformasi ekonomi yang ditempuh Cina. Dan sebagai sebuah gerakan, Kiri Baru adalah koalisi longgar di antara beberapa intelektual yang berbasis di Beijing.

Suara Kiri Baru ini makin vokal dan menonjol, terutama setelah safari bersejarah Deng Xiaoping ke provinsi Senzhen pada 1992, yang mengukuhkan diadopsinya jalan Kapitalisme. Pengukuhan yang kemudian dipertegas oleh pewaris kekuasaan Deng, menyebabkan ekonomi negeri itu bertumbuh sangat pesat. Pertumbuhan pesat yang segera diikuti oleh pembelahan sosial yang sangat tajam dan merajalelanya korupsi, nepotisme, dan kerusakan lingkungan.

Bagi Kiri Baru, dampak buruk pertumbuhan itu adalah buah yang jatuh dari pohon reformasi ekonomi itu sendiri. Berangkat dari tesis ini, tujuan utama dari Kiri Baru, menurut Wang Hui adalah “to deconstruct the illusion of neo-liberalism in China.”

Diagnosa ini tentu saja merupakan antitesa dari diagnosa kalangan liberal yang melihat berbagai masalah sosial tersebut sebagai akibat tidak bekerjanya mekanisme pasar dan kompetisi bebas secara penuh. Sehingga obat yang disuguhkan pun adalah “to expel political power from the market by deepening economic reform and by initiating political reform.”

Dengan semakin memburuknya masalah sosial dan lingkungan di Cina, suara Kiri Baru semakin mendapatkan tempatnya. Sebagaimana dikemukakan professor Wang Shaoquang dari Chinese University di Hongkong, jika enam atau tujuh tahun lalu universitas di Cina, hampir semuanya didominasi oleh kaum liberal, kini tidak lagi. Sebabnya, masyarakat telah berubah, ujar Wang lebih lanjut.

Kritik

Kritik utama kalangan Kiri Baru bisa ditarik dari rumusan singkat Wang Hui,
“…that globalization is not a neutral word describing a natural process. It is part of the growth of western capitalism, from the days of colonialism and imperialism.”

…..bahwa globalisasi bukanlah sebuah kata yang netral dalam menjelaskan sebuah proses yang bersifat alamiah. Ia adalah bagian dari pertumbuhan kapitalisme barat, sejak masa kolonialisme dan imperialisme.
Secara tematik, kritik Kiri Baru ini bisa diperas ke dalam beberapa tema:

Pertama, menolak ortodoksi ekonomi neoliberal. Saat ini, di lembaga-lembaga perguruan tinggi, komunitas bisnis dan media-media keuangan yang memiliki otonomi besar dari media-media cetak milik pemerintah Cina, paham ekonomi neoklasik menempati posisi arus utama. Dengan demikian, teori ekonomi neoklasik menjadi pilar utama dalam menopang gerak maju reformasi, dengan menyediakan fakta-fakta ilmiah sebagai pendukungnya.

Para anggota Kiri Baru seperti Yang Fan, Zuo Dapei, atau Han De Giang, aktif berkampanye melawan hegemoni aliran neoklasik dan neoliberalisme secara umum. Walaupun demikian, mereka hanya memiliki secuil kesepakatan mengenai teori apa yang seharusnya menggantikan posisi teori ekonomi neoklasik. Yang jelas, sebagian besar dari anggota Kiri Baru ini memiliki hubungan yang kompleks dengan teori Marxis dan tidak mengadvokasikannya untuk menjadi sebuah ortodoksi baru. Walaupun begitu, koalisi antara Kiri Baru dengan mereka yang mendaku sebagai Marxis, secara umum terus berkembang.

Kedua, Kritisisme atas pemindahan besar-besaran aset-aset negara ke tangan swasta. Seperti diketahui, pada tahun 1978, hampir seluruh aset-aset ekonomi Cina dikuasai oleh negara. Kondisi ini memungkinkan pemerintah Cina di bawah Mao, sanggup menciptakan struktur masyarakat yang egaliter sepanjang ribuan tahun sejarah Cina. Tapi kini, terutama setelah pertengahan 1990-an, sebagian besar aset-aset itu telah berpindah ke tangan swasta. Kondisi baru ini menjadikan struktur masyarakat Cina saat ini merupakan salah satu yang paling timpang di dunia.

Struktur ketimpangan yang terus memburuk ini, dengan tepat digambarkan oleh professor Wang Shaoguang,
“The early economic reform, were a positive-sum game, but by the late 1990, economic reform had become a zero-sum game.”

Pada awal reformasi ekonomi, situasinya adalah saling menguntungkan, tapi pada akhir 1990an, reformasi ekonomi telah melahirkan situasi yang saling mematikan.
Ketiga, Menentang konsesi-konsesi yang diberikan Cina sebagai angggota WTO. Bagi pemerintah Cina, menjadi anggota WTO dianggap akan memberikan keuntungan bagi percepatan dan keberlanjutan proses reformasi ekonomi. Tapi di mata Kiri Baru, keanggotaan Cina di WTO hanya merupakan strategi dari kalangan birokrasi dan kelas komprador, untuk memperkuat posisinya dalam struktur masyarakat Cina yang sangat timpang. Salah satu argumen spesifik Kiri Baru, adalah berkaitan dengan perlindungan dan pendewasaan “industri baru” di Cina. Jika pintu investasi asing dibuka lebar, demikian Kiri Baru, maka industri baru di Cina hanya memiliki sedikit pilihan: berkolaborasi dengan perusahaan asing atau jatuh tersungkur. Di samping itu, kebijakan pintu terbuka akan menyebabkan perkembangan teknologi canggih menjadi sangat sulit.

Keempat, Memikirkan kembali sejarah Cina kontemporer. Sejak reformasi digulirkan, rejim Deng melakukan evaluasi besar-besaran terhadap Sejarah Cina pasca 1949. Hasil evaluasi itu menyimpulkan, telah terjadi penyimpangan terhadap penerapan sosialisme berkarakter Cina. Akibatnya, Cina mengalami kemunduran serius di berbagai segi dan dalam beberapa kasus seperti, lompatan jauh ke depan, revolusi kebudayaan, dan sistem komune, menyebabkan horor kemanusiaan luar biasa.

Terhadap interpretasi sejarah pasca 1949 ini, Kiri Baru beranggapan justru di bawah Mao, standar kehidupan rakyat Cina meningkat, angka buta huruf menurun, dan tingkat kematian dini berhasil ditekan. Pertumbuhan ekonomi pun berlangsung cepat. Bahkan, beberapa dari aktivis Kiri Baru menilai pertumbuhan tinggi yang terjadi saat ini dasar-dasarnya telah dibangun pada era Mao. Lebih dari itu, menurut kalangan ini, masalah sosial kronis yang mendera Cina saat ini, solusinya adalah menerapkan kembali inovasi-inovasi organisasi dan kelembagaan yang diciptakan Mao seperti, sistem komune pedesaan, sistem pelayanan kesehatan umum, serta “the Angang Constitution” (yakni, serangkaian prinsip-prinsip manajemen yang diadopsi pada 1960, yang memberikan kesempatan besar pada buruh untuk berpartisipasi dalam manajemen).

Namun demikian, satu hal yang menjadi titik kritis bagi Kiri Baru ketika mengadvokasi era pasca 1949, adalah masalah Revolusi Kebudayaan. Para aktivis Kiri Baru mempunyai beragam tafsir mengenai isu ini. Sebagian menolak dikaitkan dengan isu tersebut, mengingat dampak negatif dari perilaku aparat Red Guard. Sebagian lain mengatakan, Revolusi Kebudayaan itu merupakan antisipasi Mao atas perilaku kader-kader tinggi partai, yang mulai memperlihatkan tanda-tanda sebagai pengikut jalan kapitalis. Bagi kalangan ini, apa yang kini terjadi di Cina merupakan bukti dari kebenaran tesis Mao, sekaligus kegagalan proyek Revolusi Kebudayaan.

Preskripsi

“We have to find an alternate way. This is the great mission of our generation,” ujar Wang Hui.

Mencari jalan alternatif dimaksud mengindikasikan dua hal:

Pertama, hingga kini belum ada satu solusi konkret dan berlaku sebagai model, yang ditawarkan oleh Kiri Baru. Kedua, dengan pernyataan itu, Kiri Baru tidak ingin memutar balik sejarah Cina kembali ke masa pasca 1949.

Kembali mengutip Wang Hui, “Cina terjebak dalam dua ekstrim: penyimpangan sosialisme dan kroni kapitalisme dimana, keduanya menyebabkan Cian terperosok dalam penderitaan.”

Walau demikian, Kiri Baru mengajukan beberapa prinsip sebagai pemandu. Pertama, secara politik Kiri Baru mempromosikan demokrasi substantif. Bagi mereka, demokrasi prosedural yang dipromosikan kalangan liberal jauh dari memadai. Demokrasi substantif dimaksud adalah distribusi kekayaan secara demokratis (democratic distribution of wealth), atau distribusi kekuasaan sosial secara demokratis (democratic distribution of social power).

Kedua, dalam bidang kebijakan, Kiri Baru merekomendasikan agar fokus pembangunan diarahkan pada yang mereka sebut San Nong atau Tiga Nong: Nong Min (petani), Nong Ye (pertanian), dan Nong Cun (komunitas pedesaan). Rekomendasi ini didasarkan pada fakta bahwa petani Cina, yang berjumlah sekitar 786 juta atau 70 persen dari populasi, hanya memperoleh 39 persen dari konsumsi domestik, dan hanya 19 persen darinya yang memiliki rekening pribadi. Sementara itu, lebih dari 50 juta penduduk hidup dalam garis kemiskinan atau bahkan berada di bawah rata-rata pendapatan tahunan pedesaan sebesar $355,-

Dengan fokus pada San Nong, demikian Cui Zhi Yuan, maka garis pembangunan Cina diubah menjadi transisi dari ekonomi yang berbasis pada investasi asing langsung ke ekonomi yang berbasis pertumbuhan organik dan didorong oleh investasi domestik. Perubahan ini dipercaya akan meningkatkan upah lokal dan standar hidup rakyat pedesaan Cina.***

Kepustakaan.

Enoch Caudwell, “China’s New Left,” http://www.chinastudygroup.org

Pankaj Mishra, “China’s New Left call for social alternative,” http://www.iht.com

Jehangir S. Pocha, “Letter From Beijing: China’s New Left,” http://www.thenation.com

Leslie Hook, “The Rise of China’s New Left,” Far Eastern Economic Review,” April 2007.

IRONIS, absurd. Itulah kata yang paling tepat untuk menggambarkan permasalahan buruh migran di Indonesia. Begitu banyak masalah yang muncul tapi,
tidak ada tindakan konkrit ke arah perbaikan yang signifikan. Pemerintah sepertinya tidak serius untuk mencari jalan keluar dari 80 persen permasalahan yang timbul pada pra-keberangkatan buruh migran. Lebih-lebih untuk 20 persen permasalahan buruh migran, ketika mereka berada di negeri orang.

Pada peringatan hari buruh migran yang jatuh pada 18 Desember lalu, seharusnya menjadi refleksi pemerintah Indonesia mengenai kinerja yang dilakukan selama ini. Bagaimana penghargaan pemerintah terhadap para pahlawan devisa ini? Apakah sudah memenuhi harapan para buruh migran, jika dilihat dari perspektif perlindungan?

Sepanjang 2005, tercatat 300 pekerja migran Indonesia meninggal dunia. Yang menyedihkan, dari ke-300 orang yang meninggal tersebut bukan karena kecelakaan saat mereka menjalankan kerja. Sebagian besar mereka justru meninggal terbunuh. Sungguh, jika kita bicara masalah ini saja, begitu menyakitkan. Apalagi, jika kita merambah ke permasalahan lainnya seperti, penyiksaan, penyekapan, pelecehan seksual, gaji yang tidak dibayarkan, dan banyak sekali kasus yang sangat sulit diungkap ketika bersentuhan dengan ranah privat. Bagaimana kita bisa bicara perlindungan, sedangkan subjek pelaku sangat sulit dijamah? Bilateral Agreement yang dianggap sebagai solusi sangat sulit diterapkan, karena mainstream pemerintah sudah mengaggap sedari awal bahwa buruh migran adalah ”Komoditi.”

Tengok saja Instruksi Presiden No.6 Tahun 2006, tentang kebijakan reformasi sistem penempatan dan perlindungan TKI, Departemen Tenaga Kerja bekerjasama dengan Departemen Luar Negeri yang akan menambah negara penempatan TKI. Perspektif yang digunakan pemerintah dalam menempatkan Tenaga Kerja, mengabaikan hak asasi buruh, karena ukuran keberhasilan yang digunakan adalah membuka kerjasama seluasnya yang mengarahkan pada komoditas buruh migran bukan pada peningkatan perlindungan HAM dalam kegiatan migrasi. Tidak dibicarakan strategi perbaikan perlindungan secara nyata bagi buruh migran yang mengalami kekerasan dan eksploitasi. Bahkan, dengan bangganya pemerintah hanya ingin mengejar target pengiriman buruh migran ke luar negeri sebanyak 700 ribu orang per tahunnya.

Padahal, berkaca pada 62 tahun ini, Pemerintah ”wajib hukumnya” untuk mengkaji ulang permasalahan pengiriman tenaga kerja kita ke luar negeri. Tapi, hal itu sepertinya tidak diindahkan. Dibiarkan saja pelanggaran HAM itu terjadi di tubuh pejuang devisa inik. Pemerintah idealnya mengontrol laju pertumbuhan buruh migran dan meningkatkan kualitasnya dengan pengetahuan dan pendidikan yang memadai. Jangan sampai ratusan ribu buruh yang dikirim menjadi bulan-bulanan di negara orang.

Ketika kita bicara 20 persen permasalahan di negeri orang, ternyata pemerintah belum sanggup mengatasi 80 persen permasalahan pra keberangkatan para buruh migran. Analisa sosialnya, sungguh semua terkait dengan permasalahan kondisi bangsa yang sama ruwetnya, sehingga menjadi buruh migran dianggap sebagai solusi jitu untuk hengkang dari masalah yang ada. Padahal, tidak semuanya benar. Coba bayangkan jika pengontrolan terhadap tahapan pengiriman buruh migran tidak dijalankan sesuai prosedur keberangkatan, tentu hal-hal ini akan berdampak pada kondisi setelah keberangkatan.

Sebagai contoh, Titim Fatimah buruh migran asal Cijedil Cianjur, yang meninggal di Riyad Arab Saudi, pada 18 November lalu. Dalam surat terakhirnya ia menulis, bahwa dirinya sering dianiaya majikannya. Selama tujuh bulan bekerja, Titim belum mendapatkan upah. Sedangkan, pihak PJTKI tidak bisa berbuat banyak terhadap kekerasan yang menimpa Titim. Siapa pihak yang dapat bertanggungjawab pada kematian Titim? Apakah benar proses yang di jalani oleh Titim selama di PJTKI? Seperti mendapatkan hak informasi dengan siapa dia bekerja, model pekerjaan seperti apa yang akan dilakukan di negara tujuan, perlindungan hukum apa yang akan dia dapatkan jika majikan melakukan hal-hal yang melanggar hukum? Apa yang dilakukan PJTKI sebelum pemberangkatan Titim? Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) terhadap PJTKI yang memberangkatkan Titim? Lalu apa yang sudah dilakukan BNP2TKI terhadap kematian yang menimpa Titim Fatimah?

Memberangkatkan buruh migran bekerja di luar negeri di bawah umur dengan pemalsuan identitas, membuat tidak matangnya buruh migran melihat permasalahan yang mereka hadapi di negeri orang. Kurangnya informasi yang di dapat, kemampuan bahasa yang terbatas, menjadikan mereka rentan atas pelecehan dan pelanggaran HAM di negara tujuan para pekerja.

Disinilah seharusnya peran negara dituntut lebih. Dari pengawasan dan perlindungan sebelum keberangkatan, hingga keberadaan buruh migran di luar negeri. Bargaining power dengan pemerintah negara tujuan, harus mulai diperlihatkan. Dengan tahapan awal, meningkatkan kapasistas diri para buruh migran dibanding dengan buruh migran dari negara luar. Bagaimana mungkin negara luar akan menghormati hak-hak dasar buruh migran Indonesia jikalau Pemerintah kita sendiri tidak bisa menghargai jasa para palawan devisa ini.

Perjanjian bilateral mustahil ditingkatkan penawarannya, jika kualitas buruh migran Indonesia masih sangat rendah. Membuka negara tujuan baru seperti yang dituangkan dalam Instruksi Persiden No. 6 Tahun 2006, hanya akan menjadi tempat-tempat pembantaian baru bagi buruh migran Indonesia.***

Irsan Husain, aktivis Indonesian Migrant Workers Foundation.

SETELAH pembunuhan Benazir Bhutto (54 tahun), transisi politik Pakistan menuju demokrasi di bawah pemerintahan sipil, mengalami jalan buntu.
Aksi teror di Rawalpindi, pusa konsentrasi tentara Pakistan di Pakistan Utara untuk menangkal infiltrasi gerilyawan Afghanistan, menimbulkan tanda tanya besar: kalau betul pembunuhan itu dilakukan oleh Al-Qaeda, seperti klaim komandan mereka di Afghanistan, Mustafa Abu al-Yazid, lantas apa kerja intelligence dan tentara Pakistan di Rawalpindi?

Sebaliknya, apabila pembunuhan Bhutto didalangi oleh militer, seperti tuduhan sebagian anggota partai oposisi, betapa konyolnya langkah ini, setelah Pervez Musharraf berhasil bertahan jadi Presiden Pakistan, dengan mencopot seragam militernya?

Reaksi dunia terhadap pembunuhan mantan Perdana Menteri Pakistan ini sangat keras, dan kadang-kadang sedikit berlebihan. Tulis Andrew C. McCarthy, di National Review  di AS, yang disebarkan oleh Jihad Watch, 27 Desember lalu, Benazir Bhutto “dibunuh oleh Pakistan yang sesungguhnya” (killed by the real Pakistan). Pakistan yang didominasi oleh kaum fundamentalis Islam, menurut McCarthy, tidak menerima diperintah oleh perempuan.

Analisis ini jelas keliru. Kenyataan bahwa Benazier dua kali terpilih menjadi Perdana Menteri menunjukkan bahwa rakyat Pakistan dapat menerima kepemimpinan perempuan yang kehidupan pribadinya sangat sekuler dan borjuis. Dua kali kejatuhannya bukan karena dia perempuan, tapi karena dia dan suaminya menyelewengkan berjuta-juta “poundsterling” kekayaan rakyatnya.

Satu hal sudah jelas. Pembunuhan Bhutto memicu serangkaian kerusuhan yang bisa menjurus ke pemberontakan terbuka terhadap rezim Musharraf yang didukung tentara. Mantan Perdana Menteri Nawaz Sharif, mantan lawan politik Bhutto yang telah beraliansi dengannya untuk melawan Musharaff, menyatakan akan memboikot pemilu yang dijadualkan Januari mendatang, sebagai penghormatan bagi Benazir.

Menjelang pemakaman jenazah Bhutto, kerusuhan sosial merembet ke seluruh negara. Di Karachi, Tando Allahyar, Lahore, Multan dan Peshawar para pendukung Bhutto dari Partai Rakyat Pakistan bentrok dengan aparat keamanan, sambil membakar sejumlah bank, toserba milik pemerintah dan toko swasta. Walaupun seluruh negara sudah dinyatakan dalam keadaan darurat, korban jiwa dan luka-luka terus berjatuhan. Di Tando Jam, para demonstra menghentikan kereta api, menyuruh penumpangnya turun, lalu membakar kereta api itu.

Sudah dapat diperkirakan, siapa yang akan memancing di air keruh. Seperti sering terjadi di negara-negara lain, kemungkinan besar militer Pakistan akan mengambil alih kekuasaan, dengan alasan ‘mengembalikan keamanan dan ketertiban’, sampai keadaan cukup tenang untuk menyelenggarakan pemilu.

Dominasi militer Pakistan pada gilirannya akan semakin mengabadikan kehadiran pasukan AS di Pakistan dan Afghanistan. Sebelum pembunuhan Bhutto pun, militer AS telah berencana mempertinggi kehadiran mereka di Pakistan, yang dianggap semakin mantap menjadi basis gerilyawan Taliban dari Afghanistan. “Talibanisasi” Pakistan barat-laut, begitu istilah lembaga riset keamanan AS, Strategic Forecasting, merupakan alasan buat peningkatan satuan-satuan khusus militer AS di Pakistan. Ketakutan akan bahaya “Talibanisasi” dilatarbelakangi kenyataan bahwa penduduk kawasan barat laut Pakisan berasal dari suku Pashtun. Gerilyawan Taliban pun sebagian besar berasal dari suku ini. Bahkan menurut sensus terakhir, ada sebelas juta orang Pashtun yang menjadi warga negara Pakistan, lebih banyak dari yang ada di Afghanistan.

Eskalasi kehadiran satuan-satuan khusus militer AS di perbatasan kedua negara tetangga itu didukung oleh Pj. Presiden Afghanistan, Hamid Karzai, dan Presiden Pakistan, Pervez Musharraf. Dalam pertemuan kedua negara Asia Tengah itu di Islamabad, beberapa waktu lalu, kata Karzai: “Afghanistan dan Pakistan adalah saudara kembar, bahkan kembar Siam yang tubuhnya terikat jadi satu” (jihadwatch, 27 Desember 2007).

Jadi, terlepas benar-tidaknya tuduhan bahwa militer Pakistan mendalangi pembunuhan Bhutto, peningkatan aksi-aksi teror itu serta kerusuhan sosial yang terpicu oleh pembunuhan politik tingkat tinggi itu menjustifikasi hegemoni militer Pakistan. Mereka, pada gilirannya, didukung oleh satuan-satuan khusus militer AS di wilayah perbatasan negeri itu dengan Afghanistan.

Membendung bahaya teroris Muslim militan, tentu saja, merupakan justifikasi militer AS. Namun di balik alasan formal itu, kehadiran tentara AS – dengan dukungan sekutu-sekutu lokalnya – berfungsi melindungi kehadiran industri migas AS di wilayah Asia Tengah. Khususnya, pipa migas dari Turkmenistan ke Pakistan, melintasi Afghanistan, tanpa melintasi wilayah Iran yang tidak bersahabat dengan AS.

Pembangunan pipa migas sepanjang 1.667 kilometer itu direncanakan oleh Unocal, bekerjasama dengan perusahaan Saudi Arabia, Delta Oil Company. Pipa itu akan dapat mengalirkan satu juta minyak bumi sehari dari ladang minyak di Turkmenistan Timur ke pangkalan di pantai Pakistan. Untuk itu didirikanlah Central Asia Gas Pipeline Limited (CentGas), dengan Unocal dan Delta Oil sebagai pemegang saham utama, serta sejumlah perusahaan Turkmenistan, Rusia, Jepang, Korea Selatan, dan Indonesia sebagai pemegang saham ikutan. Impex (Indonesia Petroleum), adalah perusahaan Indonesia yang
memiliki 6,5% saham CentGas.

Namun rencana itu ditolak oleh rezim Taliban. Ini mendorong AS mengganti rezim itu dengan rezim baru yang lebih bersahabat dengan industri migas AS, setelah menggempur Afghanistan habis-habisan. Tidak kebetulan Hamid Karzai serta Utusan Khusus AS untuk Afghanistan, Zalmay Khalilzad, pernah bekerja sebagai konsultan Unocal.

Tokoh-tokoh Afghanistan pilihan AS itu tentu lebih mudah bekerjasama dengan Kabinet Presiden George W. Bush, Jr, yang sarat orang-orang migas, mulai dari Wakil Presiden Dick Cheney s/d Menlu Condoleeza Rice. Cheney adalah mantan boss Halliburton Group, kontraktor perusahaan-perusahaan migas AS yang juga kontraktor logistik perang pasukan AS di berbagai penjuru dunia, dan ironisnya, juga kontraktor rekonstruksi Afganistan dan Irak. Sedangkan Rice mantan boss Unocal. Setelah Unocal lebur ke dalam ChevronTexaco perusahaan itu menamai salah satu supertankernya yang terbaru, Condoleeza Rice. Juga mantan Dubes AS untuk Pakistan, Robert Oakley, pernah bekerja untuk Unocal.

Jadi, sebagaimana halnya pemboman gedung kembar WTC di New York pada tanggal 11 September 2001 memberikan alasan pada AS untuk membom Afghanistan guna mendudukkan rezim baru yang lebih pro-industri migas AS di Kabul, pembunuhan Benazir Bhutto dapat memberikan alasan bagi AS untuk mendukung re-militerisasi Pakistan.***

George Junus Aditjondro adalah pengamat ekonomi politik industri migas di mancanegara.

There are cemeteries that are lonely,
graves full of bones that do not make a sound,
the heart moving through a tunnel,
in it darkness, darkness, darkness,
like a shipwreck we die going into ourselves,
as though we were drowning inside our hearts,
as though we lived falling out of the skin into the soul.

And there are corpses,
feet made of cold and sticky clay,
death is inside the bones,
like a barking where there are no dogs,
coming out from bells somewhere, from graves somewhere,
growing in the damp air like tears of rain.

Sometimes I see alone
coffins under sail,
embarking with the pale dead, with women that have dead hair,
with bakers who are as white as angels,
and pensive young girls married to notary publics,
caskets sailing up the vertical river of the dead,
the river of dark purple,
moving upstream with sails filled out by the sound of death,
filled by the sound of death which is silence.

Death arrives among all that sound
like a shoe with no foot in it, like a suit with no man in it,
comes and knocks, using a ring with no stone in it, with no
finger in it,
comes and shouts with no mouth, with no tongue, with no
throat.
Nevertheless its steps can be heard
and its clothing makes a hushed sound, like a tree.

I’m not sure, I understand only a little, I can hardly see,
but it seems to me that its singing has the color of damp violets,
of violets that are at home in the earth,
because the face of death is green,
and the look death gives is green,
with the penetrating dampness of a violet leaf
and the somber color of embittered winter.

But death also goes through the world dressed as a broom,
lapping the floor, looking for dead bodies,
death is inside the broom,
the broom is the tongue of death looking for corpses,
it is the needle of death looking for thread.

Death is inside the folding cots:
it spends its life sleeping on the slow mattresses,
in the black blankets, and suddenly breathes out:
it blows out a mournful sound that swells the sheets,
and the beds go sailing toward a port
where death is waiting, dressed like an admiral.

Gentleman Alone
The young maricones and the horny muchachas,
The big fat widows delirious from insomnia,
The young wives thirty hours’ pregnant,
And the hoarse tomcats that cross my garden at night,
Like a collar of palpitating sexual oysters
Surround my solitary home,
Enemies of my soul,
Conspirators in pajamas
Who exchange deep kisses for passwords.
Radiant summer brings out the lovers
In melancholy regiments,
Fat and thin and happy and sad couples;
Under the elegant coconut palms, near the ocean and moon,
There is a continual life of pants and panties,
A hum from the fondling of silk stockings,
And women’s breasts that glisten like eyes.
The salary man, after a while,
After the week’s tedium, and the novels read in bed at night,
Has decisively fucked his neighbor,
And now takes her to the miserable movies,
Where the heroes are horses or passionate princes,
And he caresses her legs covered with sweet down
With his ardent and sweaty palms that smell like cigarettes.
The night of the hunter and the night of the husband
Come together like bed sheets and bury me,
And the hours after lunch, when the students and priests are masturbating,
And the animals mount each other openly,
And the bees smell of blood, and the flies buzz cholerically,
And cousins play strange games with cousins,
And doctors glower at the husband of the young patient,
And the early morning in which the professor, without a thought,
Pays his conjugal debt and eats breakfast,
And to top it all off, the adulterers, who love each other truly
On beds big and tall as ships:
So, eternally,
This twisted and breathing forest crushes me
With gigantic flowers like mouth and teeth
And black roots like fingernails and shoes.

XVII (I do not love you…)
I do not love you as if you were salt-rose, or topaz,
or the arrow of carnations the fire shoots off.
I love you as certain dark things are to be loved,
in secret, between the shadow and the soul.

I love you as the plant that never blooms
but carries in itself the light of hidden flowers;
thanks to your love a certain solid fragrance,
risen from the earth, lives darkly in my body.

I love you without knowing how, or when, or from where.
I love you straightforwardly, without complexities or pride;
so I love you because I know no other way

than this: where I does not exist, nor you,
so close that your hand on my chest is my hand,
so close that your eyes close as I fall asleep.

If You Forget Me
I want you to know
one thing.

You know how this is:
if I look
at the crystal moon, at the red branch
of the slow autumn at my window,
if I touch
near the fire
the impalpable ash
or the wrinkled body of the log,
everything carries me to you,
as if everything that exists,
aromas, light, metals,
were little boats
that sail
toward those isles of yours that wait for me.

Well, now,
if little by little you stop loving me
I shall stop loving you little by little.

If suddenly
you forget me
do not look for me,
for I shall already have forgotten you.

If you think it long and mad,
the wind of banners
that passes through my life,
and you decide
to leave me at the shore
of the heart where I have roots,
remember
that on that day,
at that hour,
I shall lift my arms
and my roots will set off
to seek another land.

But
if each day,
each hour,
you feel that you are destined for me
with implacable sweetness,
if each day a flower
climbs up to your lips to seek me,
ah my love, ah my own,
in me all that fire is repeated,
in me nothing is extinguished or forgotten,
my love feeds on your love, beloved,
and as long as you live it will be in your arms
without leaving mine.

The Dictators
An odor has remained among the sugarcane:
a mixture of blood and body, a penetrating
petal that brings nausea.
Between the coconut palms the graves are full
of ruined bones, of speechless death-rattles.
The delicate dictator is talking
with top hats, gold braid, and collars.
The tiny palace gleams like a watch
and the rapid laughs with gloves on
cross the corridors at times
and join the dead voices
and the blue mouths freshly buried.
The weeping cannot be seen, like a plant
whose seeds fall endlessly on the earth,
whose large blind leaves grow even without light.
Hatred has grown scale on scale,
blow on blow, in the ghastly water of the swamp,
with a snout full of ooze and silence

Walking Around
It so happens I am sick of being a man.
And it happens that I walk into tailorshops and movie
houses
dried up, waterproof, like a swan made of felt
steering my way in a water of wombs and ashes.

The smell of barbershops makes me break into hoarse
sobs.
The only thing I want is to lie still like stones or wool.
The only thing I want is to see no more stores, no gardens,
no more goods, no spectacles, no elevators.

It so happens that I am sick of my feet and my nails
and my hair and my shadow.
It so happens I am sick of being a man.

Still it would be marvelous
to terrify a law clerk with a cut lily,
or kill a nun with a blow on the ear.
It would be great
to go through the streets with a green knife
letting out yells until I died of the cold.

I don’t want to go on being a root in the dark,
insecure, stretched out, shivering with sleep,
going on down, into the moist guts of the earth,
taking in and thinking, eating every day.

I don’t want so much misery.
I don’t want to go on as a root and a tomb,
alone under the ground, a warehouse with corpses,
half frozen, dying of grief.

That’s why Monday, when it sees me coming
with my convict face, blazes up like gasoline,
and it howls on its way like a wounded wheel,
and leaves tracks full of warm blood leading toward the
night.

And it pushes me into certain corners, into some moist
houses,
into hospitals where the bones fly out the window,
into shoeshops that smell like vinegar,
and certain streets hideous as cracks in the skin.

There are sulphur-colored birds, and hideous intestines
hanging over the doors of houses that I hate,
and there are false teeth forgotten in a coffeepot,
there are mirrors
that ought to have wept from shame and terror,
there are umbrellas everywhere, and venoms, and umbilical
cords.

I stroll along serenely, with my eyes, my shoes,
my rage, forgetting everything,
I walk by, going through office buildings and orthopedic
shops,
and courtyards with washing hanging from the line:
underwear, towels and shirts from which slow
dirty tears are falling.

Love

What’s wrong with you, with us,
what’s happening to us?
Ah our love is a harsh cord
that binds us wounding us
and if we want
to leave our wound,
to separate,
it makes a new knot for us and condemns us
to drain our blood and burn together.

What’s wrong with you? I look at you
and I find nothing in you but two eyes
like all eyes, a mouth
lost among a thousand mouths that I have kissed, more beautiful,
a body just like those that have slipped
beneath my body without leaving any memory.

And how empty you went through the world
like a wheat-colored jar
without air, without sound, without substance!
I vainly sought in you
depth for my arms
that dig, without cease, beneath the earth:
beneath your skin, beneath your eyes,
nothing,
beneath your double breast scarcely
raised
a current of crystalline order
that does not know why it flows singing.
Why, why, why,
my love, why?

Enigmas

You’ve asked me what the lobster is weaving there with
his golden feet?
I reply, the ocean knows this.
You say, what is the ascidia waiting for in its transparent
bell? What is it waiting for?
I tell you it is waiting for time, like you.
You ask me whom the Macrocystis alga hugs in its arms?
Study, study it, at a certain hour, in a certain sea I know.
You question me about the wicked tusk of the narwhal,
and I reply by describing
how the sea unicorn with the harpoon in it dies.
You enquire about the kingfisher’s feathers,
which tremble in the pure springs of the southern tides?
Or you’ve found in the cards a new question touching on
the crystal architecture
of the sea anemone, and you’ll deal that to me now?
You want to understand the electric nature of the ocean
spines?
The armored stalactite that breaks as it walks?
The hook of the angler fish, the music stretched out
in the deep places like a thread in the water?

I want to tell you the ocean knows this, that life in its
jewel boxes
is endless as the sand, impossible to count, pure,
and among the blood-colored grapes time has made the
petal
hard and shiny, made the jellyfish full of light
and untied its knot, letting its musical threads fall
from a horn of plenty made of infinite mother-of-pearl.

I am nothing but the empty net which has gone on ahead
of human eyes, dead in those darknesses,
of fingers accustomed to the triangle, longitudes
on the timid globe of an orange.

I walked around as you do, investigating
the endless star,
and in my net, during the night, I woke up naked,
the only thing caught, a fish trapped inside the wind.

I Like For You To Be Still
I like for you to be still
It is as though you are absent
And you hear me from far away
And my voice does not touch you
It seems as though your eyes had flown away
And it seems that a kiss had sealed your mouth
As all things are filled with my soul
You emerge from the things
Filled with my soul
You are like my soul
A butterfly of dream
And you are like the word: Melancholy

I like for you to be still
And you seem far away
It sounds as though you are lamenting
A butterfly cooing like a dove
And you hear me from far away
And my voice does not reach you
Let me come to be still in your silence
And let me talk to you with your silence
That is bright as a lamp
Simple, as a ring
You are like the night
With its stillness and constellations
Your silence is that of a star
As remote and candid

I like for you to be still
It is as though you are absent
Distant and full of sorrow
So you would’ve died
One word then, One smile is enough
And I’m happy;
Happy that it’s not true

I Do Not Love You Except Because I Love You
I do not love you except because I love you;
I go from loving to not loving you,
From waiting to not waiting for you
My heart moves from cold to fire.

I love you only because it’s you the one I love;
I hate you deeply, and hating you
Bend to you, and the measure of my changing love for you
Is that I do not see you but love you blindly.

Maybe January light will consume
My heart with its cruel
Ray, stealing my key to true calm.

In this part of the story I am the one who
Dies, the only one, and I will die of love because I love you,
Because I love you, Love, in fire and blood.

Your Feet
When I cannot look at your face
I look at your feet.
Your feet of arched bone,
your hard little feet.
I know that they support you,
and that your sweet weight
rises upon them.
Your waist and your breasts,
the doubled purple
of your nipples,
the sockets of your eyes
that have just flown away,
your wide fruit mouth,
your red tresses,
my little tower.
But I love your feet
only because they walked
upon the earth and upon
the wind and upon the waters,
until they found me.

Tower Of Light
O tower of light, sad beauty
that magnified necklaces and statues in the sea,
calcareous eye, insignia of the vast waters, cry
of the mourning petrel, tooth of the sea, wife
of the Oceanian wind, O separate rose
from the long stem of the trampled bush
that the depths, converted into archipelago,
O natural star, green diadem,
alone in your lonesome dynasty,
still unattainable, elusive, desolate
like one drop, like one grape, like the sea.

• World Trade Organisation (WTO) atau Organisasi Pedagangan Dunia adalah badan antar-pemerintah, yang mulai berlaku 1 Januari 1995.
  Tugas utamanya adalah mendorong perdagangan bebas, dengan mengurangi dan menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan seprti tariff dan non tariff (misalnya regulasi); menyediakan forum perundingan perdagangan internasional; penyelesaian sengketa dagang dan memantau kebijakan perdagangan di negara-negara anggotanya.
• WTO merupakan metamorfosis dari Perjanjian Umum Bea Masuk dan Perdagangan atau GATT (General Agreement on Tariff and Trade) yang didirikan tahun 1947, sebagai bagian dari kesepakatan di Bretton Woods, Amerika.
• Sejak 1947 ada delapan perundingan dagang dimana Putaran Uruguay adalah perundingan paling akhir yang terpanjang (berlangsung dari September 1986 hingga April 1994), rumit dan penuh kontroversi sebelum melahirkan WTO.
• Berbeda dengan GATT yang menyusun aturan main di bidang perdagangan internasional, tetapi bukan sebuah institusi; sementara metamorfosisnya yaitu WTO adalah sebuah institusi dengan aturan yang jelas serta daya penegakan yang kuat.
• Dengan disahkan berdirinya WTO, maka semua kesepakatan perjanjian GATT kemudian diatur di dalam WTO plus isu-isu baru yang sebelumnya tidak diatur seperti perjanjian TRIPs (Hak atas Kekayaan Intelektual yang terkait dengan perdagangan), Jasa (GATS lihat penjelasan mengenai sector jasa), dan aturan investasi (TRIMs).
• WTO mempunyai anggota 149 negara serta 32 negara pengamat yang sudah mendaftar untuk jadi anggota.
• Perjanjian WTO mengikat secara hukum. Negara anggota yang tidak mematuhi perjanjian bisa diadukan oleh Negara anggota lainnya karena merugikan mitra dagangnya, serta menghadapi sanksi perdagangan yang diberlakukan oleh WTO. Karena itu sistem WTO bisa sangat berkuasa terhadap anggotanya dan mampu memaksakan aturan-aturannya, karena anggota terikat secara legal (legally-binding) dan keputusannya irreversible artinya tidak bisa ditarik kembali.
• WTO mengadakan Konferensi tingkat Menteri (KTM) dua tahun sekali. KTM pertama diadakan di Singapura tahun 1996, kedua di Geneva tahun 1998 dan sidang ketiga di Seattle, AS tanggal 30 November hingga 3 Desember 1999 dan merupakan sidang terakhir sebelum millenium ketiga. Sidang ketiga ini gagal menyusun Deklarasi Menteri karena dua hal, blockade para demonstrans di luar gedung pertemuan sehingga para delegasi tidak bisa hadir dan perbedaan pandangan yang tajam di ruang sidang antara delegasi dari Negara-negara berkembang dan Negara-negara maju.
• KTM ke IV diselenggarakan di Doha Qatar, yang menghasilkan Deklarasi Doha (sering juga disebut sebagai Deklarasi Pembangunan Doha atau Doha Development Agenda dan Deklarasi Doha untuk Kesehatan Publik. KTM ke-V diadakan di Cancun Meksiko. KTM ke-V ini juga gagal karena sidang mengalami kebuntuan akibat perbedaan pandangan antara Negara-negara maju dan Negara Berkembang mengenai isu-isu baru (kebijakan kompetisi, investasi, pengadaan barang untuk pemerintah; fasilitasi perdagangan). KTM ke-VI diadakan di kota Hongkong China pada Desember 2005 yang menghasilkan deklarasi menteri untuk menyelesaikan putaran Doha.

Perjanjian dalam WTO

Perjanjian dagang dalam WTO adalah hasil dari Putaran Uruguay yaitu teks berbahasa hukum dagang yang terdiri dari 60 perjanjian, lampiran, dan berbagai keputusan. Secara singkat, perjanjian-perjanjian terdiri atas enam bagian, perjanjian payung ( kesepakatan mengenai pendirian WTO); perjanjian untuk setiap tiga isu besar yaitu barang (goods), services, dan hak atas kekayaan intelektual; penyelesaian sengketa; dan kajian ulang atas kebijakan dagang Negara-negara anggota (Trade Policy Reviews).

Tiga isu besar yang berada di bawah WTO adalah:

• Perjanjian Umum tentang Barang tariff dan barang (General agreement on Tariifs and Trade/GATT) yang merupakan perjanjian umum mengenai liberalisasi barang. Terdiri dari beberapa perjanjian lagi di bawahnya seperti pertanian, inspeksi perkapalan, pengaturan anti dumping; tekstil dan produk tekstil.
• Perjanjian Umum Perdagangan Jasa-jasa (General Agreement on Trade in Services/GATS). Dalam perluasan akses pasar sector jasa, setiap Negara menyusun komitmen liberalisasi dan jadwal pelaksanaan untuk ‘seberapa banyak’ pemasok jasa dari luar dapat memberikan jasanya di lokal. (lebih detail lihat informasi dasar mengenai Jasa).
• Hak atas Kekayaan Intelektual yang Terkait dengan Perdagangan (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights/TRIPS).

Perjanjian-perjanjian itu tidaklah statis melainkan terus berubah. Beberapa hal-hal baru sekarang sedang dirundingkan di bawah Agenda Doha yang dihasilkan dalam KTM WTO ke IV tahun 2001. Beberapa isu yang dirundingkan antara lain Akses Pasar untuk Produk Non Pertanian (Non Agricultural Market Access – NAMA) dan Perdagangan dan Lingkungan.

Unsur Pokok dalam WTO

1. Penurunan Tarif. Menghapus atau menurunkan tarif atas suatu produk guna mengurangi biaya ekspor, sehingga membuka pasar tambahan bagi produsen.
2. Most Favoured Nation (MFN). Mengharuskan pemerintah memperlakukan semua negara, investasi dan perusahaan asing secara sama dari segi hokum atau non diskriminasi. Misalnya, Negara tidak dapat menghentikan impor daging sapi dari Eropa bila ia tetap mengimpor daging sapi dari negara lain.
3. National Treatment (NT). Mengharuskan semua negara memperlakukan semua negara, investasi dan perusahaan sama rata dengan investor dan perusahaan domestik. Jadi pemerintah tidak boleh memberikan subsidi untuk perusahaan lokal yang memenuhi kriteria lingkungan hidup, misalnya.
4. Penghapusan restriksi kuantitatif. Melarang penggunaan restriksi selain tarif dan bea. Negara tidak boleh membatasi ekspor atau impor dengan menetapkan kuota untuk membatasi arus barang.

Struktur dan Mekanisme WTO

• Ministerial Conference (Sidang tingkat Menteri), merupakan badan tertinggi WTO yang bertemu paling sedikit satu kali dalam setiap dua tahun; KTM I diadakan di Jenewa tahun 1996, KTM II di Singapura tahun 1997, KTM III di Seattle Amerika Serikat tahun 1999 (gagal), KTM IV di Doha Qatar tahun 2001, KTM V akan diadakan di Cancun Meksiko pada bulan September 2003.
• General Council, (Dewan Umum) yang bertindak sebagai badan pelaksana untuk mengawasi operasi dari perjanjian WTO dan putusan-putusan yang diambil oleh Ministerial Conference dengan mengadakan pertemuan-pertemuan secara reguler, sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun.
• General Council juga berfungsi dan bertindak sebagai Dispute Settlement Body dan sebagai Trade Policy Review Body.
• General Council membentuk beberapa badan di bawahnya yang dianggap perlu (Council for Trade in Goods, Council for Trade in services, Council for TRIPs, Committee on market Access, Committee on Agriculture, Committee on Sanitary and Phyto-sanitary, dan lain-lain yang diperlukan).
• Sejak KTM Doha, sekretariat WTO membentuk badan khusus untuk merundingkan putaran Doha, yang disebut Komite Perundingan Perdagangan (Trade Negotiations Committee/TNC) yang terdiri atas Dewan yang bertugas mengadakan sidang khusus/special sessions (untuk Jasa; TRIPs; Penyelesaian Sengketa; Pertanian; Perdagangan dan Pembangunan; dan Perdagangan dan Lingkungan. Serta Kelompok Perundingan (Negotiating Groups) untuk akses pasar; aturan-aturan dan fasilitasi perdagangan.
• Sekretariat dipimpin oleh seorang Director-General, yang saat ini dijabat oleh Pascal Lamy mantan ketua Komisi Perdagangan Uni Eropa. Dirjen WTO membawahi empat Dewan yang masing masing mengkoordinasikan bidang-bidang yang dicakup oleh WTO.
• Pengambilan keputusan dilakukan secara konsensus. Voting hanya dilakukan apabila diperlukan. Dalam pelaksanaannya, pengambilan keputusan ini dilakukan dengan tidak demokratis, seperti dengan tekanan politik, ekonomi dan lobby-lobby yang dilakukan dalam ruang tertutup. Mekanisme tertutup dan tidak transparan ini sering disebut green room, walaupun terus dikiritik oleh Negara-negara anggota dan kelompok masyarakat sipil tetapi masih dipertahankan sampai sekarang di tahun 2006.

Fakta dan Realitas WTO

• WTO mempunyai mandat yang luar biasa dalam mengelola ekonomi global untuk kepentingan perusahaan multinasional (MNC) serta negara maju,
• Mandat WTO adalah menciptakan, dan menjalankan peraturan perdagangan bebas menuju “dunia tanpa batas negara”. Akibatnya WTO mempunyai kekuasaan tidak hanya judisial tetapi juga legislatif. Artinya, hukum dan kebijakan nasional haruslah bersesuaian dengan perjanjian WTO, dan bila belum sesuai harus segera diubah.
• WTO adalah organisasi yang berbasiskan ‘aturan-aturan main atau rules’ yang merupakan hasil perundingan. Aturan tersebut disebut juga ‘perjanjian atau kesepakatan (agreements). Di atas kertas, perjanjian tersebut haruslah dihasilkan dari serangkaian perundingan yang yang dilakukan oleh semua Negara anggota, dan mencerminkan kebutuhan anggota (member driven). Realitasnya, perundingan dan penyusunan naskah awal kesepakatan ditentukan oleh factor lain, yaitu kekuatan politik Negara-negara anggota. Di dalam WTO dikenal ada “power bloc” yang disebut quad terdiri dari Uni Eropa, Jepang, AS dan Canada. Walaupun pengambilan keputusan berdasarkan konsensus tetapi kekuasaan riel ada di tangan Negara-negara besar tersebut. Salah satu delegasi dari negara berkembang mengatakan, dalam proses menuju KTM Doha pada tahun 2001 misalnya, kita (negara-negara berkembang) disodori teks-teks “ajaib“, yang isinya muncul tiba-tiba dalam naskah awal tanpa ada perundingan sebelumnya. Tetapi di KTM Doha keadaannya lebih buruk, teks-teks bisa muncul tiba-tiba tanpa ada yang memasukkannya, dan pada hari terakhir sekeretariat WTO mengatakan “inilah hasil teks terakhir”.
• Arus barang, investasi dan jasa dibiarkan bebas tetapi arus teknologi dan tenaga kerja dibatasi, sementara dua hal terakhir diperlukan oleh negara sedang berkembang.
• Perjanjian WTO dianggap paling tinggi derajatnya oleh negara sehingga menegasikan semua perjanjian internasional lain, termasuk perjanjian lingkungan hidup. Demikian pula peran pemerintahan serta negara di tingkat local dan nasional dikalahkan oleh peran pasar dan perdagangan.
• Dapat diadakan pengaduan terhadap suatu negara (non-compliance) serta pengenaan sanksi berupa penalti dan retaliasi silang yang punya pengaruh luas.
• Disiplin dalam WTO mengikat secara hukum terhadap pemerintah yang sekarang maupun pemerintah di masa depan. Jadi meskipun sebuah partai politik oposisi kemudian menang, ia tidak bisa menjalankan kebijakan baru yang bertentangan dengan aturan-aturan WTO. Dengan demikian suatu negara tidak lagi mempunyai banyak pilihan kebijakan ekonomi.

Perluasan Mandat WTO

• Isu-isu baru (sering juga disebut isu Singapura karena diagendakan pertama kali dalam KTM di Singapura) yang diusulkan terutama oleh negara maju dalam KTM I sampai dengan KTM III menyangkut standar buruh, lingkungan hidup, investasi, korupsi dan transparansi serta kebijakan kompetisi disepakati untuk menjadi kesepakatan terikat (legal binding).
• Pada KTM IV WTO di Doha 2001 hal-hal yang gagal disepakati di Seattle dengan segala cara coba dimasukkan kembali, seperti Issues (investasi, pengadaan barang pemerintah, fasilitasi perdagangan, dan kebijakan kompetisi), tarrifikasi, negosiasi perdagangan dan lingkungan kembali diletakkan oleh negara-negara maju. Setelah melewati perundingan yang tidak demokratis dan penuh dengan tekanan politik dan ekonomi secara bilateral, kesepakatan Doha ditandatangani.
• Kemenangan kecil negara-negara berkembang, di tengah kekalahan yang yang sangat besar adalah adanya deklarasi khusus yang menyatakan bahwa implementasi TRIPs tidak boleh menghalangi hak akses masyarakat pada kesehatan dan obat-obatan.
• KTM ke V di Cancun-Meksiko pada tahun 2003 gagal mencapai kesepakatan. Sementara KTM ke VI di Hongkong berupaya melanjutkan kembali penyelesaian Putaran Doha, ada beberapa perubahan.

Akan tetapi sesungguhnya pendekatan ekonomi-politik jauh lebih dalam daripada hanya hubungan antara ekonomi dan politik maupun penataan kelembagaan dan isu good-governance dari Bank Dunia. Ekonomi–politik adalah pendekatan yang mengupas/ menganalisis pola hubungan dan pola kepentingan berbagai golongan dan kelas yang terkandung dalam berbagai proses perubahan ekonomi modern, khususnya ekonomi modal (ekonomi kapitalisme). Masalah perubahan dan transformasi sosial dari berbagai kelas dan golongan sepanjang sejarah terkait erat dengan bagaimana berlangsungnya proses pemupukan modal dan akumulasi kekayaan di masyarakat. Hal ini yang semakin lama semakin menciptakan kesenjangan di antara berbagai golongan/kelas di masyarakat, yaitu : kaum kaya dan kaum miskin; kaum tani dan kelompok industrialis; kelompok pekerja dan kelompok majikan; kelas pengusaha dan kelas buruh. Ini adalah analisis ekonomi politik, yaitu keterkaitan mendalam antara hubungan-hubungan sosial-ekonomi dengan kekuasaan (politik).

Analisis ekonomi-politik sangat cocok dalam menjelaskan situasi di Indonesia setelah krisis. Dan sebenarnya juga mampu menjelaskan situasi Indonesia sebelum krisis, maupun prediksi Indonesia pasca-krisis. Akan tetapi pendekatan ini bertabrakan dengan ilmu ekonomi ortodoks (economics). Ilmu ekonomi ortodoks bersifat sangat positivis, tidak menjelaskan kepentingan-kepentingan golongan/kelas, mengabaikan hubungan-hubungan sosial-ekonomi, dan hanya bicara secara agregat saja (besaran umum). Karena itu juga bersifat doktriner, yaitu melalui konsep pertumbuhan ekonomi, yang dianggap merupakan resep pokok berjalannya sistem ekonomi. Doktrin ekonomi ortodoks adalah pertumbuhan ekonomi dalam mekanisme pasar bebas. Tidak dipermasalahkan siapa yang tumbuh dan siapa yang dirugikan, karena mekanisme pasar bebas yang akan mengatur dengan sendirinya.

Doktrin ini semakin besifat fundamentalis dengan menguatnya Neo-liberalisme. Mereka adalah segolongan ekonom yang sangat percaya bahwa ekonomi pasar harus bersifat sebebas-bebasnya; sebuah free-fight liberalism (liberalisme pertarungan bebas). Liberalisme ekonomi memang akan melahirkan korban-korban dan pemenang-pemenang. Hal itu tidak menjadi soal. Ini adalah kembali ke masa awal pertumbuhan kapitalisme, yang tidak diregulasi dan dibatasi. Dan seperti pada masa itu, tumbuh pula ekonomi-politik sebagai penentangnya. Jadi masa kini juga memperlihatkan bahwa ekonomi neo-liberal akan mendapat tentangan dari pendekatan ekonomi-politik. Karena itu para aktivis sosial yang menentang neo-liberalisme, selayaknya mempelajari kembali ekonomi-politik.

Doktrin Neo-Liberalisme adalah kembali kepada prinsip “Laissez-Faire” (kompetisi bebas) yang ekstrim, yang menyerahkan sepenuhnya sistem perekonomian kepada kehendak dan mekanisme pasar bebas, tanpa mengindahkan konteks dan keberagaman situasi ekonomi berbagai negara, yang lebih banyak tidak siap atau tidak cocok melakukannya. Pasar bebas menjadi hukum universal pengaturan ekonomi. Bahkan kalau demokrasi menghalanginya, maka lebih baik menyingkirkan demokrasi. Paham ini sekarang juga dipeluk oleh para ekonom mainstream di setiap negara, sehingga ekonom-ekonom ini justru ikut serta menggerogoti negaranya sendiri, dan menjadi corong saja dari kepentingan badan-badan multilateral.

B. GLOBALISASI NEO-LIBERAL

Masalah-masalah dunia sekarang ini mau tidak mau harus dikaitkan dengan isu-isu globalisasi. Terutama perhatian harus tertuju kepada masalah gap (kesenjangan) yang semakin melebar antara negara-negara berkembang dan miskin dengan negara-negara maju maupun dengan transnational corporation (TNC). Upaya penghapusan kemiskinan (poverty alleviation), sebagaimana banyak dinyatakan secara retorik oleh Bank Dunia dan IMF, kenyataannya hanyalah sikap mengelabui publik (kebohongan publik) secara terang-terangan. Mengapa demikian? Karena nyatanya arah dan tujuan globalisasi dengan arah dan tujuan penghapusan kemiskinan telah bertolak belakang. Bukan saja bertolak belakang, tapi juga berlawanan secara mendasar. Globalisasi adalah mengenai pembukaan pasar seluas-luasnya di seluruh dunia melalui berbagai instrumen. Dan PASAR tidak pernah memikirkan mengenai aspek sosial atau agenda penghapusan kemiskinan. Pasar adalah mengenai bagaimana menghasilkan profit dan profit. Bukti paling jelas adalah liberalisasi sektor keuangan yang diperjuangkan oleh World Bank dan IMF sejak tahun 1980-an, yang kini menjadi sebab utama krisis ekonomi, pelarian modal keluar, beban utang yang meningkat tajam, dan volatilitas keuangan yang tidak berkesudahan yang membangkrutkan bangsa-bangsa negara berkembang dan miskin hanya dalam hitungan jam dan hari.

Globalisasi adalah pasar yang meng-global, atau kapitalisme global. Pasar bukanlah konsep netral, tetapi nama lain dari kapitalisme. Kalau dulu bernama kapitalisme internasional, sekarang berubah nama menjadi kapitalisme global, karena secara kuantitatif telah membesar secara luar biasa. Kalau dulu sekitar tahun 1980-an, transaksi keuangan dunia hanya sekitar 300 juta dollar sehari, sekarang di tahun 1990-an meningkat tajam menjadi 1 trilyun dollar sehari! Kalau dulu transaksi memerlukan waktu berhari-hari, sekarang cukup dalam hitungan per-detik, maka milyaran dollar bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain, berkat electronic mail. Jadi arti kata global mengandung arti lingkupnya yang kompak, terintegrasi dan menyatu; menggantikan ekonomi nasional dan regional.

PASAR dengan sendirinya berlawanan dengan agenda penghapusan kemiskinan yang hendak dilakukan oleh siapapun, baik pemerintah nasional, badan-badan PBB, organisasi-organisasi non-pemerintah, organisasi-organisasi charity, badan-badan keagamaan, dan lain-lainnya. Upaya penghapusan kemiskinan akan mirip “menabur garam di laut”, selama globalisasi didefinisikan seperti sekarang ini, yaitu globalisasi versi neo-liberal. Globalisasi seperti ini mengandung dua ciri utama, yaitu :

(1) Multilateralisme, yaitu kekuasaan badan-badan antar pemerintah yang telah menjadi kepanjangan tangan ekspansi global kapitalisme, yaitu tiga bersaudara (triumvirat) Bank Dunia- IMF-WTO. Lembaga-lembaga Bretton Woods semula dimaksudkan untuk menstabilkan perekonomian setelah perang dunia ke-II guna membangun kesejahteraan negara-negara anggotanya. Paham dasarnya adalah Keynesian. Akan tetapi semenjak 1980-an bersamaan dengan dominannya paham neo-liberal, maka multilateralisme telah bertukar paham ikut memeluk neo-liberal. Dan bersamaan dengan kapitalisme global, multilateralisme telah menempatkan dirinya menjadi supra-negara. Operasi badan-badan ini telah melabrak kedaulatan nasional negara, mengintervensi kebijakan domestik, dan memfasilitasi masuknya TNC untuk menguasai ekonomi suatu negara bersangkutan. Multilateralisme juga berarti koherensi atau kerjasama erat di antara Bank Dunia-IMF-WTO dalam operasi-operasinya, khususnya dengan menggunakan cross-conditionalities (prasyarat bersilang) kepada negara-negara Dunia Ketiga. Akan tetapi perlu diingat bahwa di balik badan-badan ini, dikuasai sepenuhnya oleh kepentingan negara-negara maju, khususnya hegemoni AS dan negara-negara G-7 (AS, Kanada, Inggeris, Perancis, Jerman, Jepang, Italia).

(2) Transnasionalisasi, yaitu menguatnya monopoli dan konsentrasi modal serta kekuasaan ekonomi kepada korporasi-korporasi besar dunia. Semua mekanisme kapitalisme global berujung pada keuntungan di pihak TNC (Trans-National Corporation). Globalisme dan multilateralisme adalah sistem dan mekanisme guna menempatkan TNC pada kedudukan utama. Ini memudahkan TNC untuk melakukan eksansi ke berbagai negara dengan mendapat berbagai kemudahan, seperti tarif bea masuk yang rendah atau malahan nol persen; kemudahan investasi lewat penanaman modal asing 100%; penguasaan dan monopoli HAKI sehingga teknologi terus menerus dikuasai mereka; kemudahan untuk menguasai dan memonopoli berbagai sektor usaha di berbagai negara, bahkan yang bersifat barang publik (public goods). Hal ini semua yang diatur oleh WTO, IMF dan Bank Dunia. Semua kemudahan tersebut dan penghapusan atas berbagai hambatan usaha di suatu negara, akan semakin memperbesar TNC dan membuatnya sebagai penguasa dunia yang sebenarnya.

C. INDONESIA SEBAGAI KORBAN GLOBALISASI

Sejak memasuki dasawarsa tahun 1980-an, mulai nampak kecenderungan ekonomi Indonesia semakin terintegrasi kepada ekonomi global. Setidaknya berbagai kebijakan deregulasi perbankan dan keuangan di awal tahun 1980-an adalah awal dari liberalisme ekonomi dan dominasi paham neo-liberal di antara para ekonom. Sejak itu berbagai kebijakan, peraturan, dan tindakan pemerintah adalah untuk melayani kepentingan korporasi, yang pada masa itu adalah para konglomerat Orde Baru, keluarga Suharto dan TNC yang digandengnya. Dengan liberalisme itu, mereka menjarah berbagai asset dan sumberdaya nasional untuk memenuhi kepentingan keserakahan modal dan kehidupan serba mewah mereka. Globalisasi melestarikan kompradorisme (kaki tangan dan kepanjangan tangan kapitalisme internasional), tetapi sekaligus juga hendak menancapkan kukunya lebih dalam lagi guna menguasai secara total perekonomian nasional suatu negara. Pada intinya adalah menghancurkan kedaulatan nasional. Kaum komprador yang terlalu berkuasa secara nasional juga tidak mereka sukai, seperti kerajaan bisnis Suharto serta kroni-kroni konglomeratnya, karena seringkali mampu menghalang-halangi kepentingan kapital global untuk kepentingan mereka sendiri yang mengganggu mekanisme pasar. Yang mereka inginkan sekarang adalah dominasi sepenuhnya, mekanisme pasar sepenuhnya, dan kontrol hukum sepenuhnya.

Kita bisa mencatat banyak kejadian kasus globalisasi yang kemudiannya telah menghancurkan dan mengorbankan Indonesia, baik dari segi kedaulatan nasional, kedaulatan hukum, dan korban berjuta-juta rakyat Indonesia memasuki masa depan yang gelap. Krisis yang terus berlanjut hingga kini adalah gambaran bahwa Indonesia merupakan korban terparah globalisasi. Ini yang tidak mau diakui oleh IMF, Bank Dunia dan para ekonom neo-liberal, yang selalu menyalahkannya kepada pemerintah dan negara bersangkutan, baik dari segi KKN, korupsi, bad-governance dan lainnya; karena hendak menutupi kepentingan mereka yang sebenarnya. Seharusnya selain kita harus mendukung adanya sebuah pemerintahan yang bersih, akan tetapi kita juga harus menyalahkan sebuah sistem liberalisme ekonomi dan kapitalisme global. Baru itu seimbang namanya. Contoh kasus-kasus dampak globalisasi yang bisa kita catat adalah sebagai berikut:

1. Perampokan besar-besaran Bank Sentral

Ini sesungguhnya adalah skandal keuangan Bank Sentral terbesar di dunia. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, adalah skema program bail-out (penalangan) utang perbankan (swasta dan pemerintah) untuk dialihkan menjadi beban pemerintah lewat penerbitan obligasi. Ini adalah bagian dari program pemulihan krisis ekonomi Indonesia yang dipaksakan oleh IMF lewat LoI, bersama-sama dengan Bank Dunia dan ADB sejak bulan Oktober 1997. Semula BLBI bernama KLBI yang bersifat “Kredit”; kini diganti menjadi bersifat “Bantuan”, sehingga tidak jelas lagi aspek pertanggungjawabannya. BLBI secara jelasnya adalah bantuan dana yang diberikan oleh BI kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas, jadi merupakan utang bank-bank penerima kepada BI. Akan tetapi melalui program penjaminan pemerintah, hak tagih BI dialihkan kepada pemerintah. Untuk membayar hak tagih tersebut, pemerintah menerbitkan Surat Utang (Obligasi) senilai Rp 164,53 trilyun dan juga menerbitkan Surat Utang untuk penyediaan dana dalam rangka program penjaminan senlai Rp 53,77 trilyun.

Meskipun hakekatnya adalah pinjaman dengan persyaratan suku bunga, jangka waktu dan jaminan tertentu, pada akhirnya menjadi pengurasan uang negara yang diduga dilakukan baik oleh bank penerima maupun oleh pejabat-pejabat BI sendiri. Pengurasan tersebut diperkirakan telah mencapai Rp 144,53 trilyun (per-29 Januari 2000). Laporan audit investigasi BPK tanggal 31 Juli 2000 mengungkapkan dugaan penyimpangan tersebut. Potensi kerugian negara yang ditimbulkannya adalah Rp 138,44 trilyun (95,78%) dari dana penyaluran BLBI. Sementara penyimpangan dari bank penerima dana BLBI berupa berbagai pelanggaran yang mencapai nilai Rp 84,84 trilyun (59,7%) dari dana BLBI, dilakukan oleh 48 bank penerima. Sementara itu kerugian dan dampaknya terhadap APBN juga luar biasa. Pemerintah dengan ini mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran dan bunga obligasi tersebut, yang dibayar dari dana APBN. Di tahun 2001 diperkirakan angsuran dan bunga obligasi tersebut mencapai Rp 55,7 trilyun, artinya sekitar 18,9% dari APBN hanya akan dipakai untuk membayar beban utang BLBI. Sementara bila kita tengok pengeluaran APBN untuk keperluan subsidi masyarakat hanya mencapai 16,4% (Rp 48,2 trilyun) dan untuk keperluan pembangunan hanya 11,3% (Rp 33,3 trilyun). Dengan skandal keuangan BLBI ini, yang disarankan oleh IMF, maka telah mengorbankan berbagai subsidi yang seharusnya diterima oleh rakyat lewat APBN.1

2. Tambal sulam kemiskinan lewat utang

Program pinjaman dari Bank Dunia dan ADB dengan nama SSNAL (Social Safety Net Adjustment Loan) atau pinjaman untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang dilaksanakan sejak terjadinya krisis. Besarnya US$ 600 juta yang tahap pertamanya telah dikucurkan sebesar US$ 300 juta pada Januari 2000. Merupakan politik etis dari Bank Dunia agar krisis yang terjadi tidak menyebabkan kerusakan yang tidak diinginkan yang bisa merugikan kepentingan Bank Dunia sendiri. Sejak awal telah ditentang oleh para aktivis, karena hanya menambah beban utang dan bersifat tambal sulam. Skema program JPS ini dibagi ke dalam 12 program, diantaranya OPK (Operasi Pasar Khusus), PDM-DKE (Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Ekonomi), DBO (Dana Bantuan Operasional), dan PKP (Padat Karya Perkotaan). Sampai tahun anggaran 1999/2000 program JPS telah menghabiskan dana Rp 15 trilyun.

Dalam kenyataannya, terbukti terjadi banyak penyimpangan. Salah satu bukti yang jelas adalah sebesar Rp 8 trilyun dari Rp 17,9 trilyun dana JPS di tahun anggaran 1998/1999 malah digunakan untuk kampanye otonomi luas Timor Timur dan Kampanye Pemilu 1998. Demikian pula, dugaan penyelewengan dana JPS tahun 1999/2000 hampir sebanyak Rp 4,5 milyar dana OPK dan Rp 500 juta dana PDM-DKE untuk 15 propinsi di Indonesia, di mana sebagian besar penyelewengan (49%) terjadi di tingkat kecamatan. Demikian pula dari hasil audit BPK, ditemukan bahwa dana JPS bidang pendidikan tahun 1998/1999 dan 1999/2000 terdapat pengeluaran sebesar Rp 5,4 milyar yang diragukan kebenarannya, dan terdapat dana untuk Beasiswa dan Dana Bantuan Operasional (DPO) sebesar Rp 12,3 milyar yang tidak disalurkan ke siswa dan sekolah. Juga ditemukan 21 kasus yang merugikan negara sebesar Rp 1,5 milyar, kekurangan penerimaan negara sebesar Rp 75,6 juta, dan uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan (6 temuan) sebesar Rp 227,9 juta. Meskipun jelas ada banyak penyimpangan, Bank Dunia dan pemerintah terus melanjutkan program ini. Baru kemudian setelah terlihat bahwa program ini dapat menghancurkan kredibilitas Bank Dunia sendiri, akhirnya pada Juli 2001 oleh Bank Dunia program ini dibatalkan sama sekali.

3. Penghancuran ketahanan pangan

Lewat LoI Oktober 1997 dan MEFP 11 September 1998, IMF menuntut diberlakukannya tariff impor beras sebesar 0%. Ini juga berlaku bagi jagung, kedele, tepung terigu dan gula. Selain itu LoI juga mengatur agar BULOG tidak lagi mengurus kestabilan harga pangan dan agar melepaskannya ke mekanisme pasar. BULOG dibatasi menjadi sebatas perdagangan beras, itupun harus bersaing dengan pedagang swasta. Demikian pula BULOG harus mengambil pinjaman dari bank komersial, tidak lagi dari dana BLBI yang sangat ringan. Liberalisasi juga telah diberlakukan dalam hal harga pupuk dan sarana produksi padi lainnya yang tidak lagi disubsidi pemerintah, melainkan diserahkan pada mekanisme pasar. Sementara itu subsidi petani lewat KUT (kredit usaha tani) hanya sebesar Rp 1,8 trilyun (bandingkan dengan dana BLBI). Dengan demikian kini petani menghadapi harga produksi yang mahal, sementara harga jual padi hancur. Liberalisasi pertanian sebenarnya juga bagian dari ratifikasi Indonesia atas Agreement on Agriculture (AOA) dari WTO, yang mengatur penghapusan dan pengurangan tarif serta pengurangan subsidi.

Sejak itu masuklah secara besar-besaran impor beras dari luar dengan harga lebih murah dari beras hasil petani lokal. BULOG dan pihak swasta kini berlomba untuk mendatangkan beras dari mancanegara. HKTI mencatat bahwa hingga akhir Maret 2000, beras impor yang masuk ke Indonesia mencapai 9,8 juta ton, 6 juta ton diantaranya sudah masuk pasar. Padahal produksi beras dalam negeri sekitar 30 juta ton, sementara kebutuhan nasional diperkirakan mencapai 32 juta ton; sehingga sebenarnya Indonesia hanya membutuhkan impor 2 juta ton. Karena jeritan para petani dan kritik yang berdatangan, akhirnya bea masuk impor dinaikkan menjadi 30%, itupun semula IMF berkeberatan. Akan tetapi ternyata hal ini tetap bukan penghalang bagi importir untuk mengimpor beras dari Thailand, Vietnam dan Australia dengan tetap meraih untung. Harga beras impor dari Thailand misalnya, setelah keluar dari Tanjung Priok dijual Rp 1.600/kg, dan beras dari Australia dijual Rp 1.400/kg; dan tetap masih meraih laba sekitar Rp 600. Meskipun kemudian pemerintah menghentikan impor beras pada Maret 2000, ternyata belum dapat mengangkat harga gabah di tingkat petani. Beras impor terus saja masuk dengan deras. Akibatnya yang parah, adalah harga padi lokal terus merosot tajam, sehingga kini hanya mencapai sekitar Rp 600/kg. Padahal harga pupuk sudah sekitar Rp 700/kg. Inilah awal dimulainya tragedi kehancuran ketahanan pangan Indonesia, bila tidak ada langkah-langkah protektif dengan segera. Petani pedesaan mengalami kebangkrutan dan akan menyebabkan kerawanan ekonomi masyarakat pedesaan yang tak terkira. Dengan liberalisasi pertanian ini, maka akan habislah petani Indonesia dilibas oleh TNC dan importir besar.2

4. Penciptaan pasar tanah

Pemerintah (dan BPN) bersama dengan Bank Dunia dan AusAid sedang menjalankan suatu mega-proyek yang disebut sebagai Land Administration Project (LAP). Ini adalah suatu proyek ambisius mengenai deregulasi pertanahan dengan istilah “Land Resource and Management Planning” yang akan berlangsung selama 25 tahun (1995-2020) yang hendak merancang suatu desain perubahan manajemen dan administrasi pertanahan yang tujuan akhirnya adalah terciptanya pasar tanah (land market). Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap setiap lima tahun. LAP I (1995-2000) menelan biaya sebesar US$ 140,1 juta, didanai dari anggaran nasional sebesar US$44,9 juta (32%), pinjaman dari Bank Dunia US$ 80 juta (57%) dan sisanya US$ 15,2 juta (11%) adalah grant dari AusAid. Meskipun program ini telah ditentang oleh aktivis, akan tetapi mereka tetap jalan terus. Terakhir LAP II akan kembali dilaksanakan, dan akan mulai memasukkan obyek tanah masyarakat adat, karena sudah adanya pilot proyek sebelumnya yang dijalankan di Sumatera Barat. Rencananya LAP II akan bernilai sebesar US$ 110 juta, yaitu US$ 20 juta dari pemerintah Indonesia dan US$ 90 juta dari pinjaman Bank Dunia.

Pelaksanaan LAP I, sebagaimana sudah diduga, telah menimbulkan banyak masalah. Registrasi tanah LAP I yang katanya menggunakan prinsip transparansi, partisipasi dan kontrol masyarakat, ternyata tidak terjadi. Penemuan di lapangan oleh KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria) memperlihatkan adanya peluang bagi petugas untuk korupsi dan menipu warga. Warga juga tidak mengetahui keberadaan LAP sampai petugas BPN datang mengukur tanah mereka. Juga tidak ada standard biaya registrasi. Sebuah kasus di Depok, warga dikenakan biaya Rp 50.000, sementara kwitansi dari BPN hanya tertera Rp 11.500. Bahkan hasil analisis dari Bank Dunia sendiri berjudul “The Social Assessment of the Land Certification Program: The Indonesia Land Administration Project”, LAP I mempunyai banyak masalah, diantaranya adalah: proyek tersebut tidak sustainable, karena 62% dari Tim Ajudikasi Tanah telah bubar sesudah proyek selesai. Selain itu di Jawa ada jutaan hektar tanah yang merupakan “residual claims”, yaitu tanah yang diambil secara paksa dari rakyat pada zaman Orde Baru. Masalah “residual claims” ini seharusnya diselesaikan terlebih dahulu, sebelum ada proses sertifikasi. LAP I juga mempunyai dampak negatif terhadap kaum perempuan, karena nama-nama perempuan tidak dimasukkan di dalam sertifikat tanah. Sementara itu BPN berkilah mengenai beban hutang. Menurutnya pembayaran utang akibat program LAP ini akan diambil dari pemasukan UU PHTB (Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), di mana ditentukan setiap transaksi tanah atau bangunan senilai di atas Rp 30 juta sejak Januari 1998 akan dikenai pajak 5%. Dengan demikian, rakyat kembali yang akan dibebankan pembayaran utang. Secara keseluruhan, LAP akan meliberalisasi pertanahan di Indonesia, karena tanah kini dijadikan obyek komoditas (barang dagangan). Dampaknya, tanah akan dijadikan obyek penguasaan pemodal besar dan TNC, dengan legalitas yang dijamin.3

5. Penguasaan air minum

Air minum telah dijadikan incaran banyak TNC dunia. Sektor Air disebut juga sebagai “emas biru” (blue gold), merupakan sektor yang strategis sekaligus bisnis besar. Liberalisasi air didorong pula oleh Bank Dunia. Dalam laporannya tentang kerangka kebijakan untuk sektor air di perkotaan (Urban Water Supply Sector Policy Framework), Bank Dunia merekomendasikan agar Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya – milik Pemda DKI – diswastakan. Tujuannya untuk meringankan beban utang pemerintah. Dengan itu, Bank Dunia lalu memberikan pinjaman sebesar Rp 2,4 trilyun untuk pengembangan Jakarta, termasuk di dalamnya untuk pembiayaan pengelolaan air minum. Hasilnya tanggal 12 Juni 1994, dikeluarkan instruksi presiden (Suharto) untuk mengalihkan pengelolaan usaha air minum di Jakarta dan sekitarnya kepada swasta (privatisasi). Proses privatisasi ini melalui proses KKN, di mana akhirnya dikuasai oleh PT Kekarpola Airindo milik Sigit Harjojudanto dan Bambang Trihatmojo yang menggandeng perusahaan air Inggeris, Thames Water International (TWI); dan oleh PT Garuda Dipta Semesta milik Anthony Salim yang menggandeng perusahaan air dari Perancis, Lyonnaise des Eaux (LDE). Padahal privatisasi ini jelas-jelas melanggar Konstitusi UUD 45 pasal 33 dan UU No. 1 tahun 1961 yang melarang swastanisasi bisnis air minum. Setelah Suharto turun tahta, akhirnya diambil alih oleh Pemda Jakarta lewat instruksi Gubernur Sutiyoso No. 131 tanggal 22 Mei 1998, tetapi dua perusahaan asing tersebut semakin dikukuhkan sebagai pengelola. Dua perusahaan asing tersebut kemudian berganti nama menjadi PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT Thames PAM Jaya (TPJ). Pemda DKI mengambil alih dengan saham 10 persen, sementara Thames dan Lyonnaise sebagai pemilik saham mayoritas yaitu 90%. Mereka juga mendapatkan hak eksklusif untuk mengelola seluruh asset PAM Jaya selama 25 tahun, tanpa perlu membangun jaringan infrastruktur dan pelanggan, sehingga bisa langsung menangguk keuntungan. Bayangkan saja captive market (pasar yang sudah pasti) dari PAM Jaya, yaitu 2,3 juta pelanggan.

Akan tetapi dalam penetapan harga air untuk semester I tahun 1999, PT TPJ menetapkan harga Rp 2.400 per-meter kubik, dan Palyja Rp 2.900 pe-meter kubik. Padahal harga jual air PAM Jaya ke konsumen jauh di bawah itu, yakni Rp 2.130 per-meter kubik. Hasilnya, kekurangan tersebut harus ditutupi oleh perusahaan daerah ini. Sampai Oktober 2000, defisit yang harus ditanggung pemerintah adalah sebesar Rp 86,4 milyar dengan beban utang Rp 394,6 milyar. Jadi alhasil sebenarnya pemerintah mensubsidi rakyat atau mensubsidi TNC? Dan siapa yang membayar semua itu? Sampai kini pun layanan dan harga air tetap tidak memuaskan. Akan tetapi PAM kini tidak bisa berbuat apa-apa, karena sudah terikat kontrak selama 25 tahun. Serikat Pekerja PAM yang juga telah berjuang untuk menentang proses ini, justru 20 aktivisnya ditahan dan terus-menerus ditekan. Meskipun sudah berjuang lebih dari dua tahun, nampaknya TNC dan pemerintah jalan terus. Nampaknya proses privatisasi ini akan menjadi contoh bagi privatisasi air minum berikutnya di daerah-daerah lain.4

6. Mafia Utang lewat Kredit Ekspor

Fasilitas kredit ekspor disediakan oleh ECA (Export Credit Agencies and Investment Insurance Agencies), yang merupakan badan milik pemerintah di negara-negara maju. Perannya adalah merealisasikan berbagai proyek investasi dan infrastruktur berskala besar di negara-negara berkembang. Badan ini memberikan asuransi risiko politik apabila ada “jaminan balik” (counter guarantee) dari pemerintah Indonesia. Pemerintah diwajibkan untuk menjamin keamanan politik dan membayar kembali investasi yang sudah dikeluarkan apabila proyek gagal akibat situasi politik. Meskipun merupakan proyek antar swasta, tetapi karena dijamin oleh pemerintah, maka risiko hutang swasta bisa menjadi hutang pemerintah. Cara kerja ECA ini mirip mafia, karena di negara asalnya tidak dapat dikontrol parlemen, tidak transparan, dan tidak membuka informasi

kepada publik mengenai proyek-proyeknya. Sementara di Indonesia, mega proyek yang didanainya, adalah proyek-proyek berbiaya tinggi yang penuh dengan KKN. Di Indonesia proyek-proyek yang dibiayainya sebanyak 33 buah, yang biasanya merupakan mega-proyek milik konglomerat, kroni dan anak-anak Suharto. Diantaranya adalah berbagai pabrik pulp and paper, yaitu PT Tanjung Enim Lestari, PT Indah Kiat Pulp and Paper di Sumatera Selatan, dan PT Riau Andalan Permai di Riau; tambang tembaga dan emas PT Newmont Nusa Tenggara di Sumbawa; proyek PLTGU Paiton I di Jawa Timur; serta berbagai proyek semen, teknologi satelit, serta teknologi dan transport militer.

Dalam kenyataannya, semua mega-proyek ini bermasalah karena mark-up proyek dan korupsi besar-besaran; serta membawa bencana, karena merusak lingkungan, menggusur rakyat dan menambah beban hutang. Pada masa Suharto, dari tahun 1992-1996, hutang dari ECA sebanyak US$ 28,2 milyar, atau 24% dari stok hutang Indonesia.Tiga besar ECA yang aktif di Indonesia adalah Bank Exim Jepang (JEXIM, sekarang merger dengan OECF menjadi JBIC), Bank Exim AS, dan Hermes dari Jerman. JBIC (Japan Bank for International Cooperation) kini adalah ECA terbesar di dunia, yang juga mengelola proyek-proyek pinjaman bilateral pemerintah Jepang. JBIC mendanai 10 proyek besar di Indonesia, yaitu PLTGU Paiton, Tambang Batu Hijau, LNG Pertamina, Semen Indo-Kodeco, penyulingan minyak Pertamina, Indocement, proyek listrik Jawa dan Jawa Barat, listrik Tambak Lorok, Tanjung Enim Lestari pulp and paper, dan tambang INCO. ECA kini cenderung semakin menggantikan mekanisme ODA (Overseas Development Assistance), karena besarnya kepentingan TNC-TNC di negara maju untuk mengerjakan berbagai mega-proyek infrastruktur lewat pembiayaan bilateral maupun multilateral. ECA juga aman bagi TNC, karena akan digaransi oleh pemerintah. Artinya rakyat juga yang harus membayar hutangnya.5

7. Penjarahan kekayaan intelektual masyarakat/komunitas

Perjanjian TRIPs (Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights), salah satu perjanjian di dalam WTO, telah diratifikasi oleh pemerintah. Ini adalah perjanjian HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) terkait perdagangan, yang memberikan hak istimewa bagi individu atau perusahaan atas karya ciptanya, dalam bentuk Paten, Merk, dan Hak Cipta; juga untuk Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, dan Indikasi Geografis. Indonesia telah membuat 5 UU HAKI sebagaimana di atas, karena harus bersesuaian dengan TRIPs. Dengan UU Paten, maka berbagai barang temuan dapat dikuasai siapa saja yang mendaftarkannya terlebih dahulu. Syaratnya adalah merupakan temuan baru, mengandung langkah inovatif, dan dapat diterapkan dalam industri (produksi massal). Paten atas makhluk hidup, yaitu mikro-organisme dan jasad renik juga dapat dipatenkan. Ini adalah kepentingan TNC bioteknologi yang telah memantenkan berbagai benih dan tanaman hasil rekayasa genetik. Dengan TRIPs ini maka akan terjadi bahaya besar lewat pematenan atas kekayaan intelektual milik publik /komunitas. HAKI komunitas dapat saja dirampok oleh perusahaan-perusahaan asing maupun para peneliti/individu, dengan sekedar merubah proses dan produknya. Ini disebut sebagai bio-piracy (pembajakan hayati).

Hal ini telah terjadi dengan rempah-rempah Indonesia. Perusahaan kosmetik besar Jepang, Shiseido, telah mematenkan kosmetiknya yang berasal dari berbagai bahan rempah di Indonesia, seperti kayu rapet, kemukus, lempuyang, pelantas, pulowaras, diluwih, cabe jawa, brotowali, kayu legi, dan bunga cangkok. Sementara itu Tempe, makanan tradisional Jawa, juga telah dipatenkan. Tercatat ada 19 paten tentang tempe, di mana 13 buah paten adalah milik AS, yaitu: 8 paten dimiliki oleh Z-L Limited Partnership; 2 paten oleh Gyorgy mengenai minyak tempe; 2 paten oleh Pfaff mengenai alat inkubator dan cara membuat bahan makanan; dan 1 paten oleh Yueh mengenai pembuatan makanan ringan dengan campuran tempe. Sedangkan 6 buah milik Jepang adalah 4 paten mengenai pembuatan tempe; 1 paten mengenai antioksidan; dan 1 paten mengenai kosmetik menggunakan bahan tempe yang diisolasi. Paten lain untuk Jepang, disebut Tempeh, temuan Nishi dan Inoue (Riken Vitamin Co. Ltd) diberikan pada 10 Juli 1986. Tempe tersebut terbuat dari limbah susu kedelai dicampur tepung kedele, tepung terigu, tepung beras, tepung jagung, dekstrin, Na-kaseinat dan putih telur. Demikian pula kasus pematenan disain kerajinan perak hasil kerja Suwarti di Bali, oleh pengusaha asal AS. Justru kemudian Suwarti yang dituntut oleh pengusaha tersebut, ketika dia masuk ke pasar Amerika. Suwarti tidak bisa berbuat apa-apa, karena biaya peradilan HAKI sangat mahal untuk pengrajin seperti dirinya. Ini adalah kasus nyata pembajakan HAKI komunitas Indonesia oleh pemodal besar. Kecenderungan ini akan semakin meningkat. Padahal bagi orang Indonesia, berbagai kekayaan budaya itu tidak mungkin dipatenkan, karena merupakan milik publik. Dalam kasus lain, paten atas benih dan tanaman transgenik oleh TNC, akan mengancam keberlangsungan benih tradisional dan kelestarian tanaman. Petani akan semakin tergantung kepada benih-benih milik TNC. Di lain pihak, TNC tersebut akan masuk langsung untuk menanamnya di negara bersangkutan, sebagaimana yang terjadi dengan kasus Monsanto yang menanam kapas Bt di Sulawesi Selatan. Pertanian lama-kelamaan akan menjadi lahan bisnis dan monopoli (paten) teknologi oleh TNC-TNC.

D. GLOBALISASI UTANG

Mekanisme globalisasi yang juga merupakan bentuk kolonialisme baru adalah utang. Utang pada dasarnya bukanlah sebuah kedermawanan atau bantuan negara maju kepada negara berkembang. Kebalikannya, utang merupakan bagian utama dari kolonialisme baru. Semenjak 1950-an, sudah disadari bahwa utang merupakan instrumen bagi pendiktean kepentingan negara-negara Barat kepada negara kiskin peminjamnya. Meskipun dalihnya adalah bunga lunak yang meringankan, kenyataannya nilai politisnya jauh lebih besar. Jadi nilai dominasi negara maju untuk mendikte apa yang boleh dan apa yang tidak, atau kebijakan apa yang baik dan apa yang buruk bagi mereka, merupakan dasar dari strategi pembangunanisme yang salah kaprah. Utang merupakan alat ampuh hegemoni negara Barat atas klien-kliennya, sehingga posisi negara-negara miskin tersebut ada di bawah (disubordinasi). Utang telah memainkan peran yang luar biasa dalam menjaga suatu negara tunduk pada orbit kapitalisme Barat.

Utang juga menguntungkan, karena tingkat pengembaliannya lebih pasti ketimbang utang komersial, karena dijamin negara. Negara pasti membayar. Utang adalah bisnis yang stabil. Dan makin lama jangka waktu peminjamannya, maka semakin menguntungkan, karena berarti pokok dan bunganya akan berlipat-lipat dalam jangka waktu lama. Dalih bahwa bunga utang dari Bank Dunia dan IMF sangat ringan, juga menyesatkan. Saat ini bunga utang komersial di tingkat domestik negara-negara Barat juga kecil, berkisar antara 2-5%; bahkan di Jepang pernah bunga utang bank komersial sampai minus. Jadi dengan memberikan utang kepada negara-negara berkembang, mereka sebenarnya diuntungkan. Mereka memang harus mencari pasar di luar, karena pasar domestik mereka stagnan. Apalagi dana pensiun dan dana-dana yang parkir dari orang-orang kaya negara berkembang tidak bisa diserap oleh mereka, sehingga mereka harus mencari peminjam di luar negeri mereka. Utang juga menghidupkan perekonomian mereka sendiri, karena berarti terbuka luas order untuk perusahaan-perusahaan di negara maju. Ini karena utang tidak berbentuk tunai dan juga tidak bebas digunakan. Utang adalah in-natura (barang) dan mengikat (tied-aid) dalam arti penggunaannya harus sesuai dengan kepentingan si pemberi pinjaman. Ini berarti supplier-nya harus dari negara pemberi utang, barang-barangnya juga sama, harus dibeli dari negeri si pemberi utang. Begitu pula dengan konsultan-konsultannya, harus dari mereka juga. Jadi utang pada dasarnya memberi penghidupan kepada mereka sendiri. Yang disebut sebagai bantuan atau grant jumlahnya sangat kecil, dan hanya dipakai sebagai “pancingan” atau gula-gula pemikat untuk proyek utang yang lebih besar. Grant juga dipakai untuk memastikan bahwa si penghutang betul-betul akan membayar utangnya. Utang juga tutup mata mengenai korupsi, yang penting “business must go on”. Jadi pada dasarnya korupsi direstui, karena mereka terus saja mengucurkan utang, meskipun tahu bahwa setiap tahun uang pinjaman tersebut bocor. Utang dengan demikian adalah sebuah bisnis kotor, dan juga kepanjangan bagi kolonialisme baru.

Contohnya adalah mengenai dana pinjaman yang diorganisir IMF sebesar US$ 43 milyar, disebutkan sebagian besar akan digunakan untuk membiayai defisit perkiraan berjalan dalam neraca pembayaran. Ini artinya, menurut Sritua Arief, sebagian besar akan digunakan untuk membiayai kepentingan asing dalam impor, repatriasi keuntungan investasi asing, bunga hutang luar negeri, dan jasa-jasa asing lainnya. Jadi utang ini kembali dinikmati oleh pihak asing dan bebannya ditanggung rakyat Indonesia. Ini sama dengan penggunaan pinjaman dari ADB untuk Indonesia sebesar US$ 1,5 milyar, di mana sebesar US$ 1,4 milyar harus digunakan untuk impor. Kata Sritua, “Sungguh ketololan luar biasa jikalau pemerintah Indonesia mengucapkan ‘matur nuwun’ atau ‘hatur nuhun’ kepada IMF”. Demikian pula keadaan yang sama berlaku untuk pinjaman CGI. Adalah naif pernyataan yang menyatakan bahwa seluruh pinjaman akan masuk menjadi penerimaan dalam APBN dan akan dikonversikan ke Rupiah sehingga Rupiah membanjir. Sebagaimana diketahui ada tiga komponen pokok dalam pinjaman CGI, yaitu pinjaman program, technical assistance dan pinjaman untuk memperkuat cadangan devisa. Pinjaman program terdiri dari nilai barang-barang keperluan proyek yang diimpor dari negara kreditor, di mana nilai sebenarnya kita tidak tahu. Technical assistance adalah nilai jasa-jasa asing, yaitu para konsultan asing yang bergentayangan di Indonesia dan pembayaran atas jasa-jasa para birokrat asing yang mengelola pinjaman. Sedangkan pinjaman untuk memperkuat cadangan devisa masuk menjadi cadangan pinjaman (borrowed reserve) di Bank Indonesia dan terbenam di sana. Arti ini semua, katanya, adalah Indonesia kembali di bawah kekuasaan asing!

Contoh lain adalah program bail-out (penalangan) utang swasta yang diambil-alih oleh pemerintah, seperti dengan obligasi rekap hasil dari BLBI kepada para konglomerat Indonesia, yang akhirnya berbuah pada utang domestik Indonesia yang menggelembung hingga mencapai Rp 600 trilyun sekarang ini. Bayangkan dahsyatnya utang ini. Pada tahun 2038, menurut scenario yang telah diteliti BPPN, maka utang Indonesia akan membengkak menjadi Rp 13.000 trilyun! Ini angka fantastis luar biasa, yang bukan pendapatan, tetapi utang. Jadi Indonesia sudah pasti nanti suatu waktu akan bangkrut karena tidak mampu bayar utang dalam negerinya sendiri. Tetapi siapa yang bertanggungjawab? Tidak lain adalah IMF. Mengapa? Karena IMF-lah yang memaksakan diadakannya kebijakan bail-out tersebut. Kebijakan bail-out ini adalah resep generic yang dipaksakan IMF dimana-mana, mulai dari Mexico dan Argentina, sampai Korea dan Thailand. Untuk apa? Untuk membayar utang ke kreditor, yaitu para perbankan asing, lembaga-lembaga keuangan internasional dan negara-negara kreditor. Sedangkan ini berarti beban dialihkan ke rakyat, mereka tidak mau tahu. Pokoknya piutang mereka selamat. Bisnis mereka tidak terganggu. Inilah inti dari krisis ekonomi sekarang. Bukan problem insolvency (ketidakmampuan membayar), tetapi problem likuiditas (keuangan). Utang membengkak karena anarkisme pasar, yaitu volatilitas pasar uang. Utang jangka pendek tiba-tiba membengkak sehingga tidak mampu dibayar, karena kurs uang mudah digoyang dan dijadikan ajang spekulasi mengeruk keuntungan. Hal ini didiamkan saja oleh otoritas keuangan dunia, yaitu IMF, bahkan dijaga ketat agar para pemodal tetap bisa mengeruk keuntungan sebesar-besarnya, dengan korban perekonomian kecil-kecil di negara berkembang. IMF memaksakan 0bligasi rekap, memaksakan BLBI, memaksakan adanya BPPN; yang kesemuanya untuk melayani dipastikannya membayar utang saja. Sungguh ironis! Privatisasi dilakukan agar mampu membayar utang, bukan untuk menciptakan kesejahteraan. Semua hal dilakukan untuk bayar utang luar negeri dan dalam negeri, tidak lagi untuk pembangunan. Dan pemerintah kita tetap seperti budak hamba sahaya, yang sudah babak belur, masih setia pada tuannya dan tetap menganggap harus terus dengan tuannya itu karena merasa hidupnya bisa selamat. Kezaliman luar biasa bila skenario utang Rp 13.000 trilyun itu didiamkan saja, dan masih saja mau ikut dengan skema IMF itu. Jangan heran, bila tidak lama lagi Indonesia akan default, akan bangkrut, karena tidak mampu membayar, persis sama seperti Mexico atau Argentina; dan setelah itu kita akan menggadaikan negeri ini pada ekonomi asing.

E. GLOBALISASI PRIVATISASI

Bentuk nyata Globalisasi adalah privatisasi. Privatisasi atau swastanisasi secara umum berarti pengalihan BUMN kepada perusahaan swasta. Akan tetapi kini arti privatisasi lebih luas dari sekedar penjualan asset publik lewat lelang publik atau penjualan langsung, yaitu termasuk juga berbagai cara lain, seperti pemberian sub-kontrak dan konsesi dari jasa pemerintah; perjanjian lisensi; kontrak manajemen; perjanjian penyewaan usaha, peralatan atau asset; penjanjian usaha patungan (joint-venture); serta skema BOT (Build-Operate-Transfer). Privatisasi baru berkembang pesat dalam 15 tahun terakhir ini, khususnya setelah Bank Dunia menjalankan program penyesuaian sruktural (structural adjustment) dan setelah IMF menjalankan program poverty reduction and growth facility (PRGF) di tahun 1980-an. Kedua lembaga ini menekankan kepada liberalisasi perdagangan, pengurangan defisit anggaran, dan memperbaiki kemampuan pemerintah dalam membayar utang-utangnya. Dari sinilah privatisasi dijadikan sebagai pilihan strategi global; dan sejak itu dijalankan oleh berbagai negara berkembang, khususnya yang menderita ketidakseimbangan ekonomi makro dan terlilit hutang. IMF secara instrumental menerapkannya melalui Letter of Intent, sementara Bank Dunia menyediakan pinjaman khusus untuk proyek-proyek privatisasi lewat asistensi teknis dan finansial.

Privatisasi dalam kenyataannya bukan sekedar mengatasi masalah fiskal, tetapi adalah komponen utama dari sebuah paradigma governance baru, yang disebut neo-liberal: yaitu tuntutan akan efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang saat ini dianggap berada di bawah standard dan mengalami tekanan anggaran. Privatisasi adalah paradigma korporatis, berorientasi ke pasar, mencari keuntungan, dan meminimalkan peran negara dalam perekonomian. Dalam prakteknya, privatisasi adalah penjualan asset-asset pemerintah secara murah kepada pihak swasta, bahkan asset yang termasuk hajat hidup publik, seperti air, listrik, jalan raya dan lain-lain. Dalam periode antara tahun1988-1995 penerimaan pemerintah negara berkembang dari penjualan perusahaan-perusahaan negara berjumlah US$ 132 milyar, yang berasal dari pengalihan kontrol atas 3.800 perusahaan dari tangan pemerintah kepada swasta. Pada periode yang sama pula terjadi kenaikan jumlah negara yang menjalankan privatisasi, dari 14 negara menjadi 60 negara. Laporan Bank Dunia menyebutkan bahwa pada awal 1990-an saja sudah ada 80 negara yang disebut “launched ambitious efforts to privatise their state owned companies”, dengan nilai penjualan mencapai US$ 185 milyar pada tahun 1990. Di Amerika Latin, privatisasi sektor infrastruktur didominasi oleh perusahaan penyedia jasa telekomunikasi, energi, transportasi dan pengairan. Sedangkan di Asia Tengah dan Eropa Timur, pelepasan kontrol pemerintah banyak terjadi di sektor industri manufaktur, seperti baja dan kimia. Hal lainnya yang terkait, adalah privatisasi mendorong perusahaan-perusahan tersebut untuk merampingkan strukturnya melalui pengurangan staf dan pekerja secara tajam.

Bagi Indonesia privatisasi sudah dijalankan sejak jaman Suharto, yaitu dengan alasan bagi pengikutsertaan pihak swasta di berbagai bidang usaha dalam pengembangan infrastruktur untuk kepentingan umum. Dalam kenyataannya privatisasi tersebut dimaksud untuk memfasilitasi penguasaan ekonomi kepada para Konglomerat kroni-kroni Suharto dan kepada perusahaan-perusahaan milik Cendana (keluarga Suharto). Di tahun 1980-an dimulai penerbitan beberapa UU, PP dan Keppres, yaitu: UU No. 15 tahun 1985 tentang ketenagalistrikan; Keppres No. 15 tahun 1987 tentang Jalan Tol; UU No. 3 tahun 1989 tentang Telekomunikasi; UU No. 13 tahun 1992 tentang Perkeretaapian; UU No. 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; UU No. 15 tahun 1992 tentang Penerbangan; dan UU No. 21 tahun 1992 tentang Pelayaran. Intinya peraturan-peraturan tersebut memungkinkan perusahaan-perusahaan swasta ikut serta dalam penyelenggaraan jasa di berbagai bidang usaha. Selanjutnya peran swasta asing didorong lebih lanjut lewat PP No. 20 tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang Didirikan Dalam Rangka PMA. Dengan berbagai peraturan yang memudahkan privatisasi tersebut, maka sejak itu berbagai BUMN strategis mulai dikuasai perusahaan asing, seperti dalam kasus Paiton dengan PLN, Palyja dan Thames Jaya dengan PDAM, Cemex dengan Semen Gresik, dan Grosbeak dengan JICT. Ternyata privatisasi tersebut menyebabkan banyak kasus sengketa/ perselisihan antara pihak pemerintah atau Serikat Pekerja di BUMN dengan pihak asing. Demikian pula sejak adanya reformasi, terkuak banyaknya praktek KKN dalam privatisasi tersebut. Oleh karenanya di tahun 1998 dikeluarkan Keppres No. 72 tahun 1998 tentang Tim Evaluasi Privatisasi BUMN dengan mencabut Keppres No. 55 tahun 1996 tentang Tim Privatisasi BUMN. Akan tetapi hasil kerja Tim Evaluasi tersebut tidak pernah terdengar.

Akibat krisis ekonomi 1997 yang terus berlanjut, maka Indonesia sudah terjebak hutang dan mengalami krisis utang. Kini berdasarkan conditionalities yang diterapkan oleh Bank Dunia, ADB dan IMF, maka pemerintah diminta untuk menjual 144 BUMN-nya. Privatisasi BUMN masuk di dalam persyaratan pinjaman yang dituntut oleh IMF untuk memulihkan perekonomian Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Letter of Intent. Privatisasi di sini diartikan sebagai proses swastanisasi BUMN, di mana pemilikan sahamnya sebagian besar dikuasai oleh swasta atau pengelolaan operasionalnya dilakukan dengan cara kerjasama antara pemerintah dengan investor swasta. Dalam LoI IMF tanggal 15 Januari 1998 butir no. 5 disebutkan bahwa “… the 49 percent limit on foreign holdings of listed shares was abolished”. Menyangkut privatisasi perbankan, dalam butir no. 26 disebutkan: “With technical assistance from the World Bank, the government has also taken steps to resolve the problems of the state banks and ensure their safety and soundness. The aim of this program is to improve their efficiency and subsequently privatise them…The state banks will not be recapitalised except in conjunction with privatisation.” Sementara poin no. 27 dituntut: “In support of the ultimate goal of full privatisation of all state banks, the government will introduce legislation by the end-June 1998 to amend the Banking law in order to remove the limit on private ownership”. Dalam hal sektor listrik, LoI IMF tanggal 14 Mei 1999 butir 37 disebutkan: “the government is overseeing PLN’s restructuring effort. A working group of senior government and PLN officials is defining the framework of principles within which PLN conducts the renegotiations of contracts with independent power producers (IPPs) and to ensure that fair, well-structured, and transparent procedures are followed. However, all negotiations with the IPPs are being conducted by PLN on a commercial basis, without direct government involvement”.

Tuntutan dari IMF, Bank Dunia dan ADB tersebut pada akhirnya melahirkan Keppres No. 96 tahun 2000. Dalam Keppres tersebut ditetapkan daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan patungan antara modal asing dan modal dalam negeri, di mana dibagi ke dalam dua kelompok: (a) kepemilikan saham warga negara / Badan Hukum Asing maksimal sebesar 95%; dan (b) kepemilikan saham warga negara / Badan Hukum Asing maksimal sebesar 45%. Dari daftar itu, hanya tinggal dua bidang usaha yang masih terlindungi dalam arti saham asing dibatasi maksimal 45%, yaitu bidang usaha telekomunikasi dan angkutan udara niaga berjadwal/tidak berjadwal. Bidang-bidang lain sudah terbuka untuk dikuasai badan asing, meskipun itu menyangkut bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak sekalipun. Keppres no. 96 tahun 2000 ini adalah dasar dari dijalankannya privatisasi BUMN di Indonesia saat ini.

Peraturan terakhir ini dengan sendirinya telah menabrak UUD 1945 pasal 33 yang dalam penjelasannya menyebutkan: “Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang-seorang”. Demikian pula dalam UU no. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) tetap jelas dinyatakan bidang-bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing secara penguasaan penuh, yaitu bidang-bidang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Menurut pasal 6 UU PMA tersebut adalah sebagai berikut: (1) pelabuhan-pelabuhan; (2) produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk umum; (3) telekomunikasi; (4) pelayaran; (5) penerbangan; (6) air minum; (7) kereta api umum; (8) pembangkit tenaga atom; (9) media massa; (10) dan bidang-bidang yang meduduki peranan penting dalam pertahanan negara antara lain produksi senjata, mesiu, alat-alat peledak dan peralatan perang dilarang sama sekali bagi modal asing.

Dalam perkembangannya, pemerintahan Megawati kembali membentuk Kementerian Pendayagunaan BUMN, dengan target-target sebagaimana yang dikehendaki di dalam LoI IMF tanggal 27 Agustus 2001 pada butir 6, yaitu “Pemerintah berupaya melaksanakan program privatisasi yang telah disusun dengan persetujuan DPR. Program privatisasi tahun 2001 telah dipublikasikan 6 Agustus 2001 dan diharapkan menghasilkan Rp 6,5 trilyun. Pemerintah akan memusatkan privatisasi pada perusahaan di bidang telekomunikasi, industri, transportasi, dan pertanian”. Nyatanya program privatisasi tahun 2001 kembali nihil. Ini tidak lepas dari adanya tentangan di masyarakat, baik itu yang berasal dari kalangan status-quo yang merasa terancam posisinya, kalangan pekerja yang terancam dengan PHK, kalangan masyarakat daerah yang merasa asset BUMN-nya bisa hilang, kalangan ornop yang selalu menyuarakan penentangannya terhadap ide privatisasi dan berbagai kalangan lain di masyarakat. Ini merupakan kekuatan beragam di masyarakat yang tidak menghendaki adanya privatisasi.

F. GLOBALISASI PERDAGANGAN

Isu-isu perdagangan global akhir-akhir ini semakin menonjol, terutama setelah Konferensi WTO ke-III di Seattle tahun 1999. Kenyataannya, perdagangan yang diatur oleh GATT (General Agreement on Trade and Tariffs) dengan yang sekarang diatur oleh WTO (World Trade Organization) mengalami perubahan luar biasa. Perdagangan yang diatur oleh WTO sejak berdirinya, 1994, merambah ke bidang-bidang non-perdagangan. Ini dapat dilihat dari adanya TRIPs (Trade Related Aspect of Intellectual Property’s Rights), TRIMS (Trade Related Investment Measures), AOA (Agreement on Agriculture) maupun New Issues yang sejak Konferensi WTO I di Singapura, terus menerus coba dipaksakan oleh negara maju, yaitu Government Procurement (Belanja Pemerintah), Investasi, Competition Policy (Kebijakan Persaingan), Lingkungan Hidup dan Perburuhan.

Dengan melebarnya lingkup kerja WTO, ditambah dengan kekuatan legal binding dari agreements yang dihasilkannya, membuat WTO menjadi lembaga dunia yang sangat berkuasa. Para anggota WTO kini harus tunduk sepenuhnya pada agreements tersebut yang intinya membuat mereka harus meliberalisasikan perekonomiannya secara terjadual, disiplin, mengikat, progresif dan total. Ini membuat ekonomi negara berkembang harus menyerahkan sepenuhnya kegiatan ekonominya kepada mekanisme pasar bebas dan liberalisme ekonomi. Tidak ada lagi kebebasan dan kemandirian untuk merancang dan menyusun sendiri model perekonomiannya yang cocok dengan situasi dan kondisi negaranya masing-masing. Di lain pihak, berbagai implementasi agreements tersebut kenyataannya lebih banyak merugikan negara berkembang dan sementara itu sangat sulit untuk diterapkan. Ini akan memposisikan mereka dalam keadaan kalah dan lemah dalam menghadapi perekonomian negara maju. Hal ini nampak dari ketidakpuasan para delegasi negara berkembang di dalam Konferensi WTO III di Seattle tahun 1999 dan Konferensi WTO IV di Doha, Qatar tahun 2001 yang lalu.

Perundingan-perundingan yang terus berlangsung hingga kini, nampaknya tidak membawa banyak kemajuan. Apa yang terjadi di WTO telah membawa kepada dimensi internasional baru, yaitu kesadaran akan ketimpangan dan ketidakadilan di WTO. Kekritisan orang terhadap WTO kini mulai terbuka, berkat perlawanan terus menerus masyarakat sipil internasional terhadap WTO dan terhadap agen-agen globalisasi lainnya. WTO adalah bukan sekedar masalah perdagangan global, melainkan masalah power dan dominasi negara maju ke negara berkembang.

Implementasi WTO menggambarkan adanya ketidak-adilan dan ketimpangan yang semakin lebar antara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang dan miskin (LDC). Negara berkembang meminta adanya tinjauan atas implementasi yang ada, sehingga di dapat kesimpulan bagi pembenahan-pembenahan. Akan tetapi hal tersebut selalu ditolak oleh negara-negara maju. Implementasi yang terjadi bahkan menunjukkan kecurangan-kecurangan dari negara maju. Hal ini nampak dalam berbagai negosiasi, klausul dan aturan-aturan yang pada kenyataannya hanya menguntungkan negara maju dan memberi jalan bagi kepentingan bisnis dan korporasi-korporasi raksasa di negara maju. Berbagai manuver dan move terus menerus diupayakan negara maju yang semakin mengarah pada ketidak-seimbangan luar biasa dan gap disparitas yang semakin melebar.

Disamping mendesakkan usulan New Round, negara maju dalam kenyataannya telah mengambil keuntungan lebih banyak dari implementasi yang ada. Ini dapat ditunjukkan dari adanya Special and Differential Treatment (S&D) yang seolah-olah merupakan keuntungan utama yang diberikan oleh negara maju dan WTO kepada negara berkembang. Seperti terlihat dalam nominal pengurangan yang lebih kecil atau periode implementasi yang lebih panjang. Akan tetapi realitasnya adalah kebalikannya. Meskipun schedules dianggap sebagai S&D, namun kenyataannya hanya bernilai tidak seberapa bagi negara berkembang, terutama dalam dukungan domestik dan subsidi ekspor, karena pilihan pembiayaan pemerintah sangatlah terbatas. Karenanya S&D pada dasarnya bekerja untuk keuntungan negara maju. Contohnya bisa dilihat di dalam AOA, di mana negara maju memberikan subsidi ekspor sebesar lebih dari 90% dan subsidi domestik juga sebesar 90% (di Box yang manapun). Rata-rata applied tariff negara maju untuk produk pertanian pokok (cereal, daging, produk ternak) setidaknya dua kali dari tarif yang ditetapkan negara berkembang (sekitar 40% dibanding 20%).6

Sampai sekarang negara-negara maju tetap saja menikmati subsidi secara terbuka, berkat pengecualian dalam Blue Box dan Green Box. Dalam prakteknya, maka hampir tidak ada batasan sampai seberapa besar tingkat dukungan domestik diberikan, meskipun ada komitmen pengurangan AOA. Contohnya subsidi ke produsen pertanian di negara-negara OECD berkisar 40% dari pendapatan pertanian tahun 1999, ini sama dengan persentase di pertengahan tahun 1980an. Bahkan di Jepang, Korea Selatan, Norwegia dan Swiss, angkanya sekitar 2/3. Total dukungan OECD ke pertanian di tahun 1999 adalah US$ 360 milyar, di mana 90%nya terjadi di UE, AS dan Jepang. Bandingkan dengan seluruh ekspor pertanian dari negara berkembang yang sekitar US$ 170 milyar. Bandingkan pula dengan perkiraan FAO, bahwa untuk memenuhi sasaran World Food Summit tahun 1996 bagi separuh penduduk yang kelaparan di dunia sampai tahun 2015, maka diperlukan investasi pertanian tahunan total sebesar US$ 180 milyar!

Di lain pihak posisi negara berkembang semakin tersudutkan dan berada di pihak yang dirugikan. Misalnya dalam hal implementasi perjanjian tekstil dan pakaian (ATC), sangat mengecewakan. Hanya sedikit sekali tekstil yang diekspor oleh negara berkembang dikeluarkan dari daftar kuota. Menurut Textiles and Clothing Bureau pada Juni 2000, hanya sejumlah kecil restriksi kuota yang dihapus, yaitu di AS 13 dari 750 item, di UE 14 dari 219 item, dan di Kanada 29 dari 295 item.8 Selain itu mandat yang seharusnya dilaksanakan dalam Agreement on Textiles and Clothing berjalan sangat lamban, dan negara maju terus menerus mencoba menunda pelaksanaannya. Sementara itu pelaksanaan TRIPs telah banyak membawa bencana dan ancaman terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat negara berkembang. TRIPs nampaknya dibuat hanya untuk kepentingan monopoli teknologi dan HAKI perusahaan-perusahaan transnasional raksasa, dan sebenarnya mendistorsi perdagangan. Dengan berlakunya TRIPs sejak 1 Januari 2000, dan dengan itu harmonisasi regulasi yang dipaksakan, maka TRIPs menjadi ancaman nyata bagi perlindungan keanekaragaman hayati, akses obat bagi masyarakat, akses teknologi, akses bibit pertanian, dan lain-lainnya yang berjangkauan luas. Demikian pula pelaksanaan TRIMS dengan sendirinya telah membatasi pilihan-pilihan pembangunan dan industrialisasi yang mungkin bagi negara berkembang. TRIMS mematikan industri kecil dan menengah karena pembatasan local content, mematikan tumbuhnya infant industry, dan mematikan kesempatan akan fair trade dan keberpihakan kepada pengusaha kecil dan lemah.

Dalam hal pertanian yang merupakan sektor strategis, negara-negara berkembang hanya punya sedikit atau tidak sama sekali memberikan dukungannya kepada petani. Bahkan seringkali sektor pertanian dikorbankan (atau ditarik pajak) ketimbang mendapat subsidi. Bahkan harga pangan ditekan rendah untuk mensubsidi sektor industri dan penduduk kota. Data menunjukkan 61 dari 71 negara berkembang di tahun 1996 telah menotifikasi untuk tidak menyediakan dukungan domestik, sebagaimana tercantum di dalam Amber Box. Hanya 13 dari 71 negara berkembang yang menotifikasi adanya penyediaan dukungan investasi dan input sebagaimana pasal 6.2 AOA. Dan di 13 negara ini, tingkat dukungannya hanya antara 0-5 persen dari produksi pertanian mereka.9 Demikian pula negara berkembang, hanya terseret-seret saja di dalam upaya meliberalisasikan pertaniannya. Indonesia yang menjadi anggota Cairns Group nyatanya bukanlah negara eksportir pertanian. Hal ini bisa menjadi fatal akibatnya bagi Indonesia bila harus menjalankan liberalisasi pertanian, sebagaimana tuntutan Cairns Group. Dengan ada di dalam Cairns Group, maka Indonesia sebenarnya diperalat saja oleh negara-negara eksportir pertanian besar, terutama Australia sebagai pemimpin Cairns Group.

Banyaknya protes petani ke Istana dan Depperindag, dikarenakan derasnya import komoditas pertanian dari luar, seperti pada kasus petani beras dan petani gula. Ini sebenarnya memperlihatkan kecenderungan dari terus menurunnya kemampuan pertanian Indonesia menghadapi globalisasi. Hal ini ditunjukkan juga oleh posisi neraca perdagangan sektor pertanian yang terus menerus negatif sejak bergabungnya Indonesia di WTO. Data sejak 1996 hingga sekarang menunjukkan bahwa untuk tanaman pangan seperti beras, jagung, gandum, kacang tanah, nilai impornya lebih besar daripada ekspor. Hal ini juga terjadi di sektor peternakan, di mana terjadi neraca negatif atas daging segar dan beku, ternak hidup, serta susu dan produk susu. Di lain pihak kebijakan pertanian Indonesia tidak pernah mengantisipasi dampak buruk yang akan terjadi. Pemerintah masih pro kepada kebijakan agribisnis (yang berarti tidak berpihak kepada petani kecil yang mayoritas) dan tetap menjalankan liberalisasi pertanian, yaitu menyerahkan pertanian kepada mekanisme pasar. Semua-muanya diserahkan kepada pasar bebas, termasuk pengerdilan BULOG sebagai badan pengendali harga dan munculnya dominasi pelaku-pelaku pasar bebas, seperti pedagang dan importir sebagai pengambil keuntungan utama. Dewan

Ketahanan Pangan yang dibentuk, juga bersifat pro-pasar dan hanya memperlakukan ketahanan pangan sebagai proyek tambal sulam. Ini nampak dari Kredit Ketahanan Pangan yang juga mengikuti ketentuan bunga komersial. Sementara itu petani Indonesia terus terpuruk dan akan bangkrut karena menghadapi impor pertanian dari luar yang serba murah dan lebih berkualitas. Globalisasi pertanian nyatanya hanya memberikan kehidupan kepada TNC pertanian yang menguasai perdagangan global, para importir, spekulan komoditas, dan pengusaha agribisnis. Kaum petani kecil/menengah dan buruh tani yang mayoritas akan kembali disingkirkan dan dipinggirkan, dan menjalani hidup serba nestapa-miskin.

Dengan melihat ketimpangan-ketimpangan di atas, maka semakin nyata bahwa sistem WTO dan hasil-hasilnya yang dibawakan oleh konferensi Doha, tidak mengarah kepada suatu sistem yang berkeadilan dan berkelanjutan. Negara-negara berkembang telah dipaksa untuk masuk ke pilihan yang pahit dan merugikan. Di lain pihak, berbagai keuntungan yang didapat negara maju juga tidak menciptakan keadilan dan keberlanjutan yang sebenarnya, karena hanya berorientasi kepada bagaimana modal dan keuntungan bisa tetap bertahan dan bahkan terus berekspansi. “Business as Usual”. Hal ini tidaklah sesuai dengan pembangunan berkelanjutan yang diidamkan, karena semakin cepat dan semakin tinggi pertumbuhan, maka semakin mengarah kepada penghancuran alam dan lingkungan. Juga semakin mengarah kepada ketidakadilan dan pemiskinan sebagian besar manusia. Apalagi hasil Doha telah menyetujui diadakannya negosiasi baru di bidang lingkungan hidup, yang arahnya kepada pengabaian terhadap standar-standar lingkungan demi tidak mendistorsi atau menghambat arus perdagangan. Jadi hasil-hasil Doha dan berbagai implementasi WTO selama ini bertolak belakang dengan keinginan umat manusia ke arah keadilan dan keberlanjutan sistem kehidupan dan planet; malahan bergerak sebaliknya ke arah penghancuran bumi, alam dan lingkungan semakin cepat. Sistem WTO telah bertolak belakang dengan sistem PBB dalam banyak hal, karena mengancam dijalankannya berbagai protokol dan konvensi yang telah dihasilkannya, seperti konvensi keanekaragaman hayati, konvensi Kyoto, dan lainnya. Apakah hasil Doha akan bertabrakan dengan berbagai MEAs (Multilateral Environtment Agreements). Nampaknya sulit untuk dihindari, selama WTO hanya telah menjadi alat kepentingan negara maju saja, dan khususnya kepentingan perusahaan-perusahaan multinasional. Dengan demikian sistem pembangunan berkeadilan dan berkelanjutan yang hendak dirancang akan berakhir gagal bila permasalahan ketidakadilan dan ketimpangan di WTO masih tetap ada dan dipertahankan.

G. PENUTUP

Banyak sekali kasus-kasus globalisasi yang terjadi di Indonesia yang kemudiannya telah menghancurkan dan mengorbankan Indonesia, baik dari segi kedaulatan nasional, kedaulatan hukum, dan korban berjuta-juta rakyat Indonesia yang semakin miskin memasuki masa depan yang gelap. Krisis yang terus berlanjut hingga kini adalah gambaran bahwa Indonesia merupakan korban terparah globalisasi. Ini yang tidak mau diakui oleh IMF, Bank Dunia dan para ekonom neo-liberal, yang selalu menyalahkannya kepada pemerintah dan negara bersangkutan, baik dari segi KKN, tidak transparan, bad-governance dan lainnya; karena hendak menutupi kepentingan mereka yang sebenarnya. Jadi jangan mengharap ada upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat, pemerataan dan keadilan selama globalisasi neo-liberal berlangsung. Sebaliknya yang terjadi adalah proses pemiskinan dan marjinalisasi luar biasa disertai dengan semakin lebarnya kesenjangan kaum miskin dengan sekelompok kecil kaum kaya yang merupakan komprador Bank Dunia, IMF, WTO dan TNC.***

Masa pasca-Perang Dingin, ditandai oleh tatanan internasional yang didominasi satu negeri adikuasa-Amerika Serikat.
Walaupun banyak dibahas setelah peristiwa 11 September 2001, di New York, serta sejak dicetuskannya “perang melawan terorisme,” sesungguhnya pencapaian tujuan-tujuan ekonomi, politik, dan keamanan Amerika Serikat, secara unilateral sudah semakin dimungkinkan sejak usainya Perang Dingin.

Dengan berakhirnya Perang Dingin, bermunculan literatur-literatur yang lumayan luas tentang demokratisasi secara global. Berbeda dengan asumi yang dipegang para pendukung Pax Americana, agenda pasca-Perang Dingin AS, sebetulnya cenderung menciptakan iklim yang tidak kondusif bagi demokratisasi di Asia. Terutama, ketika agenda tersebut bersinggungan dengan sumber-sumber konflik sosial domestik yang sudah ada.

“Perang melawan terorisme,” misalnya, telah mempengaruhi konstelasi kekuasaan dan kepentingan di banyak negeri Asia, yang berdampak buruk pada kekuatan pendukung demokrasi. Yang menguat belakangan ini, malah sejumlah kepentingan yang justru paling anti-demokrasi di sejumlah negeri Asia. Penguatan itu terjadi, karena keberadaan mereka memenuhi sebagian dari kebutuhan spesifik dari proses globalisasi ekonomi neoliberal pada fase sekarang. Suatu kebutuhan yang sulit dipenuhi sepenuhnya melalui mekanisme pasar semata dan daya ‘pendisplinan’ intrinsik dari modal finansial. Pemenuhan kebutuhan tersebut, semakin memerlukan kebijaksanaan koersif yang terbuka, untuk menjamin akses dan kontrol pada pasar-pasar tertentu serta, sumber daya alam yang semakin langka seperti, minyak.

Tetapi, sesungguhnya perkembangan di atas bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri. Proses globalisasi neoliberal itu sendiri, dalam istilah ahli hubungan internasional Richard Higgot, telah lama semakin ‘di-sekuritisasi.’ Boleh dikatakan, proses globalisasi neoliberal telah mencapai tahap yang ditandai oleh semakin kerapnya penggunaan kekerasan dan paksaaan, untuk menunjang daya pendisiplinan pasar global yang ternyata ada batasnya. Oleh karena itu, neoliberalisme ekonomi yang didukung oleh serangkaian kebijakan pemerintahan AS sejak tahun 1980s-an, semakin lama telah menjadi semakin “illiberal,” bahkan “otoriter” dalam konsekuensi politik dan sosialnya secara domestik maupun internasional. Yang juga penting dicatat, perkembangan seperti ini lebih mencerminkan suatu “momen struktural,” bukan sekadar suatu “momen politik” dalam sejarah globalisasi yang bisa diharapkan lewat dengan begitu saja. Dengan demikian, digantinya Presiden Bush oleh seorang Presiden dari Partai Demokrat, misalnya, tidak akan menghasilkan suatu perubahan yang fundamental dalam logika globalisasi dewasa ini.

“Sekuritisasi” agenda globalisasi neo-liberal, jelas berdampak luas pada Asia, termasuk dalam menentukan posisi setiap negeri dalam perekonomian global. Ahli ekonomi politik Asia, Garry Rodan dan Kevin Hewison, misalnya, pernah mencatat bagaimana kepentingan ekonomi dan perdagangan AS dikaitkan secara erat pada konferensi APEC (Asia Pacific Economy Cooperation) tahun 2003 di Bangkok. Pada saat itu dikemukakan, akses kepada pasar Amerika akan diperuntukkan terutama pada mereka yang turut serta dalam perang melawan terorisme. Bantuan luar negeri AS (yang skalanya termasuk kecil untuk ukuran perekenomiannnya yang meraksasa) juga, semakin dikaitkan dengan persyaratan di luar kebutuhan mendesak negeri penerima – seperti efisiensi dalam memberikan izin untuk investasi atau usaha.

Tidaklah mengherankan, jika di kalangan akademisi, karya-karya tentang hegemoni atau “imperium” AS, berkembang pesat belakangan ini. Di antara karya tersebut ada yang ditulis ilmuwan terkemuka seperti Ellen Meiksins Wood, David Harvey, Chalmers Johnson, Michael Mann – di samping Michael Hardt dan Antonio Negri. Pada umumnya, para penulis ini berupaya untuk memahami logika dasar dan arah perkembangan tatanan dunia yang bersifat unipolar, dalam kaitan dengan perkembangan kapitalisme secara internasional. Sebagai contoh, Jan Nederveen Pieterse, menunjuk pada berbagai strategi dari entitas yang ia namakan “neoliberal Empire.” Di antaranya, eksperimen Amerika untuk merekayasa proses “state-building” di Irak dan Afghanistan; digelarnya upaya untuk menguasai akses pada sebanyak mungkin sisa sumber minyak dunia yang belum tereksploitasi, militerisasi global yang semakin berteknologi tinggi, serta “bantuan keamanan” dalam perang melawan teror pada sejumlah negeri. Sisi lain strategi ini, diresmkannya berbagai perjanjian perdagangan yang bersifat bilateral, perlindungan kepentingan korporasi AS serta, ditetapkannya berbagai persyaratan ekonomi untuk pemberian bantuan pembangunan.

Dalam hal ini, Wood lebih menekankan aspek koersif dari suatu “empire of capital” yang didominasi AS. Berbeda dengan teori-teori tentang globalisasi yang selama ini banyak meramalkan pudarnya Negara, menurut Wood, Negara nyatanya semakin diperlukan untuk mengamankan jangkauan modal internasional yang semakin global dan menyeluruh. Dalam hal ini, Negara AS bertindak sebagai semacam “the great imperial enforcer” untuk kepentingan modal yang berjaungkauan internasional, karena kapasitas militernya yang tidak tertandingi.

Tampaknya sifat koersif dari tatanan internasional masa kini, semakin dipertimbangkan oleh para ahli – suatu perkembangan yang baru bila dibandingkan dengan keyakinan luas pada dekade 1990-an, bahwa logika pasar global sendiri sudah mempunyai daya “pendisiplinan” instrinsik yang sulit dilawan. Ahli geografi Harvey, juga memusatkan perhatian pada ketegangan antara niat yang diutarakan untuk mengadakan perluasan demokrasi, dengan kebutuhan dari pasar global yang dikuasai oleh suatu “imperialisme kapitalis” — yang melibatkan penggunaan kekerasan terhadap negeri-negeri lain, dan oleh karena itu, justeru berkarakter anti-demokrasi. Penjelasan ini sedikit banyak disetujui oleh sosiolog Michael Mann, yang beranggapan, pilihan menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi AS, menjadi semakin menarik karena kapasitas militernya yang tak tertandingi siapa pun setelah berakhirnya Perang Dingin. Kapasitas militer ini, memungkinkan AS untuk tidak mentoleransi hambatan yang ditetapkan pihak lain pada mobilitas dan dominasi modal transnasionalnya.

Negara dan Modal di AS

Tetapi hal lain yang juga penting, bagaimana memahami konstelasi kekuasaan dan sifat kapitalisme di AS sendiri. Peter Gowan mengingatkan, ciri khas Amerika Serikat adalah kedekatan yang begitu erat antara kelas kapitalisnya dengan Negara. Dibandingkan masyarakat kapitalis maju lainnya, kaum pemodal AS begitu langsung berpengaruh terhadap pembentukan kebijakan publik, tanpa banyak tandingan dari kekuatan sosial lain . Menurut Gowan, modal transnasional AS bergantung pada kapasitas militer AS untuk keamanannya dan semakin berhasil menggunakan secara instrumental Negara AS yang termiliterisasi, untuk memajukan kepentingannya.

Namun struktur kelas AS bersifat kompleks dan komposisi kelas kapitalisnya pun terdiri dari berbagai fraksi yang bisa saling bertentangan – meskipun sejak masa sosiolog C. Wright Mills, sudah ada konsep tersohor tentang pengaruh hebat dari suatu “military-industrial complex” di AS. Kepentingan kaum raja minyak – yang berpengaruh besar pada masa Bush sekarang — misalnya, kadang-kadang bertentangan dengan kepentingan yang disebut “Wall Street-Treasury complex,” yang lebih berpusat pada kaum pemodal sektor finansial. Agaknya, pemahaman terhadap cara bekerja “imperium” AS, memerlukan analisas yang lebih mendalam tentang masyarakat, Negara, dan kapitalisme AS sendiri, beserta segala kontradiksi yang inheren padanya.

Mungkin dengan sedikit mengabaikan kompleksitas tersebut, Gowan mengajukan pendapat, sejak berakhirnya Perang Dingin sudah ada konsensus di antara para pejabat tinggi Negara AS dan kelas kapitalisnya, akan keperluan membangun suatu tatatan kapitalisme internasional sebagai suatu komunitas di bawah supremasi AS. Dengan demikian, ada suatu kontinuitas penting yang diidentifikasi Gowan, dalam jenis kepentingan yang menentukan kebijakan publik dan luar negari AS yang melampaui analisa terhadap kaum “Demokrat,” “Republik,” “Liberal” atau “Neo-konservatif,” sebagaimana lazim diadakan sekarang. Tujuan yang dimaksudkan Gowan, memang sudah tergambar dengan jelas dalam makalah tersohor mengenai rencana strategis AS yang ditulis oleh Paul Wolfowitz pada awal tahun 1990-an – ketika itu masih pejabat senior Departmen Pertahanan — tetapi dirahasiakan isinya sebelum dibocorkan oleh koran the New York Times. Dalam makalah ini, boleh dikatakan, hampir seluruh “skenario” yang dijalankan Presiden Bush setelah mengambil alih kekuasaan sudah ditulis secara agak lengkap. Menurut Gowan, retorika “kerjasama kemananan” yang diutarakan pada masa Clinton, hanya menutupi konsensus Negara–Modal yang berwatak imperial.

Oleh karena itu, meskipun naiknya-daunnya ideologi kaum neo-konservatif seperti Wolfowitz yang berada di sekeliling Bush, telah memperjelas aspek koersif dari kebijaksanaan luar negeri AS, sebenarnya benih-benihnya sudah ada sejak lama. Lebih jauh lagi, asal-muasal peningkatan aspek koersif ini bukanlah pada sejumlah individu yang kebetulan sekarang berpengaruh di Washington tapi, terletak pada logika untuk mengamankan dan memperluas jangkauan globalisasi neoliberal, di bawah pimpinan modal transnasional AS.

Dalam hal ini, Perry Anderson mengingatkan, berakhirnya Perang Dingin telah mengurangi insentif bagi negeri-negeri kapitalis maju di Eropa Barat, untuk menerima begitu saja dominasi Negara dan modal AS. Ekonom Robert Wade pun banyak menulis mengenai ancaman mata uang Euro terhadap status dollar AS sebagai mata uang internasional – sesuatu yang bisa berdampak hebat terhadap perekonomian AS, yang selama ini amat diuntungkan karena mata uangnya berfungsi sebagai cadangan devisa bagi hampir semua negeri di dunia. Tanpa itu, AS tidak bisa lagi mempunyai “current account deficit” luar biasa besarnya, yang secara efektif ditanggung negeri-negeri lain yang memegang dollar AS. Dengan latar belakang ini, kita bisa mulai memahami friksi antara sebagian negeri Eropa Barat (terutama Perancis dan Jerman) dengan AS belakangan ini berkaitan dengan Perang Irak.

Dampak pada Asia

Di AS, akademisi konservatif seperti Samuel Huntington mengatakan, dunia yang tidak didominasi AS akan penuh kekacauan, kemerosotan ekonomi, dan menjadi semakin tidak demokratis. Kolumnis Sebastian Mallaby, juga dari AS, berpendirian, masyarakatnya mempunyai tanggung jawab untuk menjadi “imperium” demi kepentingannya sendiri dan juga demi peradaban dunia yang lebih maju dan demokratis. Intelektual terkenal Robert Kagan, mengecam Eropa karena kurang mau membantu AS dalam mengemban tanggung jawabnya yang mulia untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan dunia. Sementara itu Deepak Lal, ekonom dari Inggris, menambahkan, dominasi AS pada dasarnya bersifat progresif karena memajukan proses globalisasi — yang kini dirongrong kekuatan Islam radikal. Di Asia sendiri banyak tokoh, seperti Lee Kuan Yew dari Singapura, yang menganggap hegemoni AS merupakan prasyarat bagi kemakmuran dan pembangunan Asia.

Tetapi, yang menarik sifat progresif imperium AS ternyata banyak ditentang di beberapa tempat di Asia. Protes gerakan-gerakan rakyat terhadap AS, telah banyak bermunculan. Dari Korea Selatan, Jepang, Filipina, dan belakangan di Indonesia, dan banyak negeri lain. Setelah krisis ekonomi Asia, muncul pula demo-demo anti IMF di Indonesia dan juga Thailand, yang mengasumsikan embaga tersebut adalah perpanjangan tangan dari kepentingan modal AS.

Pada sisi lain, perlu pula diingat, sentimen anti-AS yang meningkat ini telah dipergunakan dengan jitu oleh serangkaian kepentingan konservatif di berbagai masyarakat Asia. Ini terlihat dalam retorika neo-populis tokoh seperti Mahathir Mohammad, maupun sejumlah politisi Indonesia yang berusaha memperkuat legitimasinya, dengan menonjolkan sifat keIslaman ataupun nasionalis. Di Malaysia pula, kebijakan menahan orang tanpa proses peradilan di bawah “Internal Security Act,” belakangan dibela dengan menunjuk pada kebijakan AS di Guantanamo atau Abu Ghraib. Pada saat yang sama, tindakan-tindakan represif yang dilakukan di Thailand, Singapura, dan tempat lainnya, dibenarkan karena adanya perang menghadapi terorisme.

Secara politik dan intelektual, suatu bahaya yang nyata adalah kemunculan kembali versi-versi kasar dari teori dependensia, yang meletakkan AS pada posisi kekuasaan absolut dan semua negeri lain dalam posisi subordinatif mutlak. Sebabnya, unsur-unsur teori dependensia dengan mudah dapat “dibajak” oleh kekuatan-kekuatan konservatif dalam sejumlah masyarakat Asia sendiri, untuk menduking kebijaksanaan domestik yang otoriter walau dibumbui jargon yang (ultra)nasional dan kadangkala populis. Xenophobia anti-AS dan Barat, misalnya, dapat dipakai untuk memobilisasi dukungan kaum miskin dalam negeri, sambil menutupi hubungan-hubungan eksploitatif dalam negeri yang bersumber dari konstelasi kekuasaan domestik. Lebih parah lagi, aktivitas aktor pro-demokrasi yang bersumber dari dalam masyarakat Asia sendiri, kemudian bisa di-cap pro-Barat atau Amerika, karena tidak sesuai dengan kebudayaan setempat — walaupun sesungguhnya para penguasa tetap berinteraksi dengan sang hegemon AS di bidang-bidang ekonomi dan keamanan tertentu. Dengan kata lain, gerakan demokrasi di masyarakat-masyarakat Asia, dapat menjadi sasaran empuk bagi manipulasi politik dan ideologis yang dijalankan oleh elite-elite setempat atas nama atavisme atau nasionalisme.

Bahkan, bisa saja dikatakan, salah satu korban utama dari sekuritisasi proses globalisasi neoliberal adalah perjuangan untuk demokrasi dan hak azasi manusia, hampir di mana saja di dunia ini. Lebih dari itu, demokrasi sebagai suatu konsep atau cita-cita pun telah jatuh pamornya, karena dihubungkan dengan tipuan atau kemunafikan imperialisme. Dengan demikian, telah terjadi suatu proses “saling penguatan” yang agak aneh: penggunaan retorika anti-AS oleh kaum konservatif di negeri-negeri seperti Indonesia, Malaysia, Pakistan atau Cina memerlukan “ancaman” AS sebagai negeri adikuasa yang dibenci, guna membenarkan serangan terhadap aktor dan kekuatan politik domestik yang berjuang untuk demokrasi dan keadilan. Di pihak lain, hegemon AS pun memerlukan retorika anti-AS ini untuk membenarkan posisinya yang semakin militeristik dan mementingkan keamanan, khususnya dalam suasana “perang menghadapi terorisme.”

Dalam kaitan ini, ada gunanya untuk mengingat bahwa Asia adalah benua tempat terjadinya perang-perang terbuka dan ‘panas’ paling dahsyat semasa Perang Dingin yaitu, di Vietnam dan Korea. Rodan and Hewison pun beranggapan, fase masa kini dari tatanan pasca-Perang Dingin, amat ditandai oleh dinamika politik yang mirip dengan masa Perang dingin. Misalnya, AS kembali mendukung sejumlah rezim otoriter, termasuk di Asia, asalkan mendukung perang melawan terorisme. Seperti pada masa Perang Dingin menghadapi komunisme, menurut logika ini penguatan hak azasi manusia dan demokrasi, dinomorduakan terhadap kebutuhan-kebutuhan ekonomi dan keamanan, terlepas dari retorika pro-demokrasi yang dikumandangkan, misalnya sehubungan dengan Irak.

Adalah menarik pula bahwa di beberapa bagian Asia, Perang Dingin seakan-akan tidak pernah berakhir. Di Asia Timur, ancaman perang terbuka yang merupakan warisan Perang Dingin, masih menghantui semenanjung Korea, serta wilayah Selat Cina. Pada masa terakhir ini, kekuatan konservatif di Korea, misalnya, yang banyak mempunyai kaitan dengan rezim diktator militer tempo dulu, justru kembali naik pamornya karena masih adanya ‘ancaman’ dari Utara. Almarhum Park Chung Hee yang memerintah dengan tangan besi, lantas menjadi pahlawan dan idola buat sementara rakyat Korea, karena “keberhasilannya” dalam bidang ekonomi dan keamanan. Di Asia Tenggara, perkembangan “civil society” di negeri seperti Indonesia, masih terhambat oleh warisan sejarah Perang Dingin yang memungkinkan pembantaian massal tahun 1960-an dan kediktoran bertangan besi selama tiga dekade. Konsekuensinya, masih terasa dalam berbagai persoalan dan kontradiksi dalam demokrasi Indonesia pasca-1998. Perlu diingat, selama puluhan tahun, rezim-rezim anti-demokratis di Korea Selatan, Taiwan (maupun Indonesia), dianggap sebagai basis AS menghadapi perluasan komunisme. Kemajuan ekonomi Korsel dan Taiwan, terutama sedikit banyak dimungkinkan oleh bantuan ekonomi (dan militer) melimpah di masa awal pembangunannya, yang dianggap perlu guna membuktikan superioritas jalur kapitalis.

Kemenangan koalisi-koalisi kepentingan pro-Barat di Indonesia, Singapura dan Malaysia – negeri-negeri “domino” yang dianggap bisa “dijatuhkan” oleh perluasan komunisme dari Indocina – sampai kini mempunyai dampak terhadap lingkungan sosial dan politik setempat. Kalaupun Filipina menawarkan suatu pengecualian terbatas, kekuatan Kiri secara umum sudah lama tidak merupakan kekuatan yang efektif di kawasan Asia Tenggara, sebagai akibat langsung dari Perang Dingin. Relatif absennya kekuatan Kiri ini, memungkinkan model pembangunan kapitalisme yang sangat sedikit menghiraukan kepentingan buruh atau kaum tani yang kurang terorganisasikan dengan baik karena kekalahan di masa lalu. Dengan demikian, demokratisasi yang berlangsung di Indonesia atau Thailand pun, tidak banyak dipengaruhi oleh kekuatan yang mewakili aspirasi Kiri, dan hanya secara terbatas di Filipina.

Warisan sejarah Perang Dingin, juga amat berdampak di Asia Selatan, di mana pernah terjadi kompetisi yang keras antara AS, Uni Soviet dan Cina, yang masing-masing mempunyai ‘klien’ di antara kekuatan-kekuatan sosial politik domestik. Di antara kekuatan amat bervariasi tersebut, sebut saja kaum Maoist dan Fundementalis Hindu di India, diktator-diktator militer dan kaum Islam konservatif di Pakistan dan Bangladesh – yang terakhir suatu negeri yang kelahirannya tidak terpisahkan dari kompetisi Perang Dingin. Kaum Fundamentalis Hindu di India, yang kini sangat kuat dalam kancah politik setempat, cenderung mempunyai sikap pro-Amerika karena peran mereka secara historis dalam menentang dominasi Partai Kongres yang dulu condong pada Uni Soviet. Walaupun secara politik dan sosial amat konservatif, partai BJP yang mewakili kekuatan Hindu Fundamentalis, dalam arus politik amat mendukung liberalisasi ekonomi karena didukung oleh kelas menengah dan kasta-kasta atas yang paling menikmati hasil pertumbuhan ekonomi pesar di India belakangan ini.

Sesuatu hal lain yang perlu diingat adalah model pembangunan Asia (terutama Timur dan Tenggara), yang pernah dianggap “sukses” sebenarnya sempat menghambat supremasi globalisasi a la neoliberal secara lebih meluas di bawah pimpinan AS. “Model Asia” tersebut menyiratkan kemungkinan bentuk kapitalisme dengan peranan negara yang kuat dalam mengintervensi pasar, dan juga bisa menghambat dominasi modal transnasional yang berasal dari Barat, lewat berbagai kebijaksanaan proteksionis dan “nasionalis.”

Adalah Krisis Asia 1997/98, yang yang akhirnya memungkinkan kaum neoliberal di Bank Dunia dan IMF, untuk menegaskan bahwa tidak ada alternatif model kapitalisme lain, termasuk dari pengalaman Asia, yang “terbukti” sudah ambruk pada waktu itu.
Memang, KKN yang melekat pada model Asia ini amat menyumbang pada krisis hebat yang terjadi satu dekade lalu. Tapi, yang juga tak bisa diingkari, pengintegrasian perekonomian Asia ke dalam perekonomian global yang semakin erat — lewat perluasan modal finansial ke segala pelosok dunia di tahun 1990-an — merupakan faktor penyebab Krisis Asia yang tidak kalah penting.

Setelah Krisis Asia, para ideolog neoliberal kemudian menganjurkan serangkaian kebijaksanaan pembaharuan, yang pada dasarnya mempermudah pergerakan modal transnasional. Serangkaian dengannya, juga dianjurkan pembaharuan dalam bidang “good governance,” “‘civil society’” dan demokrasi. Namun, yang sebenarnya terjadi, adalah kemunculan kembali pemikiran teori modernisasi klasik tahun 1950-an dan 1960-an, yang membayangkan hubungan yang linear antara perkembangan perekonomian pasar bebas dan demokratisasi – walaupun sekarang diberikan label yang berbeda. Klaim ini tetap diajukan, meskipun terdapat banyak bukti sejarah bahwa kapitalisme bisa beradaptasi dengan serangkaian rezim sosial politik yang bervariasi, dan bahwa konvergensi antara liberalisme ekonomi dan politik tidak mesti terjadi. Tujuan sebenarnya dari serangkaian pembaharuan ini, untuk menciptakan kerangka kelembagaan sosial, ekonomi, dan polititik yang dapat melindungi beroperasinya modal transnasional dari rongrongan koalisi-koalisi kepentingan domestik di negeri-negeri Asia yang bersifat predatoris ataupun re-distribusional.

Bagaimana dengan Cina? Negeri ini tidak terkena dampak krisis Asia, justeru karena capital account-nya tertutup (oleh karena itu, sebab tidak mau mengikuti rumus pembangunan a la neoliberal). Dengan pertumbuhan ekonominya yang pesat, diperkirakan dalam waktu dekat, negeri ini dapat menjadi penantang yang kuat terhadap ‘imperium’ AS. Tetapi masa depan Cina juga penuh kerikil tajam. Polarisasi kelas yang luar biasa pesat dan dahsyat, ketidak-seimbangan petumbuhan regional yang begitu tajam, marjinaliasi 100-200 juta petani yang terlempar dari sektor pertanian tetapi tidak mendapatkan tempat yang kokoh di sektor industri, keringkihan sektor finansialnya – semua adalah sumber krisis hebat yang potensial.

Cina yang besar (tetapi belum tentu stabil) ini, akan semakin terlibat dalam tahun-tahun mendatang dalam kompetisi hebat untuk menjamin akses pada sumber-sumber minyak dan gas bumi yang belum tereksploitasi di kawasan Asia Tengah. Berkompetisi dengan Cina adalah India – keduanya adalah konsumen minyak yang semakin tamak, karena tuntutan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Tidak boleh dilupakan, di kawasan yang amat kompeks ( secara kultural, sosial, ekonomi dan politik), terdapat pula Rusia dan Iran – dan lewat negeri ‘proxy’ macam Irak dan Afghanistan – juga AS. Bisa diprediksikan, kawasan Asia Tengah di masa mendatang akan menjadi lokasi dari berbagai konflik penting yang amat berpengaruh terhadap masa depan dan keberlangsungan ‘Imperium.’ Kompetisi tersebut akan kian hebat – dan penuh kekerasan –dengan tercapanyai kondisi yang disebut banyak ahli sebagai ‘peak-oil.’

Catatan Penutup

Perlu dicatat, berbarengan dengan semua ini, “Barat” pun sedang mengalami perubahan. Misalnya, “welfare state” a la Eropa Barat, semakin hari semakin mengalami kemerosotan, dan menjadi sumber dari berbagai konflik sosial baru, termasuk yang melibatkan populasi kaum pendatang yang tenaga murahnya sempat diperlukan. Kesenjangan sosial semakin melebar di hampir semua masyarakat industri maju, tidak terkecuali di Amerika Serikat, di mana 5 persen penduduknya mempunyai kekayaaan yang melebihi 95 persen yang sisa. Perkembangan terakhir, ditandai oleh merosotnya posisi hak-hak sipil di masyarakat-masyarakat Eropa Barat, Australia, dan AS dalam suasana perang melawan teror. Di AS, misalnya, inovasi seperti Patriot Act sangat mengancam hak-hak sipil tersebut, suatu perkembangan yang diikuti pula di masyarakat Barat lainnya yang selama ini dianggap demokratis.

Jadi, di negeri seperti AS pun, terdapat kontradiksi internal yang potensial penting dalam menentukan masa depan ‘Imperium’ yang sepak terjangnya begitu berpengaruh di wilayah Asia. Rakyat AS dalam jumlah banyak, sempat turun ke jalan melakukan protes terhadap invasi Irak. Protes terbuka ini sedikit banyak membuat posisi politik para pendukung terbuka perang tersebut kelihatan semakin labil. Hal ini sebenarnya tidak terlalu mengherankan, karena sesungguhnya, hanya segelintir kecil rakyat Amerika yang menikmati secara langsung status “Imperium”-nya. Puluhan juta warganya, hidup dalam keadaan miskin – tanpa akses kepada fasilitas umum seperti pendidikan dan kesehatan yang baik — sebagaimana layaknya di negeri kaya raya dan adikuasa.

Dengan demikian, kaum miskin di AS juga merupakan korban dari biaya besar yang diperlukan Negara AS untuk bertindak sebagai “the great enforcer” dari proses globalisasi neoliberal, sebagaimana dibayangkan Ellen Meiksins Wood.***

Vedi R. Hadiz, Associate Professor, Department of Sociology, National University of Singapore.

Tulisan ini adalah versi yang dipersingkat dan direvisi dari Vedi R. Hadiz, “Introduction,” dalam “Empire and Neoliberalism in Asia,” Ed. Vedi R. Hadiz, London, Routledge, 2006, hal. 1-20.

Neoliberalisme sebagai perwujudan baru paham liberalisme saat ini dapat dikatakan telah menguasai sistem perekonomian dunia. Seperti kita ketahui bersama, paham liberalisme dipelopori oleh ekonom asal Inggris Adam Smith dalam karyanya The Wealth of Nations (1776). Sistem ini sempat menjadi dasar bagi ekonomi negara-negara maju seperti Amerika Serikat dari periode 1800-an hingga masa kejatuhannya pada periode krisis besar (Great Depression) di tahun 1930. Sistem ekonomi yang menekankan pada penghapusan intervensi pemerintah ini mengalami kegagalan untuk mengatasi krisis ekonomi besar-besaran yang terjadi saat itu.

Kebijakan itu ternyata terbukti sukses karena mampu membawa negara selamat dari bencana krisis ekonomi. Inti dari gagasannya menyebutkan tentang penggunaan “full employment” yang dijabarkan sebagai besarnya peranan buruh dalam pengembangan kapitalisme dan pentingnya peran serta pemerintah dan bank sentral dalam menciptakan lapangan kerja. Kebijakan ini mampu menggeser paham liberalisme untuk beberapa saat sampai munculnya kembali krisis kapitalisme yang berakibat semakin berkurangnya tingkat profit dan menguatnya perusahaan-perusahaan transnasional (TNC).

Menguatnya kekuatan modal dan politik perusahaan-perusahaan transnasional (TNC) yang banyak muncul di negara-negara maju makin meningkatkan tekanan untuk mengurangi berbagai bentuk intervensi pemerintah dalam perekonomian karena hal itu akan berpengaruh pada berkurangnya keuntungan yang mereka terima. Melalui kebijakan politik negara-negara maju dan institusi moneter seperti IMF, Bank Dunia dan WTO mereka mampu memaksakan penggunaan kembali paham liberalisme gaya baru atau yang lebih dikenal dengan sebutan paham neo-liberalisme.

Pandangan Kaum Liberal

Bagi kaum liberal, pada awalnya kapitalisme dianggap menyimbolkan kemajuan pesat eksistensi masyarakat berdasarkan seluruh capaian yg telah berhasil diraih. Bagi mereka, masyarakat pra-kapitalis adalah masyarakat feodal yang penduduknya ditindas.

Bagi John Locke, filsuf abad 18, kaum liberal ini adalah orang-orang yg memiliki hak untuk ‘hidup, merdeka, dan sejahtera’. Orang-rang yang bebas bekerja, bebas mengambil kesempatan apapun, bebas mengambil keuntungan apapun, termasuk dalam kebebasan untuk ‘hancur’, bebas hidup tanpa tempat tinggal, bebas hidup tanpa pekerjaan.

Kapitalisme membanggakan kebebasan seperti ini sebagai hakikat dari penciptaannya. dan dalam perjalanannya, kapitalisme selalu menyesuaikan dan menjaga kebebasan tersebut. Misalnya masalah upah pekerja, menurut konsepsi kapitalis, semua keputusan pemerintah atau tuntutan publik adalah tidak relevan.

Kemudian paham yang terbentuk bagi kaum liberal adalah kebebasan, berarti: ada sejumlah orang yang akan menang dan sejumlah orang yg akan kalah. Kemenangan dan kekalahan ini terjadi karena persaingan. Apakah anda bernilai bagi orang lain, ataukah orang lain akan dengan senang hati memberi sesuatu kepada anda. Sehingga kebebasan akan diartikan sebagai memiliki hak-hak dan mampu menggunakan hak-hak tsb dengan memperkecil turut campur nya aturan pihak lain. “Kita berhak menjalankan kehidupan sendiri”

Hancurnya Liberalisme

Sejak masa kehancuran Wall Street (dikenal dengan masa Depresi Hebat atau Great Depression) hingga awal 1970-an, wacana negeri industri maju masih ‘dikuasai’ wacana politik sosial demokrat dengan argumen kesejahteraan.

Depresi Hebat adalah masa ketika ekonomi Amerika Serikat dan seluruh dunia memburuk. Dimulai dengan Wall Street Crash tahun 1929. Harga-harga di pasar bursa Wall Street jatuh dari 24 Oktober sampai 29 Oktober 1929. Banyak orang yang menjadi gelandangan dan miskin. Di Indonesia, masa Depresi Hebat ini disebut zaman maleise atau zaman meleset.

Kaum elit politik dan pengusaha memegang teguh pemahaman bahwa salah satu bagian penting dari tugas pemerintah adalah menjamin kesejahteraan warga negara dari bayi sampai meninggal dunia. Rakyat berhak mendapat tempat tinggal layak, mendapatkan pendidikan, mendapatkan pengobatan, dan berhak mendapatkan fasilitas-fasilitas sosial lainnya.

Kemudian diadakanlah konferensi moneter dan keuangan internasional yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di Bretton Woods pada 1944, setelah Perang Dunia II. Konferensi yang dikenal sebagai konferensi Bretton Woods ini bertujuan mencari solusi untuk mencegah terulangnya depresi ekonomi di masa sesudah perang. Negara-negara anggota PBB lebih condong pada konsep negara kesejahteraan sebagaimana digagas oleh John Maynard Keynes. Dalam konsep negara kesejahteraan, peranan negara dalam bidang ekonomi tidak dibatasi hanya sebagai pembuat peraturan, tetapi diperluas sehingga meliputi pula kewenangan untuk melakukan intervensi fiskal, khususnya untuk menggerakkan sektor riil dan menciptakan lapangan kerja.

Selanjutnya sistem liberal digantikan oleh gagasan-gagasan dari ekonomi Keynesian yang digunakan oleh Presiden Roosevelt dalam kebijakan “New Deal”. Keynesianisme, atau ekonomi Keynesian atau Teori Keynesian, adalah suatu teori ekonomi yang didasarkan pada ide ekonom Inggris abad ke-20, John Maynard Keynes. Teori ini mempromosikan suatu ekonomi campuran, di mana baik negara maupun sektor swasta memegang peranan penting. Kebangkitan ekonomi Keynesianisme menandai berakhirnya ekonomi laissez-faire, suatu teori ekonomi yang berdasarkan pada keyakinan bahwa pasar dan sektor swasta dapat berjalan sendiri tanpa campur tangan negara.

Kebangkitan Neoliberalisme

Perubahan kemudian terjadi seiring krisis minyak dunia tahun 1973, akibat reaksi terhadap dukungan Amerika Serikat terhadap Israel dalam perang Yom Kippur, dimana mayoritas negara-negara penghasil minyak di Timur Tengah melakukan embargo terhadap AS dan sekutu-sekutunya, serta melipatgandakan harga minyak dunia, yang kemudian membuat para elit politik di negara-negara sekutu Amerika Serikat berselisih paham sehubungan dengan angka pertumbuhan ekonomi, beban bisnis, dan beban biaya-biaya sosial demokrat (biaya-biaya fasilitas negara untuk rakyatnya). Pada situasi inilah ide-ide libertarian sebagai wacana dominan, tidak hanya di tingkat nasional dalam negeri tapi juga di tingkat global di IMF dan World Bank.

Perang Yom Kippur, dikenal juga dengan nama Perang Ramadhan atau Perang Oktober adalah perang yang terjadi pada tanggal 6 – 26 Oktober 1973 antara pasukan Israel melawan koalisi negara-negara arab yang dipimpin oleh Mesir dan Suriah. Perang ini merupakan kelanjutan dari perang enam (enam) hari yang terjadi pada tahun 1967 antara Israel di satu pihak menghadapi gabungan tiga negara Arab, yaitu Mesir, Yordania, dan Suriah — di mana ketiganya juga mendapatkan bantuan aktif dari Irak, Kuwait, Arab Saudi, Sudan dan Aljazair. Perang tersebut disebabkan oleh ketidakpuasan orang Arab atas kekalahannya dalam Perang Arab-Israel tahun 1948 dan 1957. Mereka tetap tidak bersedia mengakui keberadaan negara Israel dan menyerukan penghancuran negara Yahudi tersebut dan mengusir penduduknya ke laut. Selama bertahun-tahun, terjadi perang kecil-kecilan di perbatasan antara pasukan Mesir, Suriah, dan Yordania dengan Israel. Selain itu, negara-negara Arab juga mendorong gerilyawan Palestina menyerang sasaran-sasaran Israel.

Pada 1975, di Amerika Serikat, Robert Nozick mengeluarkan tulisan berjudul “Anarchy, State, and Utopia”, yang dengan cerdas menyatakan kembali posisi kaum ultra minimalis, ultra libertarian sebagai retorika dari lembaga pengkajian universitas, yang kemudian disebut dengan istilah “Reaganomics”.

Di Inggris, Keith Joseph menjadi arsitek “Thatcherisme”. Reaganomics atau Reaganisme menyebarkan retorika kebebasan yang dikaitkan dengan pemikiran Locke, sedangkan Thatcherisme mengaitkan dengan pemikiran liberal klasik Mill dan Smith. Walaupun sedikit berbeda, tetapi kesimpulan akhirnya sama: Intervensi negara harus berkurang dan semakin banyak berkurang sehingga individu akan lebih bebas berusaha. Pemahaman inilah yang akhirnya disebut sebagai “Neoliberalisme”.

Paham ekonomi neoliberal ini yang kemudian dikembangkan oleh teori gagasan ekonomi neoliberal yang telah disempurnakan oleh Mazhab Chicago yang dipelopori oleh Milton Friedman.

Neoliberalisme

Sistem ini disebut  Neo-liberal karena menginginkan suatu sistem ekonomi yang sama dengan kapitalisme abad-19, di mana kebebasan individu berjalan sepenuhnya dan campur tangan sesedikit mungkin dari pemerintah dalam kehidupan ekonomi. Yang menjadi penentu utama dalam kehidupan ekonomi adalah mekanisme pasar, bukan pemerintah.

Neoliberalisme bertujuan mengembalikan kepercayaan pada kekuasaan pasar atau perdagangan bebas (pasar bebas), dengan pembenaran mengacu pada kebebasan. Perdagangan bebas adalah sebuah konsep ekonomi yang mengacu kepada penjualan produk antar negara tanpa pajak ekspor-impor atau hambatan perdagangan lainnya.

Perdagangan bebas dapat juga didefinisikan sebagai tidak adanya hambatan buatan (hambatan yang diterapkan pemerintah) dalam perdagangan antar individual-individual dan perusahaan-perusahaan yang berada di negara yang berbeda. Bentuk-bentuk hambatan perdangangan antara lain: i) Tarif atau bea cukai, ii) Kuota yang membatasi banyak unit yang dapat diimpor untuk membatasi jumlah barang tersebut di pasar dan menaikkan harga, iii) Subsidi yang dihasilkan dari pajak sebagai bantuan pemerintah untuk produsen lokal, iv) Muatan lokal, v) Peraturan administrasi, dan vi) Peraturan antidumping.

Neoliberalisme yang juga dikenal sebagai paham ekonomi neoliberal mengacu pada filosofi ekonomi-politik yang mengurangi atau menolak campur tangan pemerintah dalam ekonomi domestik. Paham ini memfokuskan pada metode pasar bebas, pembatasan yang sedikit terhadap perilaku bisnis dan hak-hak milik pribadi. Dalam kebijakan luar negeri, neoliberalisme erat kaitannya dengan pembukaan pasar luar negeri melalui cara-cara politis, menggunakan tekanan ekonomi, diplomasi, dan/atau intervensi militer. Pembukaan pasar merujuk pada perdagangan bebas.

Bagi penganut Neoliberal hambatan perdagangan mengurangi efisiensi ekonomi, karena masyarakat tidak dapat mengambil keuntungan dari produktivitas negara lain. Menurut penganut paham Neoliberal, pihak yang diuntungkan dari adanya hambatan perdagangan adalah produsen dan pemerintah. Produsen mendapatkan proteksi dari hambatan perdagangan, sementara pemerintah mendapatkan penghasilan dari bea-bea. Namun argumentasi untuk hambatan perdangan antara lain perlindungan terhadap industri dan tenaga kerja lokal. Dengan tiadanya hambatan perdangan, harga produk dan jasa dari luar negeri akan menurun dan permintaan untuk produk dan jasa lokal akan berkurang. Hal ini akan menyebabkan matinya industri lokal perlahan-lahan. Alasan lain yaitu untuk melindungi konsumen dari produk-produk yang dirasa tidak patut dikonsumsi, contoh: produk-produk yang telah diubah secara genetika.

Dampak Neoliberalisme

Perdagangan internasional sering dibatasi oleh berbagai pajak negara, biaya tambahan yang diterapkan pada barang ekspor impor, dan juga regulasi non tarif pada barang impor. Secara teori, semua hambatan-hambatan inilah yang ditolak oleh perdagangan bebas. Namun dalam kenyataannya, perjanjian-perjanjian perdagangan yang didukung oleh penganut perdagangan bebas ini justru sebenarnya menciptakan hambatan baru kepada terciptanya pasar bebas. Perjanjian-perjanjian tersebut sering dikritik karena melindungi kepentingan perusahaan-perusahaan besar.

Seperti pada contoh kasus upah pekerja, dalam pemahaman neoliberalisme pemerintah tidak berhak ikut campur dalam penentuan gaji pekerja atau dalam masalah-masalah tenaga kerja sepenuhnya ini urusan antara si pengusaha pemilik modal dan si pekerja. Hal ini menyebabkan pekerja tidak lagi mendapatkan perlindungan dari negara untuk mendapatkan hak-haknya. Pengaturan terhadap upah pekerja sepenuhnya menjadi kewenangan pengusaha untuk menunjukkan niat baiknya dalam memberikan besaran upah. Dan tentu saja pekerja menjadi sangat lemah posisinya ketika pengusaha memberikan upah yang tidak layak dan menerima dengan pasrah karena adanya rasa ketakutan kana dipecat kalau saja pekerja menolak, karena jelas pekerja menjadi tidak berdaya karena tidaknya ada perlindungan dari negara,

Pendorong utama kembalinya kekuatan kekuasaan pasar adalah privatisasi aktivitas-aktivitas ekonomi, terlebih pada usaha-usaha industri yang dimiliki-dikelola pemerintah. Privatisasi (istilah lain: denasionalisasi) adalah proses pengalihan kepemilikan dari milik umum menjadi milik pribadi. Privatisasi sering diasosiasikan dengan perusahaan berorientasi jasa atau industri, seperti pertambangan, manufaktur atau energi, meski dapat pula diterapkan pada aset apa saja, seperti tanah, jalan, atau bahkan air.

Secara teori, privatisasi membantu terbentuknya pasar bebas, mengembangnya kompetisi kapitalis, yang oleh para pendukungnya dianggap akan memberikan harga yang lebih kompetitif kepada publik. Sebaliknya, beberapa kalangan menganggap privatisasi sebagai hal yang negatif, karena memberikan layanan penting untuk publik kepada sektor privat akan menghilangkan kontrol publik dan mengakibatkan kualitas layanan yang buruk, akibat penghematan-penghematan yang dilakukan oleh perusahaan dalam mendapatkan profit.

Tapi privatisasi ini tidak terjadi pada negara-negara kapitalis besar, justru terjadi pada negara-negara Amerika Selatan dan negara-negara miskin berkembang lainnya. Privatisasi ini telah mengalahkan proses panjang nasionalisasi yang menjadi kunci negara berbasis kesejahteraan. Nasionalisasi yang menghambat aktivitas pengusaha harus dihapuskan.

Revolusi neoliberalisme ini bermakna bergantinya sebuah manajemen ekonomi yang berbasiskan persediaan menjadi berbasis permintaan. Sehingga menurut kaum Neoliberal, sebuah perekonomian dengan inflasi rendah dan pengangguran tinggi, tetap lebih baik dibanding inflasi tinggi dengan pengangguran rendah. Tugas pemerintah hanya menciptakan lingkungan sehingga modal dapat bergerak bebas dengan baik.

Dalam ekonomi, inflasi memiliki pengertian suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu). Dengan kata lain, inflasi merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi merupakan proses suatu peristiwa dan bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukan inflasi, dianggap inflasi jika terjadi proses kenaikan harga yang terus-menerus dan saling pengaruh-mempengaruhi.

Dalam beberapa penggunaan inflasi digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang, yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga. Beberapa ekonom masih menggunakan arti ini, dan bukan peningkatan harga-harga.

Dalam titik ini pemerintah menjalankan kebijakan-kebijakan memotong pengeluaran, memotong biaya-biaya publik seperti subsidi, sehingga fasilitas-fasilitas untuk kesejahteraan publik harus dikurangi.

Akhirnya logika pasarlah yang berjaya diatas kehidupan publik. Ini menjadi pondasi dasar neoliberalism, menundukan kehidupan publik ke dalam logika pasar. Semua pelayanan publik yang diselenggarakan negara harusnya menggunakan prinsip untung-rugi bagi penyelenggara bisnis publik tersebut, dalam hal ini untung rugi ekonomi bagi pemerintah. Pelayanan publik semata, seperti subsidi dianggap akan menjadi pemborosan dan inefisiensi. Neoliberalisme tidak mengistimewakan kualitas kesejahteraan umum.

Tidak ada wilayah kehidupan yang tidak bisa dijadikan komoditi barang jualan. Semangat neoliberalisme adalah melihat seluruh kehidupan sebagai sumber laba korporasi (perusahaan). Misalnya dengan sektor sumber daya air, program liberalisasi sektor sumber daya air yang implementasinya dikaitkan oleh Bank Dunia dengan skema watsal atau water resources sector adjustment loan. Air dinilai sebagai barang ekonomis yang pengelolaannya pun harus dilakukan sebagaimana layaknya mengelola barang ekonomis. Dimensi sosial dalam sumberdaya public goods direduksi hanya sebatas sebagai komoditas ekonomi semata. Hak penguasaan atau konsesi atas sumber daya air ini dapat dipindah tangankan dari pemilik satu ke pemilik lainnya, dari satu korporasi ke korporasi lainnya, melalui mekanisme transaksi jual beli. Selanjutnya sistem pengaturan beserta hak pengaturan penguasaan sumber air ini lambat laun akan dialihkan ke suatu badan berbentuk korporasi bisnis atau konsursium korporasi bisnis yang dimiliki oleh pemerintah atau perusahaan swasta nasional atau perusahaan swasta atau bahkan perusahaan multinasional dan perusahaan transnasional.

Perusahaan multinasional atau PMN adalah perusahaan yang berusaha di banyak negara; perusahaan ini biasanya sangat besar. Perusahaan seperti ini memiliki kantor-kantor, pabrik atau kantor cabang di banyak negara. Mereka biasanya memiliki sebuah kantor pusat di mana mereka mengkoordinasi manajemen global.

Perusahaan multinasional yang sangat besar memiliki dana yang melewati dana banyak negara. Mereka dapat memiliki pengaruh kuat dalam politik global, karena pengaruh ekonomi mereka yang sangat besar bagai para politisi, dan juga sumber finansial yang sangat berkecukupan untuk relasi masyarakat dan melobi politik. Contoh Perusahaan Multinasional : Apple Computer, AOL, AT&T, Coca Cola, Dell, The Walt Disney Company, Enron, Exxon, Fiat, General Electric, Halliburton, Honda, HSBC, IBM, McDonald’s, Microsoft, Nike Inc, Nokia, Monsanto, Nissan, Shell, Toshiba, Toyota, Wal-Mart Stores, Yahoo, dan masih banyak lagi yang lainnya.

Satu kelebihan neoliberalisme adalah menawarkan pemikiran politik yang sederhana, menawarkan penyederhanaan politik sehingga pada titik tertentu politik tidak lagi mempunyai makna selain apa yang ditentukan oleh pasar dan pengusaha. Dalam pemikiran neoliberalisme, politik adalah keputusan-keputusan yang menawarkan nilai-nilai, sedangkan secara bersamaan neoliberalisme menganggap hanya satu cara rasional untuk mengukur nilai, yaitu pasar. Semua pemikiran diluar rel pasar dianggap salah.

Kapitalisme neoliberal menganggap wilayah politik adalah tempat dimana pasar berkuasa, ditambah dengan konsep globalisasi dengan perdagangan bebas sebagai cara untuk perluasan pasar melalui WTO, akhirnya kerap dianggap sebagai Neoimperialisme.

IMF, Bank Dunia dan WTO adalah institusi yang memainkan peranan penting dalam globalisasi. Pada dasarnya ketiga institusi besar ini mempunyai peranan dalam sistem ekonomi internasional, terutama IMF yang mempunyai tugas menstabilkan ekonomi global. Depresi di tahun 1930-an telah membuat resesi global dan IMF kemudian bertanggung jawab untuk selalu menjaga keadaan stabil ekonomi dunia dengan menekan secara internasional negara-negara yang tidak dapat menjaga ekonominya. IMF percaya bahwa ada kebutuhan untuk melakukan collective action at the global level untuk menjaga stabilitas ekonomi, sama halnya dengan PBB yang mempunyai tugas menjaga stabilitas politik. Lembaga IMF adalah lembaga publik. Ini penting untuk kita ingat karena uang yang disediakan IMF berasal dari pajak masyarakat di seluruh dunia.

Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antarbangsa dan antarmanusia di seluruh dunia dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi bias.

Dalam banyak hal, globalisasi mempunyai banyak karakteristik yang sama dengan internasionalisasi, dan istilah ini sering dipertukarkan. Sebagian pihak sering menggunakan istilah globalisasi yang dikaitkan dengan berkurangnya peran negara atau batas batas negara.

Agenda Neoliberalisme

Proses mendunianya paham ini dimulai dengan cepat setelah pada tahun 80an dua pemimpin negara maju menjadi pengikut paham ini yaitu Margaret Thatcher di Inggris dengan Thatcherism dan  Ronald Reagan di Amerika serikat dengan Reaganomicsnya. Lewat tangan kedua presiden inilah kebebasan individu dan kompetisi yang bebas diimplementasikan dan disebarluaskan dalam sebuah sistem ekonomi. Persoalan kemiskinan individu tidak lagi menjadi persoalan bagi negara karena hal tersebut menjadi sebuah yang lumrah dalam sebuah kompetisi yaitu pasti ada yang tidak mampu bertarung dalam kompetisi tersebut dan yang tidak mampu itu lah yang menjadi miskin. Implementasi awal neoliberalisme dalam sistem ekonomi membuahkan hasil meningkatnyanya angka kemiskinan baik di Inggris maupun Amerika tapi sistem ini mampu meningkatkan pendapatan yang sangat signifikan bagi para pemegang modal, misalnya di Amerika selama dekade 1980an, 10% teratas meningkat pendapatannya 16%; 5% teratas meningkat pendapatannya 23%; dan 1% teratas meningkat pendapatannya sebesar 50%. Hal ini berkebalikan dengan 80% terbawah yang kehilangan pendapatan; terutama 10% terbawah kehilangan pendapatan15%.

Penerapan agenda-agenda ekonomi neoliberal secara mencolok dimotori oleh Inggris melalui pelaksanaan privatisasi seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mereka. Penyebarluasan agenda-agenda ekonomi neoliberal ke seluruh penjuru dunia, menemukan momentum setelah dialaminya krisis moneter oleh beberapa Negara Amerika Latin pada penghujung 1980-an. Sebagaimana dikemukakan Stiglitz, dalam rangka menanggulangi krisis moneter yang dialami oleh beberapa negara Amerika Latin, bekerja sama dengan Departemen keuangan AS dan Bank Dunia, IMF sepakat meluncurkan sebuah paket kebijakan ekonomi yang dikenal sebagai paket kebijakan Konsensus Washington. Agenda pokok paket kebijakan Konsensus Washington yang menjadi menu dasar program penyesuaian struktural IMF tersebut dalam garis besarnya meliputi : (1) pelaksanan kebijakan anggaran ketat, termasuk penghapusan subsidi negara dalam berbagai bentuknya, (2) pelaksanaan liberalisasi sektor keuangan, (3) pelaksanaan liberalisasi sektor perdagangan, dan (4) pelaksanaan privatisasi BUMN.

Peran terpenting dalam mengglobalkan sistem neoliberal ini adalah melalui lembaga IMF, Bank Dunia dan WTO, serta pintu masuk kenegara-negara tersebut khususnya kenegara dunia ketiga adalah melalui jebakan utang, yaitu utang yang diberikan secara terus menerus tanpa ada pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana utang tersebut yang mengakibatkan pemerintahan nasional negara dunia tersebut menjadi kecanduan dan akhirnya tidak berdaya lagi menolak perubahan sistem ekonomi nasionalnya dengan mekanisme SAP (structural Adjustment Program). Dengan SAP inilah  pemilik modal besar di Internsaional mampu merubah sistem ekonomi yang sudah ada menjadi sistem ekonomi yang sesuai dengan keinginan mereka dalam mengembangakan investasi dan keuntungan. SAP ini dilakukan melalui langkah: (a) Pembukaan keran impor sebebas-bebasnya dan adanya aliran uang yang bebas; (b) Devaluasi; (c) Kebijakan moneter dan fiskal dalam bentuk: pembatasan kredit, peningkatan suku bunga kredit, penghapusan subsidi, peningkatan pajak, kenaikan harga kebutuhan publik.

Dengan kekayaan alam Indonesia yang sangat banyak dan ditambah lagi dengan jumlah penduduknya yang cukup besar maka Indonesia adalah negara yang memang menjadi incaran dari para kaum modal. Penggulingan Soekarno dan naiknya soeharto adalah bagian penting dari proses penguasaan Indonesia oleh kaum modal, karena penggulingan soekarno juga berarti menyingkirkan setiap orang dan organisasi yang menolak sistem ekonomi yang memberikan kesempatan kaum modal untuk mengekspoitasi alam dan manusia sebebas-bebasnya.

Di Indonesia, walaupun sebenarnya pelaksanaan agenda-agenda ekonomi neoliberal telah dimulai sejak pertengahan 1980-an, antara lain melalui paket kebijakan deregulasi dan debirokratisasi, pelaksanaannya secara massif menemukan momentumnya setelah Indonesia dilanda krisis moneter pada pertengahan 1997.

Menyusul kemerosotan nilai rupiah, Pemerintah Indonesia kemudian secara resmi mengundang IMF untuk memulihkan perekonomian Indonesia. Sebagai syarat untuk mencairkan dana talangan yang disediakan IMF, pemerintah Indonesia wajib melaksanakan paket kebijakan Konsensus Washington melalui penanda-tanganan Letter Of Intent (LOI), yang salah satu butir kesepakatannya adalah penghapusan subsidi untuk bahan bakar minyak, yang sekaligus memberi peluang masuknya perusahaan multinasional seperti Shell. Begitu juga dengan kebijakan privatisasi beberapa BUMN, diantaranya Indosat, Telkom, BNI, PT. Tambang Timah dan Aneka Tambang.

Jadi, IMF tidak bertanggung jawab kepada negara tertentu melainkan kepada para menteri keuangan, bank-bank pusat, dan pemerintahan di seluruh dunia. Kontrol dilakukan melalui pemungutan suara dengan hak veto dari lima negara besar. Ide awal untuk membentuk institusi ekonomi memang tepat (menurut konsep Keynesian) walaupun pada akhirnya karena kegagalan-kegagalan IMF dalam menciptakan lapangan pekerjaan diganti pada penekanan mantra free market tahun 1980-an, bagian dari “Konsensus Washington”-IMF, Bank Dunia, dan Bank Sentral Amerika tentang bagaimana melakukan kebijakan-kebijakan yang “tepat” untuk negara Dunia ketiga, yang akhirnya menerapkan berbagai pendekatan dalam pengembangan dan stabilisasi ekonomi.

Di sinilah banyak persoalan yang mengemuka, dari model-model yang kurang tepat diterapkan hingga kontrol kapital dari negara-negara tertentu yang mengakibatkan ketidakadilan ekonomi. Liberalisasi pasar semakin memarjinalkan petani-petani dari negara miskin yang tidak mampu bersaing. Belum lagi, sering kali kebijakan-kebijakan yang dihasilkan menguntungkan pihak-pihak terutama negara-negara industri.

Krisis ekonomi di ASEAN umumnya dan Indonesia khususnya pada tahun 1997 adalah anugerah pada kaum modal internasional karena membuka kesempatan seluas-luasnya pada IMF dan bank Dunia untuk menata ekonomi di ASEAN dan Indonesia kedalam tata ekonomi dengan sistem Neoliberal melalui program SAP seperti yang mereka lakukan di Amerika Latin pada era-80an. Dengan ditanda-tanganinya LOI oleh Soeharto dengan Presiden Bank Dunia maka mulai babak baru penguasaan ekonomi Indonesia sepenuh-penuhnya oleh kaum modal Internasional, dan hal itu dapat kita lihat dan rasakan hingga hari ini.

Sistem Neoliberalisme di Indonesia

Seperti telah disebutkan diatas maka sejak naiknya pemerintahan orde baru dibawah pimpinan Soeharto, Indonesia telah masuk dalam cengkeraman kerakusan kaum modal. Semua pemerintahan yang berkuasa dari masa Soeharto hingga masa SBY-JK adalah pemerintahan nasional yang menjadi agen kepentingan kaum modal. Situasi politik pasca reformasi mei 1998 boleh jadi sangat hiruk pikuk dengan pertarungan politik, pemerintahan telah berganti-ganti sebanyak 4 kali, tetapi hiruk-pikuk politik tersebut tidaklah berarti menganggu kepentingan kaum modal di Indonesia, yang artinya adalah bahwa para elite tersebut bertarung tetapi mereka semuanya tunduk kepada tuan yang sama yaitu para pemilik modal.

Dibawah pimpinan elit yang berkuasa selama ini Indonesia berjalan dengan pasti menuju jurang neoliberalisme. Semua agenda kaum modal diimplementasikan dengan cukup baik dan sigap oleh pemerintahan selama ini, termasuk juga kebijakan yang di negara asalnya sendiripun hal tersebut masih enggan dilaksanakan oleh mereka (liberalisasi pertanian). Agenda-Agenda Neoliberal seperti:

1. Privatisasi BUMN telah dilakukan dan mayoritas BUMN yang sebenarnya secara ekonomi sangat menguntungakan (misalnya indosat) telah dikuasai oleh modal asing,
2. Pencabutan Subsidi secara pasti dilakukan oleh seluruh pemerintahan yang berkuasa pasca reformasi, dan akibatnya adalah melonjaknya angka kemiskinan di Indonesia. Program-program lipstik yang dibuat untuk mengantisipasi dampak pencabutan subsidi tersebut terbukti gagal mengatasi dampaknya.
3. Liberalisasi pasar dilakukan dengan bangga oleh pemerintahan yang ada, kesulitan petani dalam berproduksi dan memasarkan hasil pertaniannya tidak pernah menjadi perhatian, impor beras menjadi kebijakan membanggakan mereka. Lemahnya infrastrutur industri tekstil Indonesia juga tidak menjadi perhatian pemerintah dalam membuka Indonesia menjadi pasar tekstil.
4. Penguasaan sumber daya alam Indonesia oleh asing, pemerintahan nasional tidak punya kemauan untuk mengambil keuntungan yang lebih besar dari hasil tambang yang Indonesia miliki, pemerintahan kita lebih konsen untuk membuat investor tersebut nyaman mengeruk hasil bumi Indonesia tanpa ada manfaatnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Saat ini hampir tiap bulan pasti ada pembukaan tambang batu-bara baru untuk wilayah Kalimantan dan semuanya itu untuk kesejahteraan kaum modal semata, dan rente bagi penguasa yang ada.
5. Utang luar negeri yang telah menjadi alat untuk melemahkan, ternyata tidak berani dikemplang oleh pemerintahan selama ini, bahkan untuk meminta pengurangan utang pun mereka tidak berani, akhirnya dana rakyatlah yang dikuras untuk membayar utang tersebut, rencana penghapusan utang luar negeri bukan berarti pemerinthan SBY-JK dan mungkin pemerintahan yang akan datang akan berhenti berutang, karena bisikan kaum ekonom neoliberal akan selalu merayu untuk Indonesia selalu hidaup dalam jeratan utang.
6. Regulasi investasi, yaitu membuat peraturan yang membuat investor nyaman berinvestasi seperti intensif pajak, membangun iklim investasi yang kondusif yang berarti keamanan yang terjamin, serikat buruh yang “ramah” serta sistem tenaga kerja yang fleksibel.

Dari hal-hal tersebut tidak ada bukti lain yang membuat kita ragu bahwa pemerintahan yang telah berkuasa selama ini adalah pemerintahan yang semata-mata tunduk pada kepentingan kaum modal serta menjalankan agenda neoliberal di Indonesia.